Uang Rakyat Mesti Dimanfaatkan untuk Beli Produk Dalam Negeri

APBN, APBD, dan anggaran di BUMN yang berasal dari uang rakyat mesti dimanfaatkan untuk membeli produk dalam negeri. Langkah ini diyakini dapat membuka lapangan kerja dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan dalam Evaluasi Aksi Afirmasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2022) sore.

JAKARTA, KOMPAS — Semua negara di dunia saat ini mengalami situasi sulit akibat ketidakpastian global. Terkait hal tersebut, semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta memiliki kepekaan terhadap krisis dalam menghadapi situasi berat saat ini. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan uang rakyat pun mesti difokuskan untuk membeli produk dalam negeri.

”Kita tahu ketidakpastian global, hampir setiap hari berubah-ubah terus. Begitu Covid selesai, semua negara sebetulnya merencanakan bagaimana pemulihan ekonominya. Tetapi, banyak yang belum selesai, muncul perang di Ukraina dan Rusia,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan pada Evaluasi Aksi Afirmasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2022) sore.

Pada kesempatan tersebut Kepala Negara meminta agar pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang ada di badan usaha milik negara (BUMN) terfokus dengan tepat. Apalagi, nilai anggaran tersebut besar. Sebagai gambaran, nilai APBN mencapai Rp 2.174 triliun dan APBD Rp 1.197 triliun.

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Beragam motif batik khas Garut, Jawa Barat, ditawarkan pedagang di Thamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2019). Di tempat tersebut, Menteri perdagangan Agus Suparmanto meluncurkan gerakan belanja produk dalam negeri yang bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus menumbuhkan rasa cinta menggunakan produk dalam negeri.

”Seperti yang saya sampaikan di Bali, karena ini uang rakyat; APBN, APBD, (dan anggaran yang ada di) BUMN ini uang rakyat, ya jangan kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu. Sehingga, muncul (gerakan) Bangga Buatan Indonesia ini,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

APBN, APBD, (dan anggaran yang ada di) BUMN ini uang rakyat, ya jangan kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu. Sehingga, muncul (gerakan) Bangga Buatan Indonesia ini.

Presiden Jokowi pun meminta para gubernur, bupati, wali kota, dan sekretaris daerah agar produk unggulan lokal segera dapat masuk pada e-katalog lokal. Sebagai gambaran, dari 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi di Indonesia, tercatat baru ada 46 pemerintah daerah yang memiliki e-katalog.

Baca Juga: Presiden Bertemu Hipmi, di Tengah Demo dan Minimnya Hasrat Membeli Produk Sendiri...

Dahulu produk yang masuk e-katalog hanya 52.000 produk. ”Sekarang sudah 340.000 produk. Target kita di akhir tahun ini harus di atas satu juta (produk). Dan, itu tugas kepala daerah, sekali lagi, sekda, Kadin, Hipmi, dan asosiasi pengusaha, bersama-sama,” kata Presiden Jokowi.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3/2022). Dalam arahannya, Presiden meminta pemerintah pusat dan daerah ataupun BUMN mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Diharap, penggunaan produk dalam negeri meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Apabila hal tersebut dapat dilakukan, Presiden Jokowi menuturkan, akan terbuka lapangan kerja yang besar. Belanja barang dan jasa senilai ratusan triliun rupiah diyakini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan terus dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dilaporkan ke presiden oleh menteri koordinator.

Kepala Negara menuturkan, hal yang diperlukan saat ini adalah realisasi dari komitmen kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN. Hal ini karena realisasi komitmen saat ini masih rendah.

Baca Juga: Presiden Ancam Sanksi Instansi Pemerintah yang Lebih Suka Barang Impor

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan, dari hasil temu bisnis di Bali beberapa waktu lalu dan berikutnya di Jakarta, sudah terdapat komitmen sebesar Rp 802 triliun. Perinciannya, komitmen kementerian, lembaga, dan pemda sebesar Rp 506 triliun dan BUMN RP 296 triliun.

”Namun, menjadi catatan kami, bahwa realisasi berbentuk kontrak masih rendah, yaitu Rp 161 triliun; yaitu Rp 110 triliun dari K/L dan pemda serta Rp 51 triliun dari BUMN. (Ini) sesuai data LKPP per 22 Mei 2022,” kata Luhut.

IGNATIUS DANU KUSWORO

Pemirsa menyaksikan pidato Menteri Perdagangan Agus Suparmanto saat peluncuran program Bangga Buatan Indonesia” di kanal Youtube Kementerian Perdagangan, Rabu (16/9/2020).

Menurut Luhut, perlu upaya besar dari kementerian, lembaga, dan BUMN agar segera memastikan kontrak belanja produk dalam negeri sebesar minimal Rp 400 triliun ditandatangani pada minggu depan, yakni tanggal 31 Mei 2022. Pada 30-31 Mei 2022 juga akan dilakukan temu bisnis tahap III oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Kesehatan di JCC.

Baca Juga: Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Jangan Hanya Slogan

Saat menyampaikan laporan dan evaluasi, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh menuturkan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi, manfaat maksimal bagi perekonomian negara dapat dilakukan melalui pengutamaan produk dalam negeri yang dibangun dalam satu ekosistem berkelanjutan.

Dia menuturkan, BPKP telah melakukan pengawasan komprehensif terhadap pelaksanaan program afirmasi belanja pemerintah untuk produk dalam negeri. Hal yang menjadi tantangan BPKP saat ini adalah memastikan komitmen terhadap produk dalam negeri tersebut betul-betul direalisasikan.