Perancis Siapkan 520 Juta Euro untuk Energi Hijau Indonesia

Pemerintah mendorong percepatan transisi ke energi terbarukan. Terkait itu, pemerintah membuka peluang Perancis untuk investasi pengembangan industri berteknologi bersih.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Lampu menerangi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sintang di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Minggu (10/10/2021). PLTU Sintang yang memiliki kapasitas terpasang sebesar 21 Megawatt (MW) menggunakan bahan bakar co-firing atau pencampuran biomassa dengan batu bara dalam hal ini cangkang sawit. Penggunaan cangkang sawit membantu meningkatkan bauran energi terbarukan.

Jakarta, Kompas - Perancis dan Indonesia bekerjasama untuk percepatan transisi menuju energi terbarukan di Indonesia. Terkait itu, Perancis menyiapkan dana program percepatan transisi energi senilai 520 juta euro.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan, mengemukakan, kerja sama kedua negara penting bukan hanya di sektor energi, tetapi juga di sektor ekonomi, kesehatan, industri teknologi informasi, pertahanan, kemaritiman, dan lingkungan.

Luhut menambahkan, pemerintah Indonesia mengundang Perancis terkait penanaman investasi di Indonesia. Penawaran investasi itu sudah dibicarakan antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pihaknya menilai terbuka potensi kerja sama kemaritiman yang mengedepankan konsep hijau.

“Kami menyambut Perancis sebagai mitra strategis untuk mengembangkan industri berteknologi bersih dan berkelanjutan di Indonesia, terutama di industri kemaritiman," kata Luhut, dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021)

Penandatangan nota kesepahaman (LoI) antara Perancis dan Indonesia mengenai kerja sama percepatan transisi energi di Indonesia berlangsung Rabu, (24/11/2021). LoI ditandatangani oleh Duta Besar Perancis Olivier Chambard, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Basilio Dias Araujo, Country Director Agence Française de Développement (AFD) Emmanuel Baudran, dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Zulkifli Zaini. Penandatanganan nota kesepahaman ini disaksikan oleh Menteri Luhut dan Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian.

Nota kesepahaman itu memuat antara lain skema pinjaman konsesi pengembangan kebijakan program energi berkelanjutan dan inklusif, pinjaman konsesi kepada PLN untuk proyek transmisi dan distribusi, hibah untuk tenaga ahli dan studi kelayakan, serta kredit kepada bank milik negara untuk proyek pembangkit listrik tenaga mini hidro dan energi terbarukan lain. Kegiatan atau proyek kerja sama lebih terperinci akan dituangkan pada perjanjian yang terpisah antara Perancis dan Indonesia.

Baca Juga: Realisasi Pengurangan Karbon dari Sektor Energi Dinantikan

Indonesia telah menetapkan target peningkatan elektrifikasi dan peningkatan kontribusi penyerapan energi baru dan terbarukan di atas 20 persen pada tahun 2025. Saat ini, bahan bakar fosil menyumbang sebanyak 84 persen produksi energi di Indonesia.

Buka Investasi

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Basilio Dias Araujo, menyatakan, AFD telah memobilisasi berbagai instrumen finansial, termasuk bantuan teknis untuk mendukung Indonesia dengan total dana program percepatan transisi energi senilai 520 juta euro.

Di sisi lain, Indonesia akan membuka akses Perancis untuk berinvestasi di berbagai proyek prioritas energi terbarukan. Perancis diminta menyiapkan pembiayaan inovatif bersama mitra lokal di Indonesia.

Jean-Yves Le Drian menyatakan kesiapan dalam penanaman investasi di Indonesia, terutama di bidang kesehatan dan energi terbarukan. Usai ditandatanganinya LoI, dia yakin akan banyak perusahaan Perancis yang ingin melakukan investasi di Indonesia terutama dalam bidang baterai mobil listrik.

Kompas/Priyombodo

Foto udara PLTS Messah di pulau Messah, kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (2/10/2021). Kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) terus meningkat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat tambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pada tahun 2020 sebesar 153,5 Mega Watt (MW) dari sebelumnya tahun 2019 sebesar 136,6 MW.

Pihaknya mengapresiasi capaian Indonesia dalam penanganan Covid-19 di tingkat nasional dan berbagai strategi program di bidang energi, termasuk kesepakatan internasional para pemimpin dunia untuk menurunkan emisi karbon saat G20. Selain itu, upaya transisi energi di Indonesia, seperti mengganti sumber energi fosil batubara menjadi energi listrik berbasis teknologi bersih.

“Transformasi dan inovasi teknologi dalam bidang energi sangat penting, dan untuk itu investasi bidang kesehatan dan energi terbarukan akan kami lakukan di Indonesia,” kata Jean-Yves Le Drian.

Nol Karbon

Secara terpisah, CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa, menilai, Indonesia perlu menetapkan peta jalan sebagai upaya mempercepat pengadopsian bahan bakar nol karbon. Peta jalan itu berisi tentang target nasional dan strategi untuk menuju dekarbonisasi pelayaran, sebagaimana disampaikan dalam Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan tahun 2020.

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Masukan Skema Transisi Energi

“Peta jalan ini harus memuat Langkah-langkah yang jelas dan konkrit menuju dekarbonisasi pelayaran,” kata Mas Achmad.

Sementara itu, studi yang dilakukan platform global Pioneering Green Partnerships, Investing in Impact (P4G) bertajuk “Indonesia: fuelling the future of shipping – Low carbon shipping fuels for Indonesia’s shipping sector”, mengidentifikasi beberapa bahan bakar nol karbon yang paling cocok untuk kapal-kapal komersial di Indonesia.

Di antaranya, hidrogen dan amonia yang dinilai cocok untuk kapal-kapal komersial skala besar, seperti kapal tanker, kontainer, dan pengangkut muatan curah (bulk carriers). Adapun, kapal-kapal kecil seperti feri, dan pengangkut manusia/kendaraan dapat disediakan elektrifikasi secara langsung dan di atas kapal.

Keseluruhan infrastruktur dan rantai pasokan yang dibentuk untuk bahan bakar nol karbon dapat membantu peningkatan rasio elektrifikasi di Indonesia dan menopang dekarbonisasi sektor energi, industri, dan transportasi. Terdapat beberapa jenis bahan bakar nol dan rendah karbon yang berpotensi digunakan dalam sektor pelayaran dan industri maritim, antara lain hidrogen hijau, amonia hijau, metanol hijau, bahan bakar nabati (biofuel), dan baterai.