Transisi Ekonomi Hijau Butuh Investasi Besar

Pendanaan perubahan iklim Indonesia membutuhkan Rp 3.799 triliun jika mengikuti kontribusi yang ditetapkan secara nasional dalam pengurangan emisi karbon nasional untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Warga melintasi tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Babakan Tengah, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (21/2/2022). Setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Selain rendahnya kesadaran pengelolaan sampah yang baik, volume sampah yang tinggi di setiap sudut kawasan permukiman tak lepas dari kebiasaan konsumsi masyarakat yang berlebih. Hal ini pada akhirnya menyisakan residu dan berdampak bagi lingkungan.

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan rendah karbon menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sekaligus transisi ekonomi menuju ekonomi hijau. Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dalam proses tranformasi ekonomi hijau adalah besaran nilai investasi.

Untuk itu, pemerintah berupaya mendorong penerapan ekonomi hijau melalui pengelolaan sampah agar bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan.

Dalam siaran pers yang diterima Kompas, Rabu (16/3/2022), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tantangan Indonesia dalam mewujudkan net zero emission melalui pembangunan rendah karbon adalah sangat besarnya investasi yang dibutuhkan. ”Karena untuk melakukan transisi energi dibutuhkan kesadaran untuk beralih menggunakan produk yang efisien dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Baca juga : Menuai Peluang dalam Transisi Energi

Airlangga menambahkan, anggaran perubahan iklim rata-rata mencapai 4,1 persen dari APBN, yang 88,1 persen di antaranya dibelanjakan dalam bentuk infrastruktur hijau sebagai modal utama transformasi ekonomi hijau di Indonesia. Sementara itu, pendanaan perubahan iklim Indonesia membutuhkan Rp 3.799 triliun jika mengikuti kontribusi yang ditetapkan secara nasional (national determined contribution/NDC).

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Siluet warga memancing ikan di Sungai CBL di Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (12/8/2021). Sampah domestik yang di antaranya berasal dari rumah tangga hingga kini masih membebani sungai-sungai di Indonesia. Masyarakat dari tingkat rumah tangga hingga komunitas bisa berperan mengelola sampah tersebut agar tidak mencemari lingkungan serta mendapatkan manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah.

Dana yang tersedia untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada tahun 2020 adalah 100 juta dollar AS yang diberikan kepada negara miskin dan berkembang sebagaimana dikonfirmasi pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke-26 (COP 26) di Glasgow, Skotlandia, pada November 2021.

”Pemenuhan lainnya berasal dari pendanaan internasional, seperti GCF (Green Climate Fund) melalui program REDD+, sukuk hijau global, sukuk hijau ritel, APBD, pajak karbon, dan perdagangan karbon,” ujar Airlangga.

Pengelolaan sampah

Dalam webinar nasional bertema ”Menuju Transformasi Ekonomi Hijau”, Rabu, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rofi Alhanif mengatakan, konsep pengelolaan sampah di Indonesia saat ini telah berorientasi pada ekonomi hijau.

Baca juga : Daur Ulang Plastik di Era Ekonomi Sirkular

”Dalam aspek pengelolaan sampah sekarang, orientasi pemerintah sudah menuju ke arah ekonomi hijau. Saat ini sudah ada perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah, terutama sampah plastik yang kini menjadi isu,” katanya.

Berdasarkan perhitungan National Plastic Action Partnership (NPAP), Indonesia menghasilkan 6,8 juta ton sampah plastik per tahun dengan 10 persen di antaranya sampai ke laut. Apabila masalah ini tidak segera diselesaikan, jumlah sampah plastik di laut diprediksi mencapai 780.000 ton pada 2025.

Kompas/P Raditya Mahendra Yasa

Warga memeriksa dan melakukan perawatan rutin pada instalasi panel surya dan kincir angin untuk pembangkit listrik di Taman Kuliner Tambakharjo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (4/3/2021). Mereka mulai memanfaatkan dan dikenalkan pada energi terbarukan yang ramah lingkungan untuk kebutuhan warung.

Rofi menyampaikan bahwa skala ekonomi hijau dalam penyelesaian sampah plastik memerlukan investasi, baik fisik maupun operasional, sebesar 5,1 miliar dollar AS. Untuk saat ini, Pemerintah Indonesia telah membuat sejumlah skenario mengatasi permasalahan sampah plastik di laut dengan target pengurangan 70 persen dalam tiga tahun ke depan.

Terdapat lima strategi untuk menangani sampah di laut, yakni gerakan nasional peduli sampah laut, pengendalian sampah pada daerah aliran sungai hingga industri, pengelolaan sampah plastik, diversifikasi skema pendanaan, dan memacu inovasi pengelolaan melalui riset dan pengembangan.

Rofi mengklaim dengan kelima strategi tersebut, pemerintah telah menurunkan 15,3 persen sampah plastik di laut dalam rentang waktu 2018-2020, yang sebelumnya ada 615.674 ton menjadi 531.540 ton sampah plastik.

”Hitungan kami hingga akhir Desember 2021 mungkin bisa sampai minimal 25-30 persen akumulasi selama tiga tahun. Kalau tren kenaikan ini terus berlanjut, mudah-mudahan target 70 persen pada 2025 bisa tercapai,” kata Rofi.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Koordinator Jawa Barat Martha Fani Cahyandito menilai penerapan ekonomi sirkular diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah besar. ”Ekonomi sirkular merupakan model industri baru yang berfokus pada reduce (pengurangangan), reuse (pemakaian kembali), dan recycle (pendaurulangan) yang mengarah pada pengurangan konsumsi sumber daya primer dan produksi limbah,” ujarnya.

Baca juga : Bank Dunia: RI Punya Tiga Area Potensial Penciptaan Pekerjaan Hijau

Berdasarkan kalkulasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), penerapan ekonomi sirkular akan memberikan kontribusi dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru karena bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi 2,3 hingga 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).