Fokus Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Pesisir Berlanjut pada 2022

Pada 2022, pemerintah akan fokus mengurangi kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota. Sebanyak 70 persen di antaranya merupakan kawasan pesisir.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam jumpa pers seusai memimpin Rapat Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Pesisir di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (21/12/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Penanggulangan kemiskinan ekstrem pada 2022 akan difokuskan pada perluasan pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem di 212 kabupaten/kota di 25 provinsi. Sebanyak 70 persen atau 147 kabupaten/kota dari wilayah yang akan disasar tersebut merupakan kawasan pesisir. Persoalan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir dinilai lebih kompleks dibandingkan dengan wilayah lain.

”Lebih awal melakukan persiapan supaya di kuartal pertama kita sudah bisa melakukan upaya rencana aksi untuk penanganan, tidak seperti tahun sebelumnya. Kita melakukan lebih awal penanganan dengan harapan pada 2022 ini, 212 kabupaten/kota itu sudah kita entaskan sehingga sisanya nanti bisa di 2023, dan 2024 kemiskinan ekstrem sudah nol persen,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam jumpa pers seusai rapat terbatas membahas penanggulangan kemiskinan ekstrem, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (21/12/2021).

Menjelang akhir tahun ini, Wapres Amin memimpin rapat terbatas dengan para menteri terkait untuk mengevaluasi arah penanganan pengurangan kemiskinan ekstrem yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai prioritas. Pada 2021, pemerintah telah menyasar pengurangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota di 7 provinsi.

Menurut Wapres Amin, 70 persen dari 35 kabupaten/kota tersebut atau sebanyak 24 kabupaten/kota juga termasuk wilayah pesisir. ”Kita melakukan upaya pengurangan kemiskinan ekstrem di daerah pesisir yang memang banyak daerah yang kemiskinannya (ekstrem),” kata Wapres Amin yang juga merupakan Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Baca juga: Mimpi Nol Persen Kemiskinan Ekstrem

Demi menyasar warga miskin ekstrem di wilayah pesisir, Wapres Amin akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Koperasi dan UKM; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Baznas, hingga TNI Angkatan Laut. Angkatan Laut turut dilibatkan, antara lain, karena memiliki program pembinaan desa wilayah kampung bahari nusantara.

Pada 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 4 persen atau berjumlah 10,86 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem, khususnya di wilayah pesisir, relatif lebih tinggi, yaitu 4,19 persen. Adapun dari sisi total jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 10,4 juta jiwa, sebanyak 12,5 persen atau 1,3 juta jiwa di antaranya berada di wilayah pesisir.

Menurut Wapres Amin, persoalan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir lebih kompleks. Dari aspek demografi, anggota rumah tangga miskin ekstrem di wilayah pesisir lebih besar dibandingkan dengan wilayah lain dengan rata-rata umur kepala rumah tangga yang lebih produktif. Dari aspek pendidikan, sebagian besar kepala rumah tangga miskin ekstrem di wilayah pesisir tidak bersekolah dan hanya lulusan SD.

Dari aspek perumahan, kelompok miskin ekstrem di wilayah pesisir memiliki akses sanitasi, air bersih, dan penerangan yang kurang memadai jika dibandingkan dengan wilayah lain. Dari aspek infrastruktur, akses sistem komunikasi, jasa pengiriman, dan penerangan perlu diperbaiki di wilayah pesisir.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Hunian beratap asbes perkampungan nelayan di pinggir Kali Rawa Malang, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (27/7/2021).

Lebih rawan

Dari aspek kerentanan, wilayah pesisir relatif lebih rawan daripada wilayah lainnya, terutama terkait dengan gizi buruk dan keberadaan permukiman kumuh/bantaran sungai. Akses fasilitas kesehatan pada wilayah pesisir juga relatif lebih buruk, terutama terkait rumah sakit bersalin dan poliklinik swasta.

Dalam rapat tersebut, Wapres Amin memberikan arahan agar diberikan perhatian khusus untuk wilayah pesisir. Hal ini, antara lain, dengan melakukan identifikasi program-program pengurangan kemiskinan ekstrem yang sesuai dengan wilayah pesisir serta menyempurnakan progra- program yang ada saat ini ada agar lebih berdampak terhadap masyarakat di wilayah pesisir.

Menurut Wapres Amin, dari data Kementerian Keuangan, anggaran lintas kementerian tahun 2021 untuk berbagai program peningkatan produktivitas dan pemberdayaan di wilayah pesisir telah mencapai lebih dari Rp 76 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, program penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir tidak terpisahkan dari program penanggulangan kemiskinan ekstrem secara umum.

Program tersebut, antara lain, berupa pembangunan infrastruktur dasar, program padat karya tunai, bantuan permodalan dan pembiayaan UMKM, serta program produktif terkait akses pekerjaan. ”Kemudian, di wilayah pesisir ini (juga) terdapat program khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Kampung Nelayan dan Perikanan Budidaya,” kata Airlangga.

LUKAS - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan laporan pada groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, Selasa (12/10/2021).

Program lainnya yang juga akan dioptimalkan adalah kredit usaha rakyat (KUR), Kartu Prakerja, pembangunan Kampung Nelayan Maju, dan Kampung Perikanan Budidaya. ”Penyaluran di perikanan pada sektor KUR sejak Januari sampai 20 Desember 2021 sudah mencapai Rp 5,18 triliun dan diberikan kepada 145.547 debitor,” ujarnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut telah berkolaborasi dengan Kementerian PUPR untuk penyediaan infrastruktur dan perumahan, antara lain dengan membangun Kampung Nelayan Maju. Dari sisi kelembagaan, KKP juga bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu, KKP juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk penyediaan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas.

Bersama Kementerian Pendidikan, KKP turut menyediakan sekolah-sekolah serta menyediakan kebutuhan energi melalui kerja sama dengan Pertamina dan BUMN. ”Kita sedang melakukan pembenahan menyeluruh nanti pada 2022 menjadi salah satu target kita untuk pembenahan di kampung nelayan di pesisir untuk menjadi kampung nelayan maju,” kata Sakti ditemui seusai rapat.

Baca juga: Kemiskinan di Masa Pandemi

HUMAS KKP

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono

Dalam rapat tersebut, Wapres Amin juga memastikan agar upaya pengurangan kemiskinan ekstrem tetap mengacu pada peta jalan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem yang telah dirumuskan untuk 2021-2024.

Berdasarkan peta jalan tersebut, pengurangan kemiskinan ekstrem difokuskan pada dua strategi utama, yaitu upaya pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem.

Peta jalan ini juga mencakup upaya meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar, konektivitas wilayah, serta inisiatif kolaborasi dan sinergi bersama pemerintah daerah. Salah satu quick response dari upaya pengurangan kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah dengan penambahan bantuan sosial bahan pokok dan bantuan langsung tunai desa (BLT desa) pada 35 kabupaten prioritas yang akan diperluas pada 2022.