Serapan Anggaran Jelang Akhir Tahun Sisakan Masalah

Serapan anggaran belanja pemerintah dalam lima tahun terakhir mencatatkan pertumbuhan, tetapi percepatan serapan acap kali baru terjadi di akhir tahun.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengenai APBN 2022 seusai penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan buku transfer ke daerah dan dana desa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sejak 2017 hingga 2021 tumbuh rata-rata 8,59 persen per tahun. Dalam kurun waktu tersebut, realisasi belanja rata-rata di atas 90 persen dari target. Namun, ada masalah berupa realisasi belanja barang dan belanja modal yang kerap terlambat.

Pada tahun anggaran 2017, realisasi belanja negara tercatat Rp 2.007,4 triliun. Adapun pada tahun anggaran 2021, pemerintah mencatatkan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 2.786,37 triliun. Peningkatan belanja salah satunya dipicu penanganan pandemi Covid-19 sejak awal 2020.

”Peningkatan realisasi belanja didorong juga oleh program PEN (pemulihan ekonomi nasional) untuk melindungi ekonomi dari keterpurukan akibat pandemi,” ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto dalam rapat koordinasi nasional tentang pelaksanaan anggaran tahun 2022, Selasa (12/4/2022), di Jakarta.

Baca juga : Daya Tahan RI Kembali Diuji di Tengah Ketidakpastian Ekonomi yang Besar

Kendati ada peningkatan realisasi belanja, imbuh Hadiyanto, tantangan kinerja anggaran belanja negara datang dari keterlambatan realisasi belanja barang dan belanja modal. Sebagai contoh, realisasi belanja modal pada 2021 mencapai 97,9 persen. Dalam realisasi hingga Oktober 2021, capaiannya 48,1 persen. Dengan demikian, sisa belanja 49,8 persen baru dieksekusi pada November dan Desember 2021.

”Dengan adanya tantangan ini, perbaikan belanja perlu dilakukan. Terlebih lagi, pagu belanja dalam APBN terus meningkat dalam lima tahun terakhir,” kata Hadiyanto.

Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Tri Budhianto menambahkan, realisasi belanja barang berupa perjalanan dinas dan belanja bantuan pemerintah yang tidak tersebar merata menjadi salah satu penyebab penumpukan anggaran belanja pada akhir tahun. Sementara dari aspek belanja modal, penumpukan kerap terjadi karena anggaran belanja untuk peralatan dan mesin tidak kunjung terealisasi.

Realisasi belanja barang berupa perjalanan dinas dan belanja bantuan pemerintah yang tidak tersebar merata menjadi salah satu penyebab penumpukan anggaran belanja pada akhir tahun.

”Sementara belanja modal fisik lainnya banyak yang tidak tereksekusi. Inilah pentingnya perlu memperbaiki perencanaan anggaran untuk tahun-tahun mendatang,” ucap Tri.

Baca juga : Situasi Pandemi Dongkrak Pendapatan Badan Layanan Umum

Tri mencatat, realisasi belanja yang relatif baik adalah untuk belanja bantuan sosial (bansos). Rata-rata penyerapannya hampir merata di setiap triwulan karena karakteristik penyaluran bansos yang dilakukan sudah terjadwal dengan baik.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam Rapat Paripurna DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/9/2021). Pada rapat tersebut DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Pendapatan negara ditetapkan Rp 1.846,14 triliun, belanja negara Rp 2.714,16 triliun, dan defisit APBN Rp 868 triliun.

Kualitas sumber daya

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menegaskan bahwa lambatnya realisasi anggaran belanja negara melemahkan sumbangsih APBN terhadap perekonomian nasional.

Perubahan kebijakan yang selalu terjadi antar-instansi atau lembaga memberikan pengaruh terhadap realisasi belanja anggaran. Kualitas sumber daya yang menangani pelaksanaan anggaran adalah kunci dari efektivitas dan kualitas belanja negara.

”Patut disayangkan karena masih ada problem birokrasi di berbagai sektor yang menyebabkan realisasi anggaran belanja lambat sehingga menumpuk di akhir tahun,” ujarnya.

Baca juga : Waspadai Tingginya Rasio Utang terhadap PDB