Industri Perikanan Terintegrasi Pelabuhan Akan Dibangun di Ambon

Rapat tertutup yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, membahas pembangunan Ambon New Port, yaitu kawasan industri yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan.

TANGKAPAN LAYAR AKUN RESMI SEKRETARIAT PRESIDEN DI KANAL YOUTUBE

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberi keterangan seusai rapat tertutup terkait penataan kawasan perikanan terpadu di Provinsi Maluku, Senin (29/3/2021), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Pembenahan sektor perikanan di Provinsi Maluku akan dimulai dengan pembangunan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan. Kawasan yang disebut Ambon New Port ini seluas 200 hektar dan memerlukan investasi senilai Rp 5 triliun.

Hal ini dibahas dalam rapat tertutup yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/3/2021). Pembangunan Ambon New Port ini dilakukan untuk mengembangkan Maluku sebagai kawasan pusat perikanan terpadu.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seusai rapat menjelaskan, untuk pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri, pemerintah akan membebaskan lahan seluas 200 hektar. Di lahan ini, infrastruktur dasar akan disiapkan.

Baca Juga: Budidaya Perikanan di Maluku Sangat Menjanjikan di Tengah Tantangan Perubahan Iklim

Pembangunan akan dilakukan dalam skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Kerja sama pemerintah dan swasta ini akan memerlukan investasi senilai Rp 5 triliun. ”Tahap awal, diperlukan Rp 1,3 triliun,” kata Budi.

Pembangunan akan dilakukan dalam skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Kerja sama pemerintah dan swasta ini akan memerlukan investasi senilai Rp 5 triliun.

Untuk 200 hektar ini, pembangunan ditargetkan rampung dalam dua tahun. Selain itu, pihak swasta bisa mengembangkan kawasan ini sampai 900 hektar. Namun, untuk itu, pihak swasta membebaskan lahan dan membangun 700 hektar di luar lahan yang sudah disediakan pemerintah.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Kelompok budidaya Botol Bekas di Ambon, Maluku, memanen ratusan kilogram ikan kakap putih. Ikan-ikan itu akan dikirim ke Jakarta untuk kebutuhan gizi pasien Covid-19. Kelompok budidaya ini merupakan bagian dari Program Emas Biru Kodam XVI/Pattimura yang membudidayakan berbagai jenis ikan sejak akhir tahun 2015.

Sementara pembangunan Ambon New Port dilakukan, penangkapan ikan di Ambon akan dibenahi. Saat ini, dua pelabuhan yang sudah ada di Ambon, yakni Pelabuhan Yos Sudarso dan Pelabuhan Perikanan Nusantara, belum optimal digunakan.

Dalam kunjungan kerja ke Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kamis (25/3/2021), Presiden Joko Widodo mendengarkan penjelasan Direktur Utama Pelindo Prasetyadi yang menyebutkan potensi ikan di Laut Banda yang berkisar 500.000 ton. Namun, ikan-ikan tangkapan dari wilayah ini umumnya langsung dibawa melalui Surabaya, Jakarta, atau langsung keluar negeri.

Paling banyak, hanya 1,3 persen ikan yang dikemas di Ambon. Diakui, pelabuhan-pelabuhan di Ambon pun belum optimal.

Pelabuhan Yos Sudarso dengan kedalaman 12 meter dan bisa menampung kapal-kapal sepanjang 240 meter saat ini okupansinya masih 38-39 persen. Dengan kapasitas 450 kapal, baru terisi 274 kapal per tahun. Namun, diperkirakan pelabuhan akan penuh dalam dua sampai tiga tahun dengan pertumbuhan sekitar 7 persen.

Pelabuhan Perikanan Nusantara yang dikelola Kementerian Perikanan dan Kelautan berkedalaman 6-8 meter dan seluas 6 hektar. Namun, dengan kapasitas tampung ikan sampai 75.000 ton, saat ini baru 2.000 ton ikan yang ditangani di pelabuhan ini.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo berdialog dengan pengusaha-pengusaha sektor perikanan di Maluku dalam kunjungannya ke Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon, Kamis (25/3/2021) pagi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mendengarkan keluhan para pelaku usaha dan nelayan Ambon. Salah seorang pengusaha, Kuntoro Alfred Kusno, menceritakan, selain biaya logistik yang mahal, produksi sektor perikanan di Ambon juga tinggi dan memakan waktu karena uji kadar logam berat, histamin, dan Covid-19 harus dilakukan di Bali.

Kuntoro juga menambahkan soal semakin menurunnya produksi ikan di Ambon. Hal ini terjadi karena dua hal. Pertama, banyak kapal jaring yang beroperasi di kawasan utara Pulau Seram dan di selatan Maluku. Kapal-kapal ini umumnya milik pengusaha dari Bitung, Jakarta, dan Bali.

Kapal-kapal ini menangkap ikan tuna yang bermigrasi dengan rumpon. Setelah menangkap ikan, kapal juga tidak ke pelabuhan di Maluku. ”Karena di utara dan selatan sudah banyak rumpon, ikan tidak akan masuk ke pesisir dan lama-kelamaan masyarakat pesisir akan mati,” tutur Kuntoro.

Persaingan ini membawa masalah kedua. Semakin sedikit kapal dengan alat tangkap pole and line dan handline di Maluku. Padahal, selain dinilai berwawasan lingkungan, orang Maluku sudah terbiasa dengan alat tangkap itu.

Janjikan bantuan

Hal serupa juga disampaikan nelayan dalam dialog dengan Presiden dalam kunjungan kerja ke Ambon sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga berjanji memberikan bantuan alat tangkap ikan dan memberi bantuan tambahan modal kepada nelayan.

Baca Juga: Tanpa Solusi dari Pemda, Nelayan Budidaya di Ambon Terancam Gulung Tikar

Adapun untuk persiapan pelabuhan yang terintegrasi di Ambon, Kementerian Perhubungan bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) akan bekerja sama.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Kelompok budidaya Botol Bekas di Ambon, Maluku, memamen ratusan kilogram ikan kakap putih. Ikan-ikan itu akan dikirim ke Jakarta untuk kebutuhan gizi pasien Covid-19. Kelompok budidaya ini merupakan bagian dari Program Emas Biru Kodam XVI/Pattimura yang membudidayakan berbagai jenis ikan sejak akhir tahun 2015.