Pemerintah akan menata pelabuhan perikanan, antara lain untuk menunjang kebijakan penangkapan terukur. Penataan dilakukan, salah satunya, lewat skema pinjaman lunak luar negeri.
Oleh
BM LUKITA GRAHADYARINI
·3 menit baca
KRISTI DWI UTAMI
Nelayan cantrang membongkar hasil tangkapannya di dermaga Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, Selasa (10/8/2021). Di pelabuhan perikanan terbesar di Kota Tegal tersebut, ada belasan ribu ton ikan dibongkar setiap tahun. Pelabuhan yang diresmikan pada tahun 2004 tersebut direncanakan akan direvitalisasi pada 2022 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membuat aktivitas perikanan di pelabuhan lebih nyaman dan sehat.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia dan Jepang berencana melanjutkan kerja sama untuk rehabilitasi dan penataan pelabuhan perikanan di Indonesia. Salah satu pelabuhan yang akan ditata adalah Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman, Jakarta.
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ridwan Mulyana mengemukakan, kerja sama bilateral Indonesia-Jepang diharapkan terus berlanjut untuk program-program prioritas. Pemerintah Jepang melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) telah mendukung pembangunan pelabuhan perikanan di Indonesia melalui skema pembiayaan kredit lunak (soft loan), terutama Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Nizam Zachman yang terakhir direhabilitasi pada 2012.
Meski demikian, permasalahan baru kini dihadapi oleh PPS Nizam Zachman, antara lain penurunan permukaan tanah 10-12 sentimeter per tahun, genangan akibat pasang air laut (rob), serta terbatasnya daya tampung kolam pelabuhan dan dermaga untuk bongkar maupun tambat labuh. Pada saat-saat tertentu, seperti hari raya, kapal yang berlabuh bisa mencapai 800 unit.
Menurut Ridwan, pihaknya sedang menjajaki kerja sama lanjutan dengan Jepang untuk menata kembali kawasan PPS Nizam Zachman sebagai pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia. Industri perikanan di PPS Nizam Zachman meliputi 114 perusahaan di bidang pengolahan perikanan, sejumlah 70 di antaranya adalah gudang pendingin.
”Persoalan cukup mendasar dan agak berat adalah penurunan permukaan tanah dan genangan. Kami ingin mereka membuat studi dan desain yang pas serta intervensi pada fase kerja sama berikutnya untuk mengatasi rob, penurunan muka tanah, dan kelebihan kapasitas. Kami ingin (persoalan) tuntas,” ujar Ridwan saat dihubungi, Jumat (22/4/2022).
Sebelumnya, Rabu (20/4/2022), KKP dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji melakukan kunjungan kerja ke PPS Nizam Zachman.
Kami ingin Perindo yang banyak memanfaatkan juga bisa berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur. (Ridwan Mulyana)
Ridwan menambahkan, pengelolaan PPS Nizam Zachman saat ini dilakukan KKP bersama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dari aspek pengelolaan bisnis. Pihaknya berharap Perindo juga bisa bekerja sama dari sisi pendanaan dan infrastruktur. ”Kami ingin Perindo yang banyak memanfaatkan juga bisa berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur,” lanjutnya.
Perikanan terukur
Selain bekerja sama dengan JICA, KKP juga telah menggandeng Badan Perancis untuk Pembangunan (AFD) untuk proyek pembangunan pelabuhan-pelabuhan perikanan, antara lain Kendari, Bitung, Belawan, dan Bangka. Penataan pelabuhan dengan mekanisme pinjaman lunak itu untuk menopang penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur dan pelabuhan berwawasan lingkungan. Beberapa letak fasilitas pelabuhan menurut rencana juga diubah guna menopang alur pendaratan ikan yang higienis dari pendaratan sampai pengolahan.
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Pekerja membawa keranjang berisi ikan hasil tangkapan nelayan yang telah ditimbang di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jakarta, Kamis (18/10/2018). Penataan penangkapan ikan dan pengaturan pengolahan industri perikanan akan menjaga pertumbuhan potensi perikanan nasional.
”Pelabuhan berwawasan lingkungan juga diharapkan mendukung proses bisnis perikanan yang efisien dan ramah lingkungan serta pemanfaatan energi terbarukan,” kata Ridwan.
Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji, dalam keterangan pers, mengatakan, kesiapan Pemerintah Jepang untuk mendukung kegiatan prioritas KKP salah satunya adalah pembangunan pelabuhan perikanan yang lebih baik sebagai pusat pendaratan ikan. Melalui JICA, dukungan akan diberikan lewat proyek pelabuhan perikanan terintegrasi dan pasar ikan internasional (IFP-IFM).
Pengurus Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) Muhammad Bilahmar menambahkan, kondisi kawasan PPS Nizam Zachman saat ini semakin tidak memadai akibat penurunan muka tanah dan genangan air yang kerap terjadi. Meski pemerintah telah membangun tanggul, letak dermaga pelabuhan yang rendah membuat air kerap masuk saat pasang.
”Paling krusial adalah masalah dermaga. Sewaktu air pasang, dermaga kerap terendam, sudah seperti permukaan air,” ucap Bilahmar.
Rendaman air yang kerap terjadi di kawasan pelabuhan juga menghambat pelaku usaha perikanan yang berlokasi di kawasan pelabuhan, termasuk gudang pendingin. Sebagian perusahaan perikanan yang bertempat di situ sudah berinisiatif meninggikan lokasi kantor dan pabrik agar tidak mudah terendam sewaktu terjadi air pasang. Ini menyebabkan jalanan kawasan menjadi bergelombang sebab ada sebagian perusahaan yang belum ikut meninggikan lokasi kantor dan pergudangan.
Ia menyayangkan kondisi infrastruktur yang tidak memadai mengingat pelaku usaha yang menempati kawasan pelabuhan sudah rutin dipungut iuran pemeliharaan lingkungan dan pengembangan.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2018%2F10%2F18%2F5bd69ef1-1414-44ff-9980-2540c09c6b7d_jpg.jpg){kind=logo}
