Alokasi kredit usaha rakyat di Sumatera Selatan meningkat dua kali lipat dibanding tahun lalu, yakni mencapai Rp 8 triliun. Meningkatnya alokasi KUR ini disebabkan oleh menggeliatnya perekonomian di tengah masyarakat.
Oleh
RHAMA PURNA JATI
·3 menit baca
PALEMBANG, KOMPAS — Alokasi kredit usaha rakyat di Sumatera Selatan pada tahun 2022 mencapai Rp 8 triliun atau meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. Menggeliatnya perekonomian, terutama di sektor modal kerja, baik sektor pengolahan maupun pertanian, menjadi pemicunya. Ke depan, peran berbagai pihak makin dibutuhkan untuk meningkatkan literasi perbankan dan keuangan masyarakat.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VII Sumatera Bagian Selatan Untung Nugroho, Selasa (25/1/2022), seusai mengikuti Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Sumsel mengatakan, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) meningkat dua kali lipat, dari Rp 4,4 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 8 triliun pada tahun 2022.
Meningkatnya alokasi KUR ini disebabkan serapan yang baik serta nonperforming loan (kredit bermasalah) di bawah 1 persen, bahkan hampir menyentuh nol persen. Selain itu, ujar Untung, peningkatan ini juga disebabkan menggeliatnya ekonomi masyarakat. Ke depan, penyerapan KUR di Sumsel masih bisa dioptimalkan lagi karena potensinya sangat besar.
”Jika kita lihat di Pulau Jawa, alokasi KUR bisa di atas Rp 50 triliun, tentu Sumsel juga bisa. Paling tidak menyentuh Rp 10 triliun,” katanya. Menurut Untung, alokasi KUR di suatu daerah harus benar-benar terserap. Jika tidak, akan dialihkan ke daerah lain yang lebih potensial.
Salah satu sektor yang bisa dikembangkan adalah literasi perbankan dan keuangan warga yang masih berada di angka sekitar 40 persen. Dia berharap ada peran dari dinas terkait untuk terus melakukan sosialisasi terkait hal ini. Menurut Untung, dengan makin banyak pelaku usaha mengakses fasilitas KUR, diharapkan bakal tumbuh wirausaha mikro dan kecil baru. Kehadiran mereka diyakini bisa menciptakan lapangan kerja baru.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumsel Lidya Kurniawati Chrityana mengatakan, keberadaan KUR sangat berperan penting mendorong perekonomian daerah. Pelaku usaha bisa mengembangkan usahanya agar naik kelas.
Oleh karena itu, KUR biasanya mengarah pada sektor usaha supermikro, kecil, dan menengah serta retail. Alasannya, pemerintah mengeluarkan subsidi sehingga bunga yang diberikan tergolong ringan, 6 persen. Adapun selisih suku bunga dibebankan pada APBN.
Untuk Sumsel, ujar Lidya, ada dua sektor yang paling potensial disasar, yakni usaha pengolahan dan pertanian. Penggunaan KUR bisa digunakan untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk, misalnya mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi.
Gubernur Sumsel Herman Deru berharap pengalokasian KUR harus diawali dengan pengenalan terhadap literasi keuangan. Hal ini penting agar mereka bisa tahu tujuan penggunaan KUR. Hal ini bisa diterapkan di perdesaan, di mana warganya diajak untuk membuat usaha produktif. Ia mengapresiasi kinerja sektor perbankan yang mampu menyalurkan KUR secara optimal dengan kredit bermasalah yang rendah.
Di sisi lain, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah juga dibentuk di semua daerah di Sumsel. Tim ini juga bertugas untuk menyosialisasikan akses keuangan kepada masyarakat untuk mengakses produk perbankan. ”Sebenarnya tidak sulit untuk mengakses perbankan. Hanya, biasanya masyarakat belum tahu bagaimana menjalaninya. Itu yang saat ini terus didorong,” tuturnya.