Topang Industri, Kemitraan Kontraktor Migas dan UMKM Lokal Diperkuat

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Suasana Pra Kapasitas Nasional Wilayah Papua Maluku yang digelar Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di sekitar Pelabuhan Taksi Air, Kota Sorong, Papua Barat, Selasa (14/5/2022) siang. Papua Maluku (Pamalu) menjadi satu dari lima wilayah digelarnya kegiatan guna mengangkat potensi daerah, termasuk UMKM, hingga dilibatkan dalam industri hulu migas.

JAKARTA, KOMPAS — Pelibatan perusahaan, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, di daerah dalam pengembangan industri hulu minyak dan gas terus didorong sehingga kemitraan antara industri dan masyarakat lokal menguat. Lewat pemberdayaan, diharapkan kapasitas sumber daya masyarakat, terutama di sekitar daerah operasi hulu migas, dapat terus meningkat.

Hal itu mengemuka dalam Pra Forum Kapasitas Nasional 2022 Wilayah Papua Maluku (Pamalu) di Kota Sorong, Papua Barat, Selasa (14/6/2022). Acara tersebut merupakan rangkaian dari Forum Kapasitas Nasional 2022 yang bakal digelar di Jakarta, 27-28 Juli 2022. Kegiatan itu akan memperlihatkan pemberdayaan bagi masyarakat oleh industri migas, yang juga diharapkan terus meningkat.

Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Erwin Suryadi mengatakan, kegiatan itu untuk memotret potensi yang ada di masyarakat. Pada akhirnya, hal itu dapat semakin meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal sehingga turut menyejahterakan daerah.

”Ini penting agar ada tambahan pengetahuan bagi masyarakat sehingga ke depan diharapkan semakin tinggi levelnya. Di Jakarta nanti, kreasi-kreasi yang ada di Papua-Maluku ini akan dilihat para pemangku kepentingan. Jadi, untuk menampilkan potensi daerah apa saja yang dikembangkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS),” kata Erwin.

Ia mencontohkan, di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, terdapat Subitu (Suku Bintuni Bersatu) yang menjadi binaan BP Berau Ltd. Subitu kini memiliki sejumlah unit bisnis, salah satunya Subitu Kreasi Busana, yang mengangkat mode dengan memproduksi pakaian dengan desain bertema Papua, yang sepenuhnya dikelola oleh putra-putri Teluk Bintuni.

Sementara di Kampung Arar, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Petrogas (Basin) Ltd bekerja sama dengan badan usaha milik desa (BUMDes) setempat yang memproduksi ikan segar, bakso ikan, dan kerupuk rumput laut. Makanan-makanan yang sepenuhnya diproduksi oleh ibu-ibu Kampung Arar itu diserap, dengan kontrak, untuk keperluan katering di Petrogas.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Warga mengangkut galon di sekitar Pelabuhan Taksi Air, Kota Sorong, Papua Barat, Selasa (14/5/2022) siang. Taksi air yang berupa perahu motor (mesin) itu menjadi sarana transportasi warga dari kota menuju Pulau Doom, Distrik Sorong Kepulauan, yang berjarak sekitar 1 kilometer.

Nantinya, perusahaan daerah pun didorong untuk mengikuti tender di tingkat nasional. Peningkatan kualitas dan kompetensi agar tidak berjalan sendiri-sendiri dan perlu pembinaan. Warga daerah perlu terus diberdayakan.

”Upaya ini menjadi bagian dari upaya memberikan efek berganda bagi masyarakat di Papua. Nantinya juga agar semakin banyak investasi hulu migas di Papua. Dampaknya ialah peningkatan transaksi perhotelan, kebutuhan konsumsi, dan lainnya melalui kegiatan-kegiatan hulu migas yang ada,” ujar Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua Maluku Subagyo.

Koordinator Pelaksana Forum Kapasitas Nasional 2022 Fery Sarjana, yang juga perwakilan KKKS Migas, mengatakan, KKKS akan selalu mengupayakan dampak ikutan yang menyejahterakan masyarakat di daerah operasi. Itu melalui program-program, seperti pembinaan dan pendampingan, kepada masyarakat.

”Tak sekadar menaikkan keterampilan dan kapasitas, tetapi sampai menciptakan ruang pasarnya. KKKS juga mendukung pemerintah dalam menerapkan ketentuan yang ada. Misalnya, sejak 2017, untuk pengadaan yang nilainya hingga Rp 10 miliar, diwajibkan untuk mengutamakan peserta pengadaan barang dan jasa dari daerah operasi migas,” ujar Fery.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Suasana pameran Pra Kapasitas Nasional Wilayah Papua Maluku yang digelar Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di sekitar Pelabuhan Taksi Air, Kota Sorong, Papua Barat, Selasa (14/5/2022) siang. Papua Maluku (Pamalu) menjadi satu dari 5 wilayah digelarnya kegiatan guna mengangkat potensi daerah, termasuk UMKM, hingga dilibatkan dalam industri hulu migas.

Baca juga: Eksplorasi Migas di Papua-Maluku Terus Dikembangkan

Produksi migas

Menurut data SKK Migas Wilayah Pamalu, per 1 Februari 2022, ada 10 wilayah kerja migas di wilayah tersebut yang sudah disertai rencana pengembangan (plan of development/POD). Tujuh di antaranya sudah produksi. Adapun kontribusi produksi wilayah Papua Maluku ialah 4 persen dari total produksi siap jual (lifting) minyak nasional, serta 20 persen dari total lifting gas nasional.

Subagyo mengatakan, Pertamina saat ini akan mengebor tiga sumur eksplorasi dan telah ada satu sumur pengembangan. Sementara Petrogas ada dua sumur yang hendak dieksplorasi. Dengan melibatkan warga sekitar dalam pelaksanaannya, pihaknya berharap produksi dapat meningkat. ”Kami akan mengejar target-target produksi yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Erwin mengemukakan, dengan target peningkatan produksi nasional menjadi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik per hari gas bumi (BSCFD), ia yakin tenaga kerja dan perusahaan-perusahaan daerah akan semakin terserap. Oleh karena itu, semua harus disiapkan sejak saat ini.

”Sumber gas terbesar seharusnya ada di daerah sini (Papua Barat). Saat masa itu (2030) datang, harapan kami itu dapat dikerjakan oleh putra daerah dan nasional. Harus disiapkan sejak saat ini. Jika tidak siap, maka lagi-lagi akan mencari orang luar. Target peningkatan produksi nasional itu penambahannya signifikan karena itu kapasitas perlu terus ditingkatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat Yohanes Tulus mengatakan, sejak awal, pihaknya mendukung penuh industri migas. Sesuai ketentuan undang-undang, saat pemerintah akan membuka wilayah kerja baru, wajib ada konsultasi daerah. Semua akan selalu disesuaikan seperti lokasi, titik koordinat, dan kesesuaian dengan tata ruang.

”Di tingkat sektoral tak semata izin terkait migas, tetapi juga pendukung-pendukungnya seperti pemanfaatan listrik di wilayah kerja migas. Jadi, prinsipnya, izin dan rekomendasi dari pemda tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Kami berharap tenaga kerja lokal terus diserap, juga pemberdayaan orang asli Papua, untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.

Baca juga: Penerimaan Migas Naik