Wapres Amin Minta Mal Pelayanan Publik Diperluas

Hingga Desember 2021, jumlah mal pelayanan publik di Indonesia yang sudah diresmikan baru sekitar 50 unit di sejumlah kabupaten dan kota. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong semua kabupaten dan kota bisa menerapkannya.

BPMI SEKRETARIAT WAPRES

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat sosialisasi mal pelayanan publik (MPP) dan pemberdayaan UMKM di Ruang Rapat Polibu, lantai 3 Kantor Gubernur Sulteng, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (7/1/2022).

PALU, KOMPAS — Kendati dinilai mendorong reformasi birokrasi dan percepatan pelayanan kepada masyarakat, mal pelayanan publik masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diharap semua kabupaten dan kota dapat segera menerapkan mal pelayanan publik.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengapresiasi satu mal pelayanan publik (MPP) yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, diharapkan MPP bisa dikembangkan di semua kabupaten/kota. MPP, kata Wapres, memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, MPP menjadi pusat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan publik dari berbagai instansi dalam satu tempat.

”Kita harus hilangkan stigma dan persepsi birokrasi yang lambat dan berbelit-belit dalam melayani masyarakat,” katanya saat memimpin rapat sosialisasi MPP dan pemberdayaan UMKM di Ruang Rapat Polibu, lantai 3 Kantor Gubernur Sulteng, Palu, Sulteng, Jumat (7/1/2022).

Dalam konteks itu, kata Wapres, MPP sangat baik untuk menunjukkan niat mereformasi birokrasi. Pelayanan kepada masyarakat menjadi mudah, cepat, dan sederhana.

Baca juga : Mal Pelayanan Publik Harus Ada di Seluruh Daerah

Kompas/Bahana Patria Gupta

Warga mengurus pembuatan KTP elektronik di Mal Pelayanan Publik Siola, Surabaya, Senin (17/5/2021). Setelah libur Lebaran, Mal Pelayanan Publik Siola, khususnya Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap, kembali beroperasi. Banyak warga yang datang untuk mengurus perizinan, pembayaran PBB, dan mengurus administrasi kependudukan.

Namun, sampai sampai Desember 2021, jumlah MPP di Indonesia yang sudah diresmikan baru sekitar 50 unit di berbagai kabupaten dan kota. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota perlu didorong mengimplementasikan hal ini. Dengan begitu, diharapkan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di tingkat daerah semakin baik.

Dalam evaluasi Ombudsman pada tahun 2021, kepatuhan standar pelayanan publik di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota baru 40 persen yang termasuk kategori tinggi atau zona hijau. Adapun sisanya termasuk zona kuning (kepatuhan sedang) dan zona merah (kepatuhan rendah).

Baca juga : Pelayanan Publik Buruk, Kredibilitas Negara Jadi Taruhan

Berkaca dari fenomena itu, kualitas pelayanan publik maupun inovasi layanan masih perlu dibenahi. ”Lakukanlah digital transformation sehingga akses, waktu, biaya, dan prosedur pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” kata Wapres Amin.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Kondisi mal pelayanan publik (MPP) di Palembang, Jumat (27/11/2020). Ini merupakan MPP terbesar di Indonesia. Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi kota Palembang yang sempat terpuruk akibat pandemi.

Mengembangkan MPP di berbagai kabupaten/kota, menurut Wapres, tidak melulu memerlukan gedung baru berbiaya besar. Sarana dan prasarana yang sudah ada bisa dioptimalkan dengan dukungan teknologi digital. Apalagi, menurut Wapres, strategi penerapan MPP tidak hanya mengandalkan pelayanan langsung terintegrasi satu pintu.

Pelayanan terintegrasi secara mandiri daring dengan aplikasi digital dan pelayanan bergerak bisa diterapkan juga. Hal ini akan mendorong pelayanan semakin cepat, mudah, murah, dan jangkauannya semakin luas. Salah satu yang disebut sebagai contoh baik adalah MPP di Kota Banyuwangi, Jawa Timur. Semua pelayanan pengurusan tanah, usaha, paspor, dan izin-izin lain bisa dikerjakan di MPP tersebut.

KOMPAS/ MAWAR KUSUMA WULAN

Wakil Presiden Ma’ruf Amin melihat langsung inovasi pelayanan publik di mal pelayanan publik di Banyuwangi, Kamis (21/10/2021).

Pemberdayaan UMKM

Wapres Amin juga meminta agar pemberdayaan UMKM diperkuat. Sebab, menurut Wapres Amin, UMKM merupakan salah satu andalan dalam mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, bantuan sosial dan pemberdayaan menjadi penting. Wapres menambahkan, program penurunan kemiskinan ekstrem dilakukan di 35 kabupaten di tujuh provinsi tahun 2021. Pada 2022, program ini akan dilakukan di 200 kabupaten di 25 provinsi.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres juga berdialog dengan kepala daerah di Sulawesi Tengah.

Bupati Buol Amirudin Ma’ruf menyampaikan bahwa pemerintah daerah mempunyai komitmen kuat untuk membantu pelaku UMKM. Namun di lapangan, program yang ditawarkan pemerintah belum diimplementasikan dengan baik. Salah satunya, sulitnya kredit usaha rakyat (KUR) diakses UMKM karena persyaratannya masih konvensional, seperti BI checking.

Menanggapi hal itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan bahwa bank tetap berhati-hati memberikan KUR kepada UMKM. Untuk itu, bank melakukan penilaian terhadap performa UMKM dengan melihat rekam jejak digital. Ia pun meminta para pelaku UMKM untuk mencatat semua transaksi keuangan secara digital.

Teten juga mengajak UMKM untuk ikut terlibat dalam pembelanjaan kementerian, karena saat ini kementerian didorong untuk membeli dari UMKM. ”Kami di Jakarta konsumsinya produk UMKM,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, Wapres Amin juga membahas mengenai penanggulangan Covid-19. Kesehatan ditegaskan tetap harus menjadi fokus utama. Sebab, pemulihan ekonomi tidak akan berjalan tanpa perbaikan di sektor kesehatan.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Salah satu pelaku UMKM memajang produknya dalam pameran mini dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Palu, Sulteng, Jumat (7/1/2022). Pelaku UMKM masih alami kendala klasik, seperti modal, produksi, dan sumber daya manusia.

Wapres mengimbau agar protokol kesehatan dan program vaksinasi terus dilakukan. Selain itu, aplikasi Peduli Lindungi agar diterapkan di berbagai tempat.

Seusai memimpin rapat, Wapres didampingi Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, dan Wali Kota Palu Hadiyanto Rasyid meninjau pameran UMKM yang digelar di lantai 1 Kantor Gubernur Sulteng. Produk-produk yang dipamerkan berasal dari kabupaten dan kota di Sulteng.