Juni 2023, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Ditarget Sudah Beroperasi
Sempat menghadapi kendala berupa terowongan rel yang ambruk akibat tanah lempung, pembangunan rel kereta cepat ditargetkan selesai pada akhir 2022. Hingga kini, pembangunan rel kereta cepat mencapai 79,9 persen.
Oleh
NINA SUSILO
·4 menit baca
Nina Susilo
Presiden Joko Widodo meninjau terowongan 2 proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, Senin (17/1/2022). Terowongan ini terletak di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
PURWAKARTA, KOMPAS— Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan terowongan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Senin (17/1/2022). Kendati mengalami kendala teknis dalam pembangunan terowongan, pembangunan tetap ditargetkan selesai akhir 2022 dan kereta cepat dapat dioperasikan pada Juni 2023.
Sejauh ini, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 79,9 persen. ”Kita harap di akhir 2022 ini sudah bisa diuji coba dan kemudian Juni 2023 bisa kita operasikan,” kata Presiden Jokowi seusai peninjauan.
Sejauh ini, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 79,9 persen.
Peninjauan dilakukan di terowongan 2 Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sebelum meninjau progres pembangunan terowongan itu, Presiden Jokowi lebih dahulu menghadiri Dies Natalis Ke-67 Universitas Parahyangan, Bandung, dan memberikan bantuan tunai untuk pedagang kaki lima di Pasar Sederhana, Bandung.
Dalam peninjauan itu, Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika. Selain itu, hadir pula Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo.
Nina Susilo
Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, Senin (17/1/2022). Pembangunan sempat terkendala struktur tanah lempung di terowongan 2 yang terletak di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
Lebih lanjut Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan terowongan 2 beberapa waktu lalu terkendala akibat struktur tanah lempung. Dampaknya, terowongan sempat ambruk. ”Dari Dirut (PT) KCIC, Menkomarinves, juga Kementerian PU, (pembangunan) terowongan 2 ini memang berjalan agak lambat karena jenis tanah di sini memerlukan kerja penuh kehati-hatian,” ujar Presiden seusai memasuki terowongan tersebut.
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, penanganan khusus telah dilakukan untuk mengatasi kondisi geografis yang menantang. Sejumlah ahli dari China bekerja sama dengan tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) memberikan solusi untuk pembangunan terowongan ini.
”Kolaborasi antara ahli tunnel(terowongan) dari China dan dari ITB ini yang bisa menyelesaikan proyek ini, termasuk tunnel 2," katanya.
Nina Susilo
Presiden Joko Widodo meninjau terowongan 2 proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, Senin (17/1/2022). Terowongan ini terletak di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
Sebelumnya, Luhut yang sejak Oktober 2021 ditunjuk sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga memeriksa pembangunan terowongan 2 pada Rabu (12/1/2022). Dalam peninjauan itu, Luhut mengakui terowongan sempat ambruk karena banyak struktur tanah lempung.
Hambatan pada pekerjaan terowongan itu diatasi dengan carasurface grouting. Pekan lalu, Dwiyana menjelaskan bahwa cara tersebut dilakukan dengan pengeboran di titik-titik tertentu yang dilanjutkan dengan pengecoran beton di daerah tanah lempung.
Hambatan pada pekerjaan terowongan itu diatasi dengan cara surface grouting.
Dengan penanganan ini, pembangunan sudah kembali normal. Kemajuan pembangunan rel sepanjang 1,8 meter per hari kembali bisa dicapai.
Presiden yang juga pernah mengunjungi casting yard #1 KCIC di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 18 Mei 2021 berharap beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung bisa mengurangi kemacetan diJakarta ataupun di Bandung. Selain itu, percepatan mobilitas orang dan barang juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing.
Nina Susilo
Presiden Joko Widodo berharap kereta cepat Jakarta-Bandung bisa diuji coba akhir 2022 dan bisa beroperasi Juni 2023. Hal ini disampaikan dalam keterangan pers secara daring seusai meninjau terowongan 2 proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Kabupaten Purwakarta, Senin (17/1/2022).
Pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang sekitar 150 kilometer sudah berlangsung sejak 2015, saat Pemerintah Indonesia dan konsorsium China menyepakati proyek ini. Proyek yang awalnya diestimasi senilai 6,07 miliar dollar AS atau Rp 88 triliun itu membengkak menjadi 7,77 miliar dollar AS atau Rp 112 triliun.
Membengkaknya biaya ini disebabkan kenaikan biaya nilai kontrak, rekayasa, pengadaan, konstruksi, serta kenaikan biaya pembebasan lahan yang bertambah luas. Selain itu, keterlambatan proyek juga menyebabkan kenaikan biaya. Ada pula tambahan biaya jaringan telekomunikasi khusus kereta api (GSM-R) yang belum dianggarkan sebelumnya.
Pembiayaan awalnya mengandalkan pinjaman China Development Bank sebesar 4,55 miliar dollar AS, 911 juta dollar AS dari konsorsium BUMN Indonesia dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, serta 610 juta dollar AS dari konsorsium perusahaan asal China, yakni Beijing Yawan HSR Co Ltd.
Namun, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Dalam perpres baru ini, pendanaan melalui pembiayaan APBN dibuka. Selain itu, pimpinan konsorsium BUMN diganti dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero). Dibentuk pula komite kereta cepat Jakarta-Bandung yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi.
Untuk memenuhi kekurangan biaya proyek, pemerintah dan DPR menyetujui penyertaan modal negara (PMN) melalui PT KAI. Suntikan modal untuk kelanjutan pembangunan kereta cepat senilai Rp 4,3 triliun disepakati dalam rapat kerja Komisi XI DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 8 November 2021.
