Pencocokan Bisnis Tahap II Digelar Pekan Depan

Ajang pencocokan bisnis (business matching) tahap II akan digelar di Jakarta pekan depan guna mendongkrak belanja instansi pemerintah pada produk lokal. Pada penyelenggaraan tahap I tercatat komitmen Rp 219,57 triliun.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Produk UMKM di stan pameran dalam acara Saprahan Khatulistiwa di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Senin (7/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berencana menggelar ajang pencocokan bisnis atau business matching tahap II di Jakarta, 11-23 April 2022, guna mengejar target belanja barang dan jasa. Dengan waktu yang lebih panjang dari penyelenggaraan tahap I, komitmen belanja barang dan jasa pemerintah diharapkan bisa lebih tinggi.

Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman, di Jakarta, Kamis (7/4/2022), mengatakan, pada penyelenggaraan business matching tahap II diharapkan semakin banyak produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang masuk dalam katalog elektronik (e-katalog) yang ditargetkan mencapai 1 juta produk tahun ini.

Program pencocokan bisnis itu setidaknya dapat mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk dapat memetakan kebutuhan pengadaan barang/jasa serta mempertemukan mereka dengan produk usaha mikro dan kecil, koperasi, serta produk dalam negeri lainnya.

Tahun ini potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja pemerintah sebesar Rp 1.481 triliun. Dari total anggaran belanja tersebut, anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 526 triliun, anggaran pemerintah daerah Rp 535 triliun, dan anggaran BUMN Rp 420 triliun.

Guna mencapai target tersebut, peran kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, perbankan, dan pemangku lain dinilai sangat diperlukan. Seluruh instansi tersebut diharapkan bersama-sama mengoptimalkan belanja pengadaan barang dan jasa untuk produk UMKM serta mengurangi belanja produk impor.

Baca juga: Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Masih Bermasalah

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK)

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Sehari sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita dalam konferensi pers ”Pelaksanaan Business Matching Tahap II” secara virtual di Jakarta, menjelaskan, business matching tahap I telah mencatat komitmen belanja dari instansi pemerintah sebesar Rp 219,57 triliun.

Lima posisi belanja teratas diduduki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nilai Rp 43,7 triliun, lalu Kementerian Pertahanan Rp 35,3 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 11,8 triliun, Kementerian Komunikasi dan Informasi Rp 11,27 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp 11,18 triliun. ”Kami menyampaikan data ini sebagai pemacu kementerian dan lembaga lain, termasuk pemerintah daerah, agar lebih banyak belanja produk dalam negeri,” kata Reni.

Dengan waktu penyelenggaraan yang lebih panjang pada tahap II, peningkatan belanja kementerian/lembaga diharapkan lebih besar lagi. ”Kata kuncinya bagi kami, bagaimana produk dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Reni.

Baca juga: Pengadaan Barang dan Jasa Diintegrasikan ke Pusat

Beberapa jenis produk dalam negeri yang paling banyak diincar adalah infrastruktur jalan, laptop, pembangunan gedung, makanan, dan kertas.

Saat pencocokan bisnis tahap I berlangsung pada Maret 2022, beberapa jenis produk dalam negeri yang paling banyak diincar adalah infrastruktur jalan, laptop, pembangunan gedung, makanan, dan kertas. Kini, pihaknya memiliki produk masterlist yang akan dijadikan komitmen pada penyelenggaraan tahap II. ”Kertas kita masuk peringkat ke-9 di dunia, bahkan saat ini sudah peringkat ke-8 di dunia. Produsen dalam negeri kita sudah mampu bersaing bahkan untuk skala ekspor,” kata Reni.

Presiden Joko Widodo juga mengamanatkan, seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi produk UMK dan koperasi, dan mempercepat penyerapan APBN dan APBD. Khusus Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Perindustrian diarahkan untuk melaksanakan pameran dan pencocokan bisnis lanjutan.

KARINA ISNA IRAWAN

Alokasi Belanja Pemerintah Pusat 2020

Kerja sama

Hanung mengatakan, dalam penyelenggaraan tahap kedua ini, Kementerian Koperasi dan UKM akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri agar dapat mendukung pelaksanaan pencocokan bisnis mandiri di daerah. Selain itu, pihaknya juga melakukan pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) sehingga mencapai 100 persen dan menggunakan produk dalam negeri, khususnya UMKM.

Pihaknya juga akan melakukan serangkaian kegiatan yang mendukung pelaksanaan acara pameran dan pencocokan bisnis tahap II meliputi sosialisasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, dan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kepada kementerian/lembaga dan pemerintah agar pencocokan bisnis bisa digelar mandiri (terdesentralisasi).

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, penyelenggaraan Business Matching Tahap II ini diharapkan bisa berjalan lancar dan sukses meraih lebih banyak lagi dari komitmen di tahap I. ”Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam setiap kesempatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan menekankan kepada pemda untuk membentuk tim di daerah, dalam komitmen 40 persen dari anggaran daerah untuk produk UMKM, dan masuk dalam e-Katalog,” ujar Teguh.

Menurut dia, Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sudah dibentuk di 20 provinsi dan 106 kabupaten/kota. Untuk e-katalog sudah ada di 27 provinsi dan 80 kabupaten/kota yang mencakup 15.000 produk dari 100 penyedia dan 80 etalase. Sementara itu, ada juga pemberian insentif pajak daerah yang diberikan kepada empat provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.