Puncak Intrusi Kapal Asing di Natuna, Patroli Aparat Justru Terkendala Harga BBM

Dua bulan belakangan, intrusi kapal asing kembali marak di Laut Natuna Utara. Di saat bersamaan, Bakamla dan PSDKP tidak mampu menggelar patroli laut secara optimal karena kekurangan anggaran untuk membeli bahan bakar.

PANDU WIYOGA

Salah satu anak buah kapal berbendera Vietnam melihat dua kapalnya dari lambung Kapal Polisi (KP) Bisma-8001 yang sandar di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (23/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kapal pukat berbendera Vietnam diduga berulang-ulang menangkap ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara. Aparat Indonesia mengeluh tidak dapat menggelar patroli secara optimal karena kurang anggaran untuk membeli bahan bakar.

Peneliti dari Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Imam Prakoso, Kamis (28/4/2022), mengatakan, setidaknya ada sembilan kapal pukat Vietnam yang diduga berulang-ulang menangkap ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated/IUU Fishing) di Laut Natuna Utara (LNU). Hal itu dibuktikan dengan analisis citra satelit dan data (automatic identification system/AIS).

”Mereka (kapal Vietnam) sering keluar masuk LNU untuk menangkap ikan secara ilegal. Mereka berulang kali terpantau bergerak di perairan yang jelas-jelas merupakan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, karena di situ tidak ada tumpang-tindih klaim dengan negara lain,” kata Imam.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Kapal nelayan yang terbuat dari kayu, atau disebut juga pompong, berjejer di Pelabuhan Teluk Baruk, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (30/3/2022).

Analisis Keamanan Laut dan IUU Fishing yang disusun IOJI juga menunjukkan, kapal Vietnam paling marak beroperasi di LNU setiap Maret hingga April. Pada Maret 2022 terdeteksi ada 58 kapal Vietnam yang diduga melakukan IUU Fishing di LNU. Adapun pada April 2022 terdeteksi 47 kapal Vietnam.

”Pola yang sama juga terjadi pada 2021. Tahun lalu, tren intrusi kapal asing di LNU juga mencapai puncaknya pada Maret hingga April,” ujar Imam.

Secara terpisah, Ketua Aliansi Nelayan Natuna Hendri mengatakan, nelayan setempat bertemu enam pasang kapal pukat Vietnam pada 16-17 April 2022. Lokasi itu berada di perairan yang berjarak sekitar 79,6 kilometer dari Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Kapal-kapal itu jelas melanggar karena masuk sangat jauh ke Laut Natuna Utara.

Perairan di sekitar Pulau Laut jelas masuk dalam ZEE Indonesia. Wilayah itu bukan kawasan abu-abu atau perairan yang masih dalam sengketa antara Indonesia dan Vietnam.

DOKUMENTASI ALIANSI NELAYAN NATUNA

Sebuah kapal Ikan Vietnam diduga tengah beroperasi di Laut Natuna Utara, Natuna, Kepulauan Riau, pada 19 April 2022.

”Kapal-kapal itu jelas melanggar karena masuk sangat jauh ke Laut Natuna Utara. Tidak adanya upaya penindakan oleh aparat menunjukkan negara tidak serius mengatasi persoalan ini,” kata Hendri saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (26/4/2022).

Peneliti hukum laut IOJI, Jeremia Humolong Prasetya, menyatakan, pelanggaran IUU Fishing oleh kapal Vietnam yang terus berulang menjadi ancaman serius bagi keamanan maritim Indonesia. Aparat perlu meningkatkan intensitas patroli di laut agar nelayan lokal aman dari ancaman kapal ikan asing.

Baca juga: Kapal Ikan Vietnam Kembali Marak di Laut Natuna Utara

PANDU WIYOGA

Dua nakhoda dan 28 anak buah kapal berbendera Vietnam ditahan di atas Kapal Polisi (KP) Bisma-8001 yang sandar di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (23/3/2021).

Terkendala harga BBM

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan, PSDKP tengah mengalami kendala untuk menggelar patroli laut secara optimal di tengah harga BBM yang melambung. Menurut dia, PSDKP hanya diberi anggaran untuk membeli BBM dengan hargap Rp 11.500 per liter.

Padahal, kini PSDKP harus membeli BBM jenis pertamina dex dengan harga Rp 21.500 per liter. Harga itu adalah harga dasar pertamina dex ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

”Intinya dalam hal patroli, kami harus mengutamakan intercept (penyergapan). Dengan harga (BBM) yang segitu, kami tidak bisa melakukan ronda,” kata Pung saat menghadiri diskusi daring Ancaman Keamanan Laut dan IUU Fishing yang diselenggarakan IOJI, Rabu (27/4/2022).

Baca juga: Sumber Penghidupan Nelayan Terancam

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Sejumlah anggota Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melakukan simulasi penangkapan kapal di Pangkalan PSDKP, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (13/11/2019).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasi dan Latihan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Muda I Gusti Kompiang mengeluhkan hal serupa. Ia mengatakan, Bakamla juga mengalami kendala yang sama akibat kenaikan harga BBM.

”Dengan naiknya harga bahan bakar, kami mengalami kendala. Banyak unsur (aparat), baik dari PSDKP maupun Bakamla, yang mau berangkat (patroli) terkendala bahan bakar sehingga terjadi kekosongan (di laut) seperti itu,” ucap Kompiang.

Baca juga: Armada ”Kapal Hantu” di Laut Natuna Utara