Terkait Debu Batubara di Marunda, Kemenhub Ingatkan Operator
Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok menyatakan bakal mengingatkan operator pelabuhan untuk menangani dampak bongkar muat batubara ke permukiman warga.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perhubungan bakal mengingatkan operator pelabuhan bongkar muat batubara di kawasan Marunda, Jakarta Utara, setelah aktivitas itu dinilai berdampak kepada warga. Kementerian Perhubungan juga menyatakan akan mengontrol agar masalah itu tertangani sehingga dampaknya bagi masyarakat dapat ditekan.
Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Capt Wisnu Handoko, Senin (14/3/2022), mengatakan, di kawasan Marunda ada dua operator yang melakukan bongkar muat batubara di pelabuhan, yakni PT Karya Citra Nusantara (KCN) dan Marunda Center. Menurut dia, operator terminal harus menyediakan anggaran agar aktivitas bongkar muat batubara tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat.
”Saat menetapkan rencana induk pelabuhan di sana, kami sudah mewanti-wanti kepada operator agar mengalokasikan dana untuk menekan dampak. Kami juga menekankan kepada KSOP Marunda (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di bawah Tanjung Priok) untuk terus mengontrol, mengingatkan, dan kalau perlu ditegur, serta memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat,” ujarnya.
Wisnu menuturkan, pihaknya memang mendapat undangan dari pihak KSOP Marunda terkait laporan dari masyarakat akan debu yang memapar permukiman. Sebagai regulator, KSOP Marunda akan terus mengontrol agar tidak hanya aspek bisnis yang dikedepankan, tetapi juga kepedulian lingkungan.
Menurut Wisnu, penyemprotan idealnya dilakukan secara rutin. Jaring juga harus dipasang agar debu tidak beterbangan saat bongkar muat. Lebih jauh, usaha itu memang memerlukan investasi untuk benar-benar menekan dampak pada masyarakat, seperti dengan pembuata conveyor atau sejumlah upaya lainnya. Hal itu akan didorong.
Wisnu menuturkan, Pelabuhan Marunda memang perluasan dari Tanjung Priok. ”Tanjung Priok diarahkan pada kontainer sehingga muatan-muatan curah, seperti batubara, dibuat di Marunda. Kalau ke depan tak kondusif, bisa jadi dipindah kembali. Namun, kalau ditiadakan sama sekali tidak bisa. Bagaimanapun, industri butuh. Di Jakarta, banyak yang menggunakan batubara, termasuk PLN,” ujarnya.
Sekretaris Kelurahan Marunda Nur Setiyono, saat ditemui di kantornya, Senin, mengemukakan, total ada tiga RW yang terdampak debu batubara, yakni RW 007, 010, dan 011. Dari informasi yang didapat dari warga, beberapa dampak dirasakan oleh warga, antara lain, gangguan pada mata dan pernapasan.
Menurut Nur, pihaknya sudah memfasilitasi melalui sejumlah pertemuan. ”Pertemuan setidaknya sudah dilakukan delapan kali. Namun, belum ada solusi atau titik temu yang tercapai. Pihak PT KCN hadir, tetapi bukan orang yang bisa mengambil keputusan sehingga hanya dijawab akan dilaporkan. Kami berharap nantinya pengambil keputusan yang bisa hadir langsung,” ujar Nur.
Dari informasi yang ia terima, paparan debu tersebut, antara lain, mencapai sejumlah sekolahan, masjid, dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Untuk penanganan masalah itu, ia mengaku tidak tahu secara teknis. Ia hanya berharap hal tersebut dapat segera ditangani dan warga tidak lagi terkenda dampak bongkar muat batubara.
Maya dari Humas PT KCN mengatakan, sejauh ini pihaknya secara berkala telah melakukan sejumlah tindakan preventif untuk mengurangi dampak pencemaran udara. Itu, antara lain, dengan pemasangan polynet untuk menghalau debu ke pemukiman dan penyiraman air secara berkala.
”Sejauh ini dengan penyiraman air dan polynet kami rasa sudah cukup mengurangi dampak pencemaran. Kami pun beberapa waktu lalu sudah menanam pohon spathodea tahap pertama sebanyak 120 pohon dan akan terus berlanjut. Kami juga sedang bekerja sama dengan IPB University untuk pembangunan green port sebagai upaya pelestarian lingkungan di wilayah KCN,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Akan tetapi, menurut dia, di kawasan Marunda, KCN bukan satu-satunya pelabuhan yang melakukan bongkar muat batubara. Ada tujuh lainnya. Upaya preventif dari KCN saja tidak dapat dijadikan dasar patokan.
Saat dikonfirmasi apakah batubara di Marunda untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi, hingga Senin (14/3/2022), belum memberi respons.