Defisit Dirancang di Bawah Tiga Persen, Anggaran 2023 Dialokasikan pada Belanja Produktif

Defisit APBN 2023 dirancang di bawah 3 persen terhadap PDB. Biaya operasional pemerintah akan dikendalikan supaya tetap terjaga secara efisien dan terkendali. Anggaran dialokasikan pada belanja-belanja produktif.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah memberikan dokumen mengenai pandangan Badan Anggaran DPR terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/9/2021). Pada rapat tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Pendapatan negara ditetapkan Rp 1.846,14 triliun, belanja negara Rp 2.714,16 triliun, dan defisit APBN Rp 868 triliun. Kompas/Heru Sri Kumoro 30-09-2021

JAKARTA, KOMPAS — Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah merancang defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023 kembali berada di bawah tiga persen dari produk domestik bruto. Namun, pada saat yang sama, anggaran pendapatan dan belanja negara akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan program-program pembangunan nasional.

Pendapatan negara di tahun 2023 diperkirakan mencapai kisaran Rp 2.255,5 triliun hingga Rp 2.382,6 triliun atau 11,28-11,76 persen dari produk domestik bruto. Adapun belanja negara tahun 2023 didesain pada kisaran antara Rp 2.818,1 triliun dan Rp 2.979,3 triliun atau 14,09-14,71 persen dari produk domestik bruto. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pusat, yaitu antara Rp 2.017 triliun hingga Rp 2.152 triliun, dan transfer ke daerah berkisar antara Rp 800 triliun hingga Rp 826 triliun.

”Dengan belanja tersebut dan penerimaan yang tadi telah disampaikan, defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran Rp 562,6 triliun hingga Rp 596,7 triliun atau ini berarti 2,81-2,95 persen dari PDB,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keterangan pers seusai Rapat Terbatas Rancangan Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif Tahun 2023 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran Rp 562,6 triliun hingga Rp 596,7 triliun atau ini berarti 2,81-2,95 persen dari PDB.

TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keterangan pers seusai Rapat Terbatas Rancangan Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif Tahun 2023 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Prioritas belanja tahun 2023 adalah, pertama, di bidang perlindungan sosial yang akan tetap dijaga di kisaran Rp 332 triliun hingga Rp 349 triliun. Hal ini terutama untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif.

”Dalam hal ini, data untuk mereka yang akan mendapatkan perlindungan sosial akan semakin dimutakhirkan. Dan, Kementerian Sosial akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Anggaran Perlindungan Sosial dan Kesehatan Ditambah Lagi

Anggaran kesehatan bernilai penting dalam tiga tahun ini dan nilainya melonjak karena adanya pandemi Covid-19. Total anggaran kesehatan meningkat dari Rp 113 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 172 triliun di tahun 2020 yang Rp 52,4 triliun di antaranya adalah untuk belanja yang berhubungan dengan Covid-19.

Belanja kesehatan tahun 2021 melonjak lagi ke Rp 312 triliun, di mana Rp 190 triliun adalah belanja terkait Covid-19. Pada 2022, diperkirakan belanjanya mencapai Rp 255 triliun, di mana Rp 116,4 triliun adalah untuk belanja yang berhubungan dengan Covid-19.

Sri Mulyani menuturkan tahun depan diperkirakan Covid-19 tidak lagi menjadi faktor sehingga belanja kesehatan untuk non-Covid-19 akan menjadi lebih penting. Tahun ini belanja kesehatan yang tidak berhubungan dengan Covid-19 sebesar Rp 139 triliun dan tahun depan akan dinaikkan menjadi antara Rp 155 triliun dan Rp 193,7 triliun.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK)

Warga mengantre melakukan registrasi untuk mendapatkan layanan tes Covid-19 di kawasan Bintaro Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (9/7/2021).

Hal ini bertujuan mendukung reformasi di bidang kesehatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Reformasi dimaksud terutama dalam memberikan jaminan kesehatan nasional, meningkatkan kesiapsiagaan kesehatan, serta mendukung pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, terutama di daerah. ”Dan, melakukan peningkatan layanan kesehatan dan penurunan stunting (tengkes), termasuk penyakit yang sangat penting untuk diatasi seperti tuberkulosis,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Kerugian akibat Tengkes Lebih dari Rp 300 Triliun Setiap Tahun

Anggaran pendidikan pada tahun 2023 akan kembali meningkat mencapai Rp 563,6 triliun hingga Rp 595,9 triliun. Anggaran ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang senilai Rp 542,8 triliun. Anggaran ini akan mendukung berbagai belanja pendidikan, termasuk beasiswa kepada 20 juta siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar, 975.300 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, dan membayar tunjangan profesi guru dan pegawai negeri sipil (PNS) yang berprofesi pendidik sebanyak 264.000 orang.

Sri Mulyani menuturkan, belanja pendidikan juga dipakai untuk operasional sekolah melalui biaya operasional sekolah (BOS). Selain itu juga untuk biaya operasional sampai tingkat pendidikan anak usia dini, di mana 6,5 juta anak akan mendapatkan manfaatnya.

Tahun depan, juga masih akan diberikan anggaran untuk infrastruktur yang cukup signifikan, yakni dalam rangka menyelesaikan berbagai program penting, seperti perumahan, air minum, pengolahan air limbah, pipa transmisi gas dari Cirebon-Semarang, dan jaringan irigasi. Selain itu juga untuk infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, kereta api, dan bandara serta infrastruktur di bidang teknologi dan informasi seperti satelit dan BTS (base transceiver station).

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Seorang teknisi memanjat menara base transceiver station (BTS) milik penyedia layanan telepon seluler XL Axiata di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (29/02/2020). Petugas mengecek rutin kabel-kabel serta antena gelombang mikro BTS untuk memastikan layanan 5G XL Axiata telah berfungsi di Manado setelah pelaksanaan fiberisasi di 40 persen dari sekitar 105.000 BTS yang dimiliki perusahaan tersebut.

Belanja infrastruktur tahun depan akan berkisar Rp 367 triliun hingga Rp 402 triliun. Pemerintah dalam APBN tahun depan juga sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan Ibu Kota Nusantara, yaitu antara Rp 27 triliun dan Rp 30 triliun. ”(Hal ini) di dalam rangka untuk mulai membangun infrastruktur dasar dan juga gedung pemerintahan, (bagi) Kementerian Perhubungan untuk berbagai simpul konektivitas, dan untuk membangun awal di bidang pendidikan, seperti sarana sekolah dan kesehatan. (Hal) Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan keamanan,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Geliat Pembangunan Infrastruktur IKN Dimulai, Beragam Masalah Pun Muncul

Menurut Sri Mulyani, pemerintah pada 2023 juga akan terus mengendalikan biaya operasional pemerintah supaya tetap terjaga secara efisien dan terkendali. Anggaran betul-betul akan lebih dialokasikan pada belanja-belanja produktif. Tahun depan, diperkirakan pagu indikatif untuk belanja kementerian dan lembaga akan mencapai Rp 977,1 triliun.

”Angka ini adalah lebih besar dibandingkan belanja kementerian/lembaga tahun ini yang sebesar Rp 945,8 triliun. Artinya bahwa, tahun depan, momentum untuk menjaga pemulihan ekonomi tetap dijaga dengan dukungan anggaran pemerintah. Namun, pada saat yang sama, APBN juga mulai disehatkan dengan defisit yang dikendalikan di bawah tiga persen,” kata Sri Mulyani.

Tahun depan, momentum untuk menjaga pemulihan ekonomi tetap dijaga dengan dukungan anggaran pemerintah. Namun, pada saat yang sama, APBN juga mulai disehatkan dengan defisit yang dikendalikan di bawah 3 persen.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap, di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018). Bersamaan dengan itu, diresmikan pula dua PLTU, yakni PLTU Punagaya, Kabupaten Jeneponto yang berkapasitas 2x100 MW dan dibangun sejak tiga tahun lalu serta PLTU Jeneponto Ekspansi 2x135 MW.

Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengutip Presiden Jokowi yang menyampaikan perlunya terus menjaga kepercayaan terhadap keseluruhan kebijakan fiskal dan moneter. Kepercayaan dan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga akan terus meningkatkan investasi seiring upaya Indonesia yang terus memperbaiki iklim investasinya.

Baca Juga: Membangun Indonesia Sentris lewat Instrumen Investasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan, setelah dievaluasi, dana alokasi khusus (DAK) memerlukan penajaman secara tematis, prioritas, dan efektivitas program. Pengalaman beberapa tahun lalu, DAK senantiasa terbagi hampir habis di semua daerah dengan angka yang relatif kecil.

”Pada tahun yang akan datang kita akan memulai mempertajam itu, supaya DAK benar-benar efektif untuk membantu pembangunan di daerah. Dan, dana alokasi khusus sebenarnya untuk mempertautkan, menyinkronkan, program-program nasional dan daerah yang bertemu di APBN dan anggaran daerah,” kata Suharso.

TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Suharso Monoarfa saat menyampaikan keterangan pers seusai Rapat Terbatas Rancangan Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif Tahun 2023 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Dia menuturkan, panjang jalan di daerah sekitar 428.000 kilometer dengan kondisi yang tidak mantap. Jalan daerah ini mencakup 90 persen dari seluruh jaringan jalan di Tanah Air. ”Tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa semestinya pemerintah di kabupaten/kota dan juga di provinsi memiliki dana yang cukup untuk diarahkan pada jalan di daerah, sebelum APBN membantu. Dan, akan diupayakan ke depan, mungkin dalam bentuk inpres untuk jalan provinsi dan inpres untuk jalan kabupaten/kota diprioritaskan buat jalan-jalan produktif yang menghubungkan antara daerah-daerah produksi dan daerah konsumennya,” ujar Suharso.

Terkait kualitas belanja di kementerian dan lembaga, Suharso menuturkan, Presiden Jokowi menyampaikan agar mempertajamnya. Kualitas belanja non-operasional harus ditingkatkan. Belanja-belanja yang tidak langsung pada program agar dikurangi.

Tema RKP 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. RKP juga diarahkan dalam rangka mempersiapkan Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap perubahan iklim, utamanya respons terhadap pembangunan rendah karbon dan transisi energi.

Tema RKP 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. “RKP juga diarahkan dalam rangka mempersiapkan Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap perubahan iklim, utamanya respons terhadap pembangunan rendah karbon dan transisi energi,” kata Suharso.