Pembangunan Pusat Persemaian Dukung ”Carbon Offset”

Pusat persemaian di Liang Anggang, Kalsel, akan dibangun atas kerja sama KLHK sebagai penyedia lahan 10-15 hektar, Kementerian PUPR yang akan mendukung sistem pengairan, serta Adaro yang menyiapkan konstruksi dan sistem.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Pengunjung berfoto di dalam kawasan Ekowisata Hutan Meranti, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Kamis (7/7/2022). Dalam kawasan hutan meranti seluas 8,3 hektar itu, terdapat lebih dari 1.300 tegakan meranti putih dan meranti merah. Hutan tersebut menjadi tempat wisata sekaligus tempat penelitian.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah, bekerja sama dengan swasta, membangun pusat persemaian di sejumlah provinsi di Indonesia, salah satunya di Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pusat persemaian itu nantinya akan menghasilkan bibit-bibit berkualitas yang juga bakal mendukung pelunasan karbon atau carbon offset.

Peluncuran dan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) pembangunan pusat persemaian Kalsel dilaksanakan di Jakarta, Kamis (4/8/2022). Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyaksikan penandatanganan MOU oleh Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk Garibaldi Thohir dan Sekretaris Jenderal Kementerian LHK (KLHK) Bambang Hendroyono.

Pusat persemaian di Liang Anggang itu dibangun atas kerja sama KLHK sebagai penyedia lahan 10-15 hektar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan mendukung sistem pengairan, serta Adaro, perusahaan pertambangan batubara, yang membangun konstruksi dan sistemnya. Kerja sama tersebut menggunakan konsep public private partnership (PPP).

Konstruksi ditargetkan selesai dalam tujuh bulan. Apabila sudah beroperasi, pusat persemaian tersebut akan menghasilkan sekitar 10 juta bibit per tahun. Sejumlah bibit yang akan diproduksi, di antaranya kasturi, kapur, ramania, ranti, dan ulin. Selain itu, ketapang kencana, pucuk merah, tabebuya, hingga durian, petai, jengkol, alpukat, dan sirsak.

”Dengan pola public privat partnership ini, KLHK menyiapkan dan mematangkan tanah, pagar, dan bibit, PUPR menyiapkan air, sedangkan swasta memberi bangunan dan sistem ke negara. Pentingnya lagi, ini jadi carbon offset. Langkah-langkah (swasta) dicatat lalu dihitung karbonnya. (PPP) ini pola baru dan kita kontrol bersama-sama,” kata Siti.

Dengan carbon offset, perusahaan dapat melunasi atau mengompensasi emisi karbon yang dikeluarkan, misalnya dari kegiatan menambang. Menurut Siti, penyediaan sumber bibit berkualitas untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang lebih masih serta terstruktur penting. Hal tersebut sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo.

”(Diarahkan pembangunan) pusat persemaian dengan skala besar untuk mendukung ekosistem, melalui rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk reklamasi area lahan bekas tambang. Salah satunya di Kalsel, yang 2020 (2021) lalu terjadi banjir dan longsor, dengan dampak cukup besar. Banyak faktor penyebabnya. Perlu keterlibatan aktif dalam pemulihan lingkungan,” kata Siti.

Garibaldi Thohir menuturkan, dalam menjalankan operasional pertambangan batubara, pihaknya selama 30 tahun telah mengembangkan persemaian di area tambang, dengan luas sekitar dua hektar. Persemaian itu telah menghasilkan bibit-bibit tanaman berkualitas yang sebagian besar untuk reklamasi Adaro dan mendukung penghijauan di Kalsel.

Namun, dalam pengelolaan persemaian, imbuh Boy, sapaannya, pihaknya juga terbuka dengan KLHK yang telah memiliki banyak pengalaman. Pihaknya juga akan belajar dari Pusat Persemaian Rumpin di Bogor, Jawa Barat, yang telah diresmikan Presiden Jokowi pada Juni 2022. Hal tersebut agar nantinya pusat persemian di Liang Anggang berjalan optimal.

Baca juga: Tumpuan Penghijauan IKN, Infrastruktur Persemaian Mentawir Segera Dibangun

Adapun carbon offset akan menjadi keuntungan yang akan melengkapi di kemudian hari. ”Kalau ada benefit (carbon offset) itu, alhamdulillah. Namun, fokus utama kami adalah memberi kontribusi pada negara. Ini juga kewajiban perusahaan tambang untuk membuat lingkungan Indonesia lebih baik,” kata Boy.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam sambutan melalui tayangan video mengapresiasi adanya pembangunan pusat persemaian itu. Pihaknya siap mendukung pengembangan Pusat Persemaian Liang Anggang ke depan seiring program revolusi hijau yang dicanangkan di provinsi tersebut.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Peluncuran dan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) Pembangunan Pusat Persemaian di Kalimantan Selatan, di Jakarta, Kamis (4/8/2022). MOU ditandatangani Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk Garibaldi Thohir dan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono, serta disaksikan Menteri (KLHK) Siti Nurbaya Bakar.

Tantangan

Siti Nurbaya menuturkan, perintah untuk menyiapkan pusat persemaian di sejumlah provinsi telah diberikan sejak 2019 dan pihaknya terus mengerjakan secara bertahap. Saat ini, sedikitnya ada 11 pusat persemaian, baik yang sudah diproses maupun dalam tahap persiapan untuk dimulai. Total ada 30 unit pusat persemaian yang direncanakan dibangun.

Pusat persemaian itu, antara lain, Rumpin di Bogor (diresmikan dan operasional), Danau Toba di Sumatera Utara (selesai konstruksi, Likupang di Sulawesi Utara (selesai konstruksi), Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (penyelesaian konstruksi), Mentawir IKN (pematangan tanah dan paralel dengan konstruksi), dan Mandalika (penyiapan lahan).

Selanjutnya Bali, khusus mangrove (konstruksi berlangsung), Kalsel (peluncuran dan MOU), Sumatera Selatan (proses untuk segera dilaksanakan, Sulawesi Tenggara (proses segera dilaksanakan), dan Sulawesi Tengah (persiapan).

Saat ditanya mengenai target yang dicanangkan, Siti menuturkan, sebenarnya diharapkan 2023 semua bisa tuntas. Namun, ia mengakui ada tantangan untuk mewujudkan itu. ”Mendapatkan (partner) segini saja susah. Jadi, lokasi-lokasi sudah ada, tetapi harus ada juga partnernya dan itu berdasarkan kesadaran (swasta),” jelasnya.

Baca juga: Dari Persemaian 20 Juta Bibit Per Tahun, Pemerintah Akan Bangun Hutan Hujan Tropika Basah di IKN