Menguji Efektivitas Investasi untuk Mendorong Industri
Indonesia masih membutuhkan investasi untuk mendorong kompleksitas ekonomi yang turun dalam dua dekade terakhir. Namun, selain di sektor manufaktur, investasi diperlukan terutama untuk membangun manusianya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi pembicara dalam Afternoon Tea Kompas Collaboration Forum bertema ”Percepatan Realisasi Investasi di Indonesia”, Jumat (29/10/2021), yang digelar secara daring.
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah hambatan investasi ditangani pemerintah untuk meningkatkan kompleksitas ekonomi di Tanah Air. Namun, selain kuantitas investasi, kualitasnya juga perlu dipacu agar lebih efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.
Demikian benang merah diskusi ”Percepatan Realisasi Investasi di Indonesia” dalam rangkaian Kompas Collaboration Forum (KCF) yang digelar secara virtual, Jumat (29/10/2021).
Hadir dalam diskusi ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa; peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus; serta para pemimpin perusahaan anggota KCF.
Suharso menekankan pentingnya mendorong kompleksitas ekonomi. Menurut data CID Harvard, pada 2019, Indonesia berada di urutan ke-61 dari 133 negara dalam indeks kompleksitas ekonomi (economic complexity index). Posisi itu turun dua peringkat dibandingkan dengan tahun 2000 dan merupakan yang terendah di Asia.
Salah satu faktor pendorong penurunan indeks itu adalah minimnya diversifikasi produk manufaktur Indonesia. ”Dalam 10 tahun terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh di bawah potensinya. Ini terjadi karena kita hanya mencoba meningkatkan kuantitas produk tanpa diversifikasi secara optimal,” ujarnya.
Baca juga: Penurunan Manufaktur Hanya Sementara
Ia mencontohkan, di sektor industri farmasi, sekitar 99 persen produk obat dan alat kesehatan merupakan produk impor. Padahal, sektor ini merupakan salah satu dari industri esensial dengan tingkat serapan tinggi di pasar domestik ataupun global.
Oleh karena itu, pemerintah akan memanfaatkan momentum ekspansi sektor manufaktur setelah terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan kajian Bappenas, total kebutuhan investasi tahun 2022 untuk mendorong diversifikasi produk manufaktur adalah sebesar Rp 5.835,5 triliun-Rp 6.057,7 triliun. Kebutuhan ini dipenuhi oleh investasi pemerintah, BUMN, dan swasta.
Sasaran Pembangunan Nasional 2022
Salah satu strategi promosi pemerintah untuk menarik minat investor adalah melalui penyelesaian permasalahan investasi yang sempat mangkrak. Hingga Maret 2021, nilai investasi yang telah berhasil difasilitasi pemerintah mencapai Rp 474,9 triliun atau 67,1 persen dari total potensi realisasi investasi yang terhambat sebesar Rp 708 triliun.
Di samping itu, pemerintah juga mengandalkan implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja untuk memperbaiki iklim investasi, melalui sejumlah kluster, di antaranya peningkatan ekosistem investasi, perizinan berusaha, ketenagakerjaan, dukungan koperasi dan UMKM, serta kemudahan berusaha.
Serapan ketenagakerjaan
Terkait rencana pemerintah untuk menggenjot investasi, Ahmad Heri Firdaus menyoroti efektivitas penanaman modal asing (PMA) ataupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap putaran roda ekonomi nasional. Pasalnya, meski terjadi peningkatan PMA dan PMDN dalam lima tahun terakhir, serapan tenaga kerja justru malah mengalami perlambatan.
Sebagai perbandingan, pada triwulan I-2016, saat nilai investasi PMA dan PMDN hanya Rp 146,5 triliun, serapan tenaga kerja dari investasi di sektor industri mencapai 327.100 tenaga kerja. Adapun pada triwulan III-2021 saat nilai investasi mencapai Rp 216,7 triliun, serapan tenaga kerja dari investasi hanya mencapai 288.687 tenaga kerja.
Heri menambahkan, transformasi ekonomi Indonesia telah meninggalkan residu yang justru menghambat kemajuan ekonomi. Meskipun transformasi ekonomi membuat kontribusi industri manufaktur terhadap PDB meningkat hingga 20 persen, tenaga kerja masih banyak terserap di sektor pertanian yang mana kontribusi sektor pertanian terhadap PDB kurang dari 15 persen.
Grafik pergerakan nilai investasi untuk industri manufaktur berbanding dengan pergerakan serapan tenaga kerja.
”Artinya kue ekonomi yang relatif sedikit diperebutkan banyak orang. Berbeda dengan negara lain yang melalui proses transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke arah industri dan jasa, diikuti oleh dukungan tenaga kerja,” ujarnya.
Dalam forum yang sama, Rektor Universitas Multimedia Nusantara Ninok Leksono menyoroti minimnya jumlah rekayasawan atau insinyur hasil cetakan universitas yang berkecimpung dalam proses manufaktur.
”Hal yang umum dipraktikkan oleh bangsa ini adalah apa yang bisa dibeli (impor), kenapa harus bikin sendiri. Praktik inilah yang meruntuhkan segala konsep dan teori inovasi yang dipelajari di tataran akademik,” ujarnya.
Rektor UMN Ninok Leksono
Ninok mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan afirmatif guna mengoreksi mentalitas niaga atau impor yang menghambat kemajuan industri manufaktur. Untuk itu, investasi sebaiknya tidak hanya diekspos dari sisi barang modal untuk proses produksi, tetapi juga perlu dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia.
Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim menilai, pemerintah masih terlalu fokus untuk melakukan promosi dalam upaya menarik investasi. Padahal, yang diperlukan oleh investor adalah kepastian bahwa investasi mereka di Indonesia bisa tumbuh dan berkembang.
”Perlu ada mekanisme aturan main yang memastikan perlindungan investasi. Bagaimana caranya agar produk hasil investasi mereka tidak kalah saing dengan produk-produk impor. Kalau ada investasi yang rugi di Indonesia, itu akan menjadi perseden buruk,” ujarnya.
Baca juga: Siapkan SDM Manufaktur Tidak Mudah
Sementara itu, Direktur PT Indofood Sukses Makmur Franciscus Welirang menyoroti sulitnya pengusaha di periode saat ini mendapatkan kapal ekspedisi untuk ekspor. ”Harga angkutan laut naik tiga sampai enam kali lipat baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya.
Menurut dia, di tengah peningkatan permintaan global seusai melandainya angka kasus penularan Covid-19 di banyak negara, kesempatan industri Tanah Air untuk melakukan ekspor terbuka lebar. Hal ini membuat pemerintah perlu membuat kajian lebih mendalam untuk mengatasi permasalahan angkutan logistik laut.
