Anggaran Rp 76,9 Triliun untuk Perkuat Ketahanan Pangan
Data ketahanan pangan menunjukkan kemampuan bertahan cadangan pangan Indonesia di tahun 2020 hanya sekitar 21 hari. Pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan, salah satunya lewat program korporatisasi petani.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·4 menit baca
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
Para pekerja mulai menanam bibit singkong di lokasi program cadangan logistik pangan di Desa Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Sabtu (6/3/2021). Program yang dipimpin Kementerian Pertahanan itu dilaksanakan untuk mendukung cadangan pangan nasional.
JAKARTA, KOMPAS — Ketahanan pangan sangat vital bagi semua negara karena makanan berkaitan dengan kelangsungan hidup seluruh populasi dunia. Data ketahanan pangan menunjukkan bahwa kemampuan bertahan cadangan pangan Indonesia pada 2020 hanya sekitar 21 hari. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan dengan mengalokasikan anggaran Rp 76,9 triliun pada 2022 ini.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan bahwa kemampuan bertahan cadangan pangan Indonesia ini hanya sedikit berbeda dengan Vietnam yang ketahanan cadangan pangannya 23 hari. Indonesia terpaut agak jauh dibanding Thailand yang memiliki cadangan pangan untuk 143 hari, India 151 hari, China 681 hari, dan Amerika Serikat 1.068 hari.
Oleh karena itu, pemerintah sangat serius menggarap urusan pangan, termasuk dengan mengalokasikan dana sekitar Rp 76,9 triliun pada 2022 untuk memperkuat ketahanan pangan. ”(Hal ini) Mulai peningkatan keterjangkauan dan kecukupan produktivitas, pendapatan petani atau nelayan, diversifikasi pangan, perbaikan iklim usaha dan daya saing, hingga penguatan sistem pangan berkelanjutan,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam peluncuran Digitalisasi Pertanian di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa (22/3/2022).
TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE LPDB-KUMKM
Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam peluncuran Digitalisasi Pertanian di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa (22/3/2022).
Sektor pertanian juga sangat penting karena kontribusinya yang konsisten terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama selama pandemi Covid-19. BPS merilis data ekonomi Indonesia yang tercatat tumbuh 3,69 persen pada 2021 dibanding 2020. Walaupun kontribusi pertanian terhadap PDB ini cukup besar, sektor ini masih menanggung beban cukup berat.
”Pertama, akibat jumlah tenaga kerja yang besar. Kedua, hampir separuh rumah tangga miskin menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Berdasarkan sumber penghasilan utama, jumlahnya sekitar 46,3 persen rumah tangga pada 2020 (yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian),” ujarnya.
Wapres Amin mengatakan, para petani merupakan pemeran kunci yang berandil besar dalam kemajuan sektor pertanian. Terkait hal itu, peningkatan produktivitas, skala ekonomi, efisiensi, hingga pendapatan petani merupakan hal yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Pemerintah sangat serius menggarap urusan pangan, termasuk dengan mengalokasikan dana sekitar Rp 76,9 triliun pada 2022 untuk memperkuat ketahanan pangan.
Presiden Joko Widodo pun telah memberikan arahan khusus untuk segera membangun model bisnis korporasi petani. Utamanya untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi, sekaligus mendukung transformasi ekonomi petani dan nelayan yang didorong untuk berkelompok dalam jumlah besar membentuk sebuah korporasi.
Istilah korporasi ini dipinjam untuk menggambarkan ciri pokok adanya kegiatan usaha ekonomi bersama, berbentuk badan hukum, dan sebagian besar kepemilikan modalnya dimiliki oleh petani dan nelayan. ”Untuk itulah, saya menilai koperasi menjadi jawaban tepat untuk menaungi terbentuknya korporasi petani dan nelayan karena koperasi berbadan hukum dan sebagian besar modalnya dimiliki oleh anggotanya,” kata Wapres Amin.
Pada kesempatan tersebut, Wapres Amin mengatakan bahwa pondok pesantren mengemban tiga fungsi utama. Ketiga fungsi dimaksud adalah fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menuturkan,kepemilikan tanah petani di Indonesia, terutama di Jawa, yang di bawah 0,5 hektar, menyulitkan upaya menopang ketahanan pangan. Pendekatan hanya dari sisi masukan, yakni pengadaan pupuk, alat mesin pertanian, dan sebagainya, tidak dapat diteruskan selamanya.
TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE LPDB-KUMKM
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki dalam peluncuran Digitalisasi Pertanian di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa (22/3/2022).
Korporatisasi petani
Menurut Teten, problem pangan akan selalu dihadapi apabila tidak dilakukan pembangunan model bisnis dan ekosistem yang memungkinkan sistem produksi pertanian berjalan lebih produktif dan efisien. ”Karena itu, sesuai arahan Pak Presiden, (ada) konsep korporatisasi petani,” ujarnya.
Melalui korporatisasi petani tersebut, dilakukan konsolidasi petani-petani kecil perorangan dalam bentuk koperasi. ”Jadi, yang kita bangun sekarang ini adalah membangun ekosistem pertanian yang lebih efektif dan efisien, mulai pembiayaan, proses produksi, hingga pemasaran yang terintegrasi dan saling menguntungkan seluruh pihak melalui badan hukum koperasi,” tutur Teten.
Kemenkop UKM menjadikan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq sebagai model rujukan atau proyek percontohan program korporatisasi pertanian. Kopontren Al-Ittifaq dibantu lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir untuk melakukan penguatan modal dengan pembiayaan dana bergulir.
”Saat ini, Kopontren Al-Ittifaq sudah menjalankan ekosistem korporatisasi pertanian yang memiliki nilai tambah mulai produksi, distribusi, hingga pemasaran produk dengan prinsip nilai syariah yang mendukung terciptanya halal value chain (rantai pasok) berbasis koperasi pondok pesantren,” ujar Teten.
MAWAR KUSUMA WULAN
Santri di pondok pesantren tertua di Tanah Air, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah, Kamis (21/10/2021).
Saat ini telah terbangun rantai pasok dengan 37 pondok pesantren di Jawa Barat. Selain itu juga dengan pesantren-pesantren di Provinsi Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Rantai pasok tersebut memberdayakan 270 petani dengan produk 126 komoditas unggulan yang didistribusikan ke jaringan ritel modern.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan, lahan di Jawa Barat yang subur mayoritas dimiliki oleh badan usaha milik negara, yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dan Perhutani. ”Kalau ada sebuah konsep, ada inisiatif dari dua BUMN ini mengapling-ngapling dan memberikan kepada pesantren, itu akan mengakselerasi berlipat-lipat,” katanya.
Ridwan mencontohkan, di bagian selatan Jawa Barat ada pesantren yang mengelola 10 tambak udang. ”Tanahnya milik Perhutani. Income (pendapatan) per 3 bulan Rp 1,5 miliar. Jadi, kalau per bulan, Rp 500 juta pendapatan satu pesantren dari bisnis udang vaname saja. Padahal, 400 kilometer adalah panjang pantai selatan Jawa Barat,” ujarnya.
