Antisipasi Berlarutnya Problem Pasokan dan Harga Pangan

Pemerintah diharapkan sigap menstabilkan pasokan dan harga bahan pangan pokok. Mekanisme untuk melindungi kelompok rentan juga perlu dipastikan berjalan baik.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Warga membeli minyak di Bazar Murah Pangan Berkualitas di halaman kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Senin (28/3/2022). Banyak warga memanfaatkan bazar tersebut untuk mencari sejumlah komoditas murah di tengah naiknya harga menjelang Ramadhan. Komoditas yang menjadi incaran warga di bazar tersebut adalah minyak goreng dan gula pasir.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tengah berupaya menstabilkan stok dan harga bahan pangan pokok. Kenaikan harga bahan pokok sudah terjadi jauh sebelum Ramadhan-Lebaran. Dikhawatirkan harga bakal makin naik memasuki Ramadhan pekan depan.

Untuk minyak goreng, meski telah melepas harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar, pemerintah menggulirkan kebijakan minyak goreng curah bersubsidi dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter.

Adapun untuk bahan pangan lain, seperti kedelai, daging sapi, dan gula, pemerintah menjamin ketersediaan stok melalui impor. Impor tersebut dilakukan oleh perusahaan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN), seperti Perum Bulog dan PT Berdikari (Persero).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, Perum Bulog telah diminta mengimpor daging kerbau beku 100.000 ton dan sudah merealisasikannya sekitar 33.000 ton. PT Berdikari juga sudah diminta mengimpor 20.000 ton daging sapi beku.

Untuk memenuhi kebutuhan kedelai bagi produsen tahu dan tempe, Perum Bulog diminta membeli kedelai dari importir sebanyak 200.000 ton per bulan selama empat bulan berturut-turut. Pemerintah menyediakan dana Rp 900 miliar.

”Dana itu akan digunakan untuk menutup selisih harga kedelai yang dibeli Bulog dengan harga kedelai di importir sebesar Rp 1.000 per kg,” ujar Oke, pekan lalu.

Baca juga : Pemerintah Tugaskan Bulog Beli Kedelai Importir

Di samping itu, pemerintah juga telah menerbitkan izin impor gula mentah. Kuota impor gula mentah dinaikkan dari 3,78 juta ton menjadi 4,37 juta ton pada 2022.

Sementara untuk skenario jangka panjang, Badan Pangan Nasional akan memperkuat ketahanan stok Indonesia dengan mendorong produksi dalam negeri dan impor. Hal itu bertujuan memperkuat cadangan pangan selain beras di Bulog, terutama untuk komoditas yang harganya mudah bergejolak, seperti kedelai, daging sapi, cabai, dan bawang.

Untuk skenario jangka panjang, Badan Pangan Nasional akan memperkuat ketahanan stok Indonesia dengan mendorong produksi dalam negeri dan impor.

Badan Pangan Nasional dan ID Food atau Holding BUMN Pangan mulai memobilisasi sapi dari sentra-sentra peternakan di sejumlah wilayah di Indonesia ke Jabodetabek. Untuk menjaga ketersediaan daging sapi menjelang Ramadhan-Lebaran 2022, dibutuhkan tambahan sekitar 5.000 sapi hidup siap potong.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, mobilisasi sapi dilakukan bertahap. ID Food sudah merealisasikan sekitar 40 sapi dari Jawa Timur, akhir pekan lalu. ”Berikutnya, menyusul 300 sapi dari Boyolali, Jawa Tengah, dan 600 sapi dari peternak Sumbawa, Nusa Tenggara Barat,” kata Arief.

Baca juga: Badan Pangan Nasional Perkuat Cadangan Pangan Selain Beras

Tekanan inflasi

Selain harga bahan pangan, pada saat bersamaan, harga energi, pupuk, dan pakan juga naik. Hal ini tak terlepas dari dampak kenaikan harga komoditas pangan dan energi di pasar internasional. Indonesia menghadapi pula tren kenaikan inflasi yang menekan secara global.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga antre membeli barang kebutuhan sehari-hari dalam pasar murah yang diadakan oleh Food Station di kantor Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (24/2/2022). Warga hanya diperbolehkan membeli maksimal dua liter minyak goreng. Pasar murah diadakan oleh Food Station sebagai BUMD pangan Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga stok pangan.

Di dalam negeri, keputusan pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen per 1 April 2022 juga dikhawatirkan turut mendorong inflasi.

Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan energi sudah berkontribusi terhadap inflasi. Inflasi tahunan pada Februari 2022 mencapai 2,06 persen. Pengeluaran per kapita per bulan masyarakat untuk kelompok makanan dan bukan makanan pada Maret 2021 sebesar Rp 1,26 juta, naik dari Maret 2020 yang sebesar Rp 1,22 juta.

Berkebalikan dengan itu, upah pekerja pada Agustus 2021 dibandingkan dengan Agustus 2020 turun 0,72 persen. Rata-rata upah minimum provinsi (UMP) 2022 secara nasional hanya naik tipis 1,09 persen.

Pada 2021, konsumsi rumah tangga baru tumbuh 2,02 persen setelah pada 2020 tumbuh minus 2,63 persen. Ini menunjukkan daya beli masyarakat masih rendah atau tumbuh lambat.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga belum kembali ke tingkat prapandemi di kisaran 5 persen. Pada 2021, konsumsi rumah tangga baru tumbuh 2,02 persen setelah pada 2020 tumbuh minus 2,63 persen. Ini menunjukkan daya beli masyarakat masih rendah atau tumbuh lambat.

Baca juga : Daya Beli Rakyat Kian Tergerogoti

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, berpendapat, untuk melindungi kelompok masyarakat menengah bawah yang paling rentan tertekan oleh kenaikan harga pangan dan energi, pemerintah perlu segera menyalurkan kembali beragam bantuan sosial.

”Harga bakal meningkat sebelum, apalagi saat Ramadhan. Pada saat bersamaan, kita tidak bisa memprediksi angka inflasi atau harga akan setinggi apa. Untuk jaga-jaga, pemerintah sudah menyiapkan bantalan kepada kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak karena ada goal lebih besar, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi,” ujar Yusuf.

Untuk melindungi kelompok masyarakat menengah bawah yang paling rentan tertekan oleh kenaikan harga pangan dan energi, pemerintah perlu segera menyalurkan kembali beragam bantuan sosial.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta pemerintah menambah alokasi plafon anggaran perlindungan sosial (perlinsos) agar bisa mengurangi beban rakyat menjelang Ramadhan. Program perlinsos dinilai efektif sebagai social stabilizer dengan cakupan penerima manfaat yang sangat luas.

”Saya mengimbau pemerintah melakukan penebalan terhadap perlinsos ini,” ujar Said, seperti dikutip dari situs DPR, Selasa (15/3/2022). Penebalan terhadap perlinsos, antara lain, dilakukan dengan menambah anggaran, mulai untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), hingga Kartu Prakerja.

Pada 2022, anggaran perlinsos ditetapkan Rp 154,8 triliun. Program itu menjangkau 37,9 juta pelanggan listrik tersubsidi, 8 juta metrik ton elpiji 3 kg, 7,5 juta keluarga penerima BLT di perdesaan, 10 juta keluarga penerima PKH, 18,8 juta keluarga penerima kartu sembako, 20,2 juta siswa penerima KIP, dan 96,8 juta keluarga penerima PBI JKN.

”Saya mendukung penambahan plafon program perlinsos ini hingga Rp 15 triliun-Rp 17 triliun,” ujar politisi PDI-P itu.

Said juga meminta Satgas Pangan terus mengawasi serta melakukan operasi pasar dengan sigap dalam mengantisipasi penimbunan stok dan permainan harga.

”Itu untuk memastikan bahan pangan benar-benar tersedia di masyarakat mengingat sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan dan Lebaran pada Mei mendatang,” katanya.

(HEN/DIT/FLO/VIO/ITA)