Pendistribusian elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram sebaiknya dilakukan secara tertutup untuk mencegah penyelewengan dan agar tepat sasaran. Elpiji ini hanya untuk warga miskin.
Oleh
MEDIANA
·4 menit baca
Kompas/Priyombodo
Jahidin (48), salah seorang pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) roti, mempersiapkan gas elpiji nonsubsidi 12 kilogram (kg) untuk produksi roti di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (1/2/2022). Kenaikkan harga elpiji nonsubsidi akan menambah beban biaya produksi UMKM roti tersebut. Setiap harinya UMKM roti Langgeng Sari menghabiskan 1 tabung elpiji 12 kilogram untuk memproduksi sekitar 65 kilogram bahan baku menjadi roti.
JAKARTA, KOMPAS — Distribusi secara tertutup untuk elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram mendesak diwujudkan. Naiknya harga elpiji nonsubsidi dikhawatirkan menimbulkan praktik pengoplosan elpiji dan merangsang konsumen pengguna elpiji nonsubsidi pindah ke elpiji bersubsidi. Elpiji ukuran 3 kilogram hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin.
Ketua Komisi VII DPR dari Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengatakan, pendistribusian elpiji bersubsidi selama ini kerap menimbulkan distorsi atau tidak tepat sasaran. Mengutip riset Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, tingkat ketidaktepatan penyaluran elpiji bersubsidi mencapai 35 persen.
“Ada potensi distorsi pelaksanaan subsidi elpiji 3 kilogram kembali terjadi. Selain mengejar harga lebih rendah (akibat naiknya harga elpiji nonsubsidi), kelompok kelas menengah saat ini berpotensi memakai elpiji 3 kilogram karena alasan praktis dan tabungnya mudah dibawa. Ditambah lagi, ada potensi pengoplosan gas yang menguntungkan sejumlah pihak,” ujar Sugeng saat dihubungi, Selasa (1/3/2022), di Jakarta.
Oleh karena itu, lanjut Sugeng, subsidi elpiji sebaiknya diberikan kepada penerima (masyarakat miskin), bukan pada subsidi harga. Ia mendesak pemerintah segera merealisasikan skema subsidi pada penerima tersebut dengan memperbaiki validitas data penerima subsidi. Pemerintah daerah sebaiknya dilibatkan untuk memverifikasi data agar akurat dan tepat sasaran.
Distribusi secara tertutup untuk elpiji bersubsidi adalah dengan menggunakan kartu khusus yang hanya dimiliki penerima subsidi. Hanya pemilik kartu khusus tersebut yang bisa membeli elpiji dengan harga subsidi. Di tingkat pengecer, rata-rata harga elpiji bersubsidi berukuran 3 kilogram adalah Rp 20.000 per tabung.
Analis makro ekonomi Bank Danamon, Irman Faiz, menyampaikan pendapat senada. Menurut dia, subsidi elpiji sebaiknya berbasis perorangan (sebagai penerima subsidi), bukan subsidi pada harga. Skema subsidi bisa dengan sistem identifikasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas unik sehingga tepat sasaran. Akan tetapi, menurut dia, skema ini tak mudah diterapkan.
“Sistem basis data yang berhak menerima subsidi harus terintegrasi dengan distributor dan mitra distributor elpiji. Selain itu, basis datanya sendiri harus tepat (akurat) mencakup orang-orang yang berhak (menerima subsidi). Semua itu butuh sistem monitoring yang canggih dan integratif juga,” kata Irman.
Subsidi elpiji sebaiknya berbasis perorangan (sebagai penerima subsidi), bukan subsidi pada harga. Skema subsidi bisa dengan sistem identifikasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas unik sehingga tepat sasaran.
Irman menambahkan, permintaan elpiji di dalam negeri yang tengah pulih bakal membuat inflasi naik secara bertahap. Apalagi, harga minyak mentah dunia juga sedang melonjak. Kenaikan harga elpiji nonsubsidi bakal menaikkan angka inflasi.
Kompas/Priyombodo
Jahidin (48) salah seorang pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) roti menggunakan gas elpiji nonsubsidi 12 kilogram (kg) untuk produksi roti di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (1/2/2022). Kenaikkan harga elpiji 12 kilogram dan 5,5 kilogram dirasakan berat oleh pelaku usaha kecil seperti UMKM roti Langgeng Sari ini.
“Membatasi penjualan dan pengawasan elpiji subsidi 3 kilogram dengan lebih baik adalah langkah tepat untuk sekarang ini. Ketika kondisi lebih stabil, harga elpiji bersubsidi bisa disamakan dengan yang nonsubsidi. Kemudian, subsidinya dialokasikan dalam bentuk lain, seperti sistem klaim untuk setiap pembelian elpiji bersubsidi bagi yang warga berhak (subsidi pada orang),” imbuh Irman.
Dampak ekonomi
Ekonom senior Institute for development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, bahan bakar minyak (BBM) maupun elpiji termasuk kebutuhan pokok. Ketika ada kenaikan harga pada komoditas tersebut, hal itu akan menimbulkan inflasi dan berpotensi menyebabkan daya beli masyarakat turun.
“Hal yang ditakutkan adalah ketika daya beli turun, maka (pertumbuhan) perekonomian turun. Kalau sudah terjadi inflasi, dampaknya bisa sampai ke suku bunga,” kata Aviliani.
Aviliani menambahkan, tingginya harga minyak mentah di pasar internasional bergantung seberapa lama operasi militer Rusia ke Ukraina. Rusia adalah salah satu produsen besar minyak mentah dunia. Sementara Indonesia merupakan negara pengimpor bersih (net importer) minyak. “Kalau mau tetap ada subsidi elpiji, sasarannya harus pada orang, bukan barang (subsidi harga,” ucapnya.
Saat dikonfirmasi terkait skema pendistribusian elpiji bersubsidi, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tutuka Ariadji belum memberikan respons.
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Harga baru bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tertera di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (13/2/2022). PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga jual BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite mulai Sabtu (12/2/2022) yang dipengaruhi kenaikan harga minyak dunia. Pertamax Turbo naik dari Rp 12.000 menjadi 13.500 per liter, Pertamina Dex naik dari Rp 11.050 menjadi Rp 13.200 per liter dan Dexlite naik dari Rp 9.500 menjadi 12.150 per liter. Untuk BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertalite tidak mengalami penyesuian harga.
PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha Pertamina di sektor hilir, kembali menaikkan harga jual elpiji nonsubsidi 12 kilogram dari semula Rp 162.000 per tabung menjadi Rp 182.000 per tabung. Kenaikan harga yang berlaku mulai Minggu (27/2) tersebut sebagai respons terhadap melonjaknya harga elpiji dan minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam siaran pers, Pejabat Sementara Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, harga kontrak gas (contract price/CP Aramco) saat ini 775 dollar AS per ton atau naik 21 persen dari harga rata-rata sepanjang 2021. Selain menyebabkan harga elpiji 12 kg naik, harga elpiji 5,5 kg juga naik dari Rp 76.000 per tabung menjadi Rp 85.250 per tabung.
”Kami telah mempertimbangkan kondisi dan kemampuan pasar elpiji nonsubsidi. Nilai harga (hasil penyesuaian) ini masih paling kompetitif dibanding negara lain di kawasan ASEAN,” kata Irto.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F02%2F13%2F87c73f13-8695-4419-a306-b7e47cf10766_jpg.jpg){kind=logo}
