Sebanyak 12.000 UMKM di Sumsel Terpuruk akibat Pandemi
Dari 163.291 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Sumatera Selatan, sekitar 12.000 UMKM di antaranya terpuruk akibat pandemi Covid-19. Sumsel mengusulkan sekitar 36.000 UMKM menerima bantuan modal kerja.
Oleh
RHAMA PURNA JATI
·5 menit baca
PALEMBANG, KOMPAS — Dari 163.291 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Sumatera Selatan, sekitar 12.000 UMKM di antaranya atau 7,3 persen terpuruk akibat pandemi Covid-19. Beberapa di antara mereka bahkan banyak yang menutup usahanya baik untuk sementara maupun secara permanen. Sejumlah upaya dilakukan untuk mengembalikan gairah pelaku UMKM, yakni dengan memberikan bantuan modal dan pelatihan.
Pelaksana Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumatera Selatan Musiawati dalam acara penyerahan 30 etalase bagi pelaku UMKM di Palembang, Selasa (25/8/2020), mengatakan, masa pandemi ini berdampak besar bagi pelaku UMKM di Sumsel. Kebanyakan dari mereka kesulitan untuk menjual produknya, mencari pasar, atau bahkan kesulitan untuk memperoleh bahan baku. ”Alhasil, banyak UMKM yang harus gulung tikar,” ujarnya.
Data yang dihimpun dari 17 kabupaten/kota di Sumsel, setidaknya ada 12.000 UMKM yang terdampak pandemi. Mereka berasal dari sejumlah sektor, tetapi yang paling terdampak adalah sektor kuliner, jasa, dan busana. ”Padahal, sektor kuliner berkontribusi sekitar 60 persen dari total UMKM di Sumsel,” kata Musiawati.
Mengatasi permasalahan ini, ujar Musiawati, pihaknya sudah bekerja sama dengan instansi terkait, mulai dari dinas perdagangan, industri, dan perbankan untuk bersama-sama memacu pergerakan UMKM, terutama setelah kehidupan normal baru mulai diterapkan di Sumsel. Bantuan yang dimaksud adalah dari sisi permodalan, pengemasan, dan pemasaran.
Dari sisi permodalan, ungkap Musiawati, ada fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah disediakan oleh sejumlah perbankan. Tahun ini, sesuai keterangan Gubernur Sumsel Herman Heru, Sumsel mendapatkan kuota KUR sekitar Rp 4,4 triliun. Dia berharap agar fasilitas itu dapat digunakan untuk mendorong para UMKM agar kembali bangkit dari keterpurukan.
Tidak hanya fasilitas KUR, ungkap Musiawati, ada program dari pemerintah pusat berupa bantuan langsung tunai dari Presiden Joko Widodo berupa bantuan modal kerja sebesar Rp 2,4 juta yang diperuntukan bagi 12 juta UMKM di Indonesia. Sumsel sendiri sudah mengusulkan sekitar 36.000 UMKM yang menerima bantuan ini.
Sumsel sendiri sudah mengusulkan sekitar 36.000 UMKM yang menerima bantuan berupa modal kerja.
”Mereka adalah para pelaku UMKM yang memiliki dana kurang dari Rp 2 juta,” ujarnya. Bantuan ini diharapkan dapat membantu mereka membuka usahanya lagi.
Di sisi lain, pihaknya terus berupaya untuk memberikan pelatihan bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya, termasuk dengan cara daring. ”Pelatihan terus dilakukan secara bertahap penerapannya dilakukan di setiap kabupaten/kota,” katanya.
Penyaluran kredit
Direktur Utama Bank Sumsel Babel (BSB) Achmad Syamsudin mengungkapkan, tahun ini, kuota KUR yang didapat oleh BSB sekitar Rp 500 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 130 miliar dialokasikan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rp 370 miliar disalurkan di Sumsel. ”Dari jumlah tersebut, sekitar 60 persen sudah disalurkan. Saya optimistis semua kuota KUR dapat terserap,” ujarnya.
Hanya saja, ujar Achmad, fokus utama saat ini adalah menyelamatkan UMKM binaan yang terdampak. Ada 10.000 UMKM yang dibina oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) ini. Caranya melalui program relaksasi baik berupa penundaan pembayaran kredit maupun perpanjangan masa pinjaman.
Kalaupun masih memberikan pinjaman bagi nasabah baru, ujar Achmad, pihaknya akan lebih selektif dalam mencari debitor. Terutama sektor yang masih bisa bertahan selama pandemi, seperti pertanian dan perikanan.
Ditemui terpisah, M Nasuha (50), penjual mi ayam di Jalan Ariodillah, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, mengungkapkan, sejak pandemi, penjualannya turun lebih dari 50 persen. Sebelum pandemi, dia bisa menjual mi ayam hingga 100 porsi, tetapi sekarang hanya 45 porsi. ”Itu pun harus berjualan dari pagi hingga sore hari,” ujarnya.
Penurunan penjualan ini disebabkan berkurangnya aktivitas warga, terutama anak sekolah yang menjadi pangsa pasar utamanya. ”Anak sekolah di Palembang masih belajar di rumah sehingga penjualan masih rendah,” ujar pria yang sudah 20 tahun membuka warung mi ayam.
Nasuha masih beruntung karena warungnya masih bisa tetap buka. ”Warung makan di sebelah kanan-kiri saya sudah tutup semua. Mereka tutup karena tempat dagang masih mengontrak, sedangkan saya sudah milik sendiri,” katanya.
Terkait bantuan, ujar Nasuha, dirinya sudah mendapatkan bantuan langsung tunai sebanyak Rp 600.000. Namun, untuk bantuan UMKM, sampai saat ini belum ada pendataan yang datang pada dirinya.
Dalam kesempatan berbeda, CEO Bank Mandiri Region II/Sumatera 2 Lourentius Aris Budiyanto mengatakan, pihaknya berupaya agar penyaluran kredit dapat tepat sasaran. Terkhusus untuk UMKM, ujar Lourentius, akan diarahkan ke sektor-sektor produktif, antara lain pertanian, perkebunan, jasa dan perdagangan, industri pengolahan, pariwasata, serta sektor yang memberikan dampak pada ketahanan pangan.
Sampai 22 Juli 2020, untuk Region II/ Sumatera 2, Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah disalurkan Bank Mandiri mencapai Rp 668 miliar untuk 3.008 debitor di segmen ekonomi menengah (SME) dan segmen mikro (UMKM). ”Di samping optimalisasi dana PEN ini, kami juga telah aktif melakukan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,” kata Lourentius.
Kepala Dinas Perindustrian Sumatera Selatan Ernila Rizal menuturkan, untuk membangkitkan lagi UMKM, pihaknya menggelar beragam pelatihan perihal pemasaran secara daring dan juga pengemasan produk. Menurut dia, sangat penting bagi pelaku UMKM menguasi pemasaran secara daring. ”Kami juga telah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan pemasaran daring (marketplace) untuk melatih pelaku UMKM agar produknya dapat terlihat di jajaran paling atas,” ujarnya.
Tidak hanya itu, ujar Ernila, sejak pandemi merebak, pihaknya juga membangun rumah pelatihan bagi pelaku UMKM dalam hal pengemasan produk. Dengan ini diharapkan, produk mereka lebih menarik sehingga penjualan pun meningkat.
Ernila mengatakan, ada bantuan dari pemerintah pusat berupa bantuan dana bagi pelaku UMKM yang melakukan revitalisasi alat dengan modal kurang dari Rp 15 miliar. Program ini berlaku dari 1 Agustus-30 September 2020.
Untuk alat yang berasal dari dalam negeri, nilai bantuannya sebesar 30 persen, sedangkan barang dari luar negeri akan dibantu dana sekitar 25 persen dari harga barang. Sistemnya dengan pengajuan klaim (reimburse). ”Dengan ini, diharapkan UMKM bisa kembali bangkit dari keterpurukan,” katanya.