Penyediaan perumahan di Indonesia masih menjadi tantangan. Pemenuhan suplai dan permintaan rumah membutuhkan terobosan.
Oleh
BM LUKITA GRAHADYARINI
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Pencarian rumah terus meningkat, termasuk untuk generasi milenial. Meski demikian, kendala dalam suplai dan pemenuhan kebutuhan rumah masih terus berlangsung. Pemerintah masih menghadapi tantangan dalam penyediaan perumahan rakyat.
Country Manager Rumah.com Marine Novita mengemukakan, survei Rumah.com Consumer Sentiment Survey H1 2022 menunjukkan minat pencarian rumah terus meningkat, termasuk di kalangan generasi milenial. Survei itu berlangsung Juli-Desember 2021 terhadap 1.031 responden dari seluruh Indonesia.
Meski demikian, masih terdapat kesulitan dalam memiliki rumah idaman. Sebanyak 26 persen responden milenial masih tinggal bersama orangtua, meskipun 85 persen dari mereka berencana keluar rumah. Kendala yang muncul untuk membeli rumah antara lain kemampuan membayar uang muka rumah. Suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) juga dinilai lamban mengikuti suku bunga acuan.
Meski suku bunga BI dipertahankan di level 3,5 persen, lanjut Marine, hal itu belum diikuti dengan suku bunga KPR yang rata-rata masih 8,05 persen dan suku bunga kredit pemilikan apartemen (KPA) rata-rata 7,94 persen per November 2021.
Chief Economist Bank Tabungan Negara (BTN) Winang Budoyo mengemukakan, sepanjang pandemi Covid-19, sektor real estat terus menunjukkan kinerja pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan KPR menunjukkan tren yang positif jika dibandingkan dengan kredit lainnya pada perbankan nasional. Sepanjang triwulan IV (Oktober-Desember) 2021, kredit KPR tumbuh 9,55 persen, sedangkan kredit perbankan tumbuh 5,24 persen. Kredit KPR itu meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni 9,32 persen, sedangkan kredit perbankan hanya tumbuh 2,21 persen.
Meski kinerja perumahan membaik, lanjut Winang, masih banyak masyarakat belum memiliki rumah dan masih banyak penduduk tinggal di rumah tidak layak huni. Mayoritas kemampuan penduduk Indonesia membeli rumah seharga Rp 200 juta-Rp 400 juta, yang bukan tergolong pangsa pasar rumah bersubsidi. Segmen pasar ini butuh pembiayaan KPR, tetapi tidak bisa masuk kategori KPR bersubsidi.
”Segmen masyarakat menengah bawah nonsubsidi kerap terlupakan. Masyarakat di segmen ini membutuhkan pembiayaan KPR, tetapi tidak eligible untuk dapat KPR subsidi. Ini termasuk kelompok milenial,” ujarnya.
Di sisi lain, kendala juga muncul di sisi suplai. Harga tanah terus naik, bahkan lebih cepat dari kenaikan harga rumah, khususnya nonsubsidi. Kapasitas penyediaan rumah rata-rata 400.000 unit per tahun, sedangkan kebutuhan tambahan rumah mencapai 800.000 unit per tahun. Diperlukan lembaga yang fokus pada sektor perumahan.
”Pemerintah masih menghadapi tantangan dalam penyediaan perumahan rakyat,” katanya.
SMF salurkan Rp 4,62 triliun
Sementara itu, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF merealisasikan dana pendamping untuk penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun 2021 senilai Rp 4,62 triliun atau setara 126.572 unit dari target penyaluran FLPP sebesar 157.500 unit yang ditetapkan pemerintah.
Dana SMF tersebut merupakan dana penyertaan modal negara (PMN) kepada SMF sebesar Rp 2,25 triliun yang dibaurkan dengan dana dari penerbitan surat utang. SMF menyediakan porsi 25 persen dari penyaluran dana KPR FLPP, sedangkan porsi 75 persen selebihnya disediakan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP). Per akhir 2021, pengelolaan dana pemerintah untuk KPR FLPP dialihkan dari BLU PPDPP ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Adapun sepanjang 2021, total penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp 24,19 triliun untuk 178.828 unit rumah. Jumlah itu melampaui target penyaluran pembiayaan FLPP sebesar 157.500 unit rumah. Target penyaluran KPR FLPP pada tahun 2022 ditetapkan 200.000 unit.
Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo, dalam konferensi pers, mengemukakan, pihaknya siap mengoptimalkan berbagai strategi bisnis untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem pembiayaan perumahan pada 2022. Sejumlah strategi akan diterapkan, antara lain keberlanjutan, perluasan usaha, digitalisasi, reliabilitas, serta sinergi.
Sebelumnya, tahun 2021, perseroan telah memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya di sektor perumahan, baik dari sisi suplai maupun permintaan.
Selama 2005-2021, total alokasi dana dari SMF ke sektor pembiayaan perumahan mencapai Rp 77,96 triliun. Aset SMF hingga akhir tahun 2021 sebesar Rp 33,7 triliun, ditopang oleh penyaluran pinjaman Rp 8,8 triliun serta penerbitan surat utang dan utang berjangka (term loan) sebesar Rp 7,6 trililun. Adapun laba bersih perseroan pada 2021 mencapai Rp 460 miliar.
Direktur PT SMF Heliantopo mengemukakan, pada tahun 2022 PT SMF direncanakan memperoleh PMN senilai Rp 2 triliun. Dana itu untuk mendukung penyaluran KPR FLPP. ”Namun, (rencana) ini masih sangat awal karena bergantung pada pemerintah dalam realisasi,” ujarnya.
Menurut Heliantopo, pihaknya tengah menyiapkan kerja sama dengan lembaga keuangan penyalur pembiayaan perumahan untuk produk KPR yang menyasar segmen milenial. Di samping itu, kolaborasi untuk dukungan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Dicontohkan, produk rumah sewa-beli.
Ia menambahkan, lebih dari 50 persen kekurangan rumah di Indonesia berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Oleh karena itu, produk pembiayaan untuk kelompok berpenghasilan tidak tetap sedang didorong, di antaranya produk rumah sewa-beli. ”Misalnya, mereka ada opsi menyewa rumah, dan ketika ada rencana untuk membeli, maka bisa membeli,” ujarnya.