Vaksinasi Covid-19 Penting untuk Pemulihan Pariwisata di Sumbar

Capaian vaksinasi yang masih rendah di Sumatera Barat menyulitkan pariwisata pulih.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Suasana di Pulau Pasumpahan, Sungai Pisang, Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (27/12/2019) sore. Pulau Pasumpahan menjadi salah satu destinasi wisatawan untuk menikmati malam Tahun Baru 2020.

PADANG, KOMPAS — Luasnya cakupan vaksinasi Covid-19 sangat penting dalam upaya pemulihan pariwisata. Capaian vaksinasi yang masih rendah di Sumatera Barat menyulitkan pariwisata bangkit. Dinas Pariwisata Sumbar terus berupaya mengimbau pelaku wisata mengikuti vaksinasi.

Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Sumbar Darmawi, Kamis (14/10/2021), mengatakan, agar kondisi pariwisata Sumbar berjalan baik, antara vaksinasi dan penanganan Covid-19 harus diselaraskan. Sebab, meskipun sejumlah daerah di Sumbar sudah PPKM level 1 dan 2, pariwisata tidak kembali pulih seutuhnya akibat capaian vaksinasi yang masih rendah.

”Jadi, walaupun kasus Covid-19 di Sumbar melandai, kita belum bisa kembali normal karena tingkat vaksinasi yang diharapkan pemerintah masih rendah,” kata Darmawi dalam diskusi daring yang diadakan harian Singgalang dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pusat, Kamis siang.

Baca juga : Bali dan Kepri Dibuka untuk Kunjungan Wisata dari 19 Negara

Menurut Darmawi, upaya mewajibkan vaksinasi bagi pengunjung yang masuk ke obyek wisata menjadi dilema. Oleh karena itu, ia lebih mengharapkan agar semua pemangku kebijakan di bidang pariwisata bersama-sama mengajak masyarakat mengikuti vaksinasi Covid-19.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga 10 Oktober 2021, capaian vaksinasi Covid-19 suntikan pertama di Sumbar baru 24,88 persen. Angka itu jauh di bawah rata-rata capaian nasional 48,13 persen. Sumbar merupakan provinsi kedua terbawah dari 34 provinsi di Indonesia dalam hal capaian vaksinasi. Posisi Sumbar hanya lebih baik daripada Papua dengan capaian 23,3 persen.

Darmawi melanjutkan, pada akhir 2021 atau awal 2022, Asita memperkirakan akan ada lonjakan arus wisatawan yang masuk ke Sumbar, baik melalui jalur darat maupun udara. Kondisi itu perlu diantisipasi agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19.

”Perlu kita pikirkan bersama, dinas pariwisata dan pelaku wisata, bagaimana menerima lonjakan pengunjung dengan tetap menekan kasus Covid-19. Ini yang perlu kita siapkan strategi ke depan,” ujarnya.

Bagaimana menerima lonjakan pengunjung dengan tetap menekan kasus Covid-19. (Darmawi)

Asita Sumbar, kata Darmawi, tetap berkomitmen agar protokol kesehatan diterapkan di saat sektor pariwisata terus bergerak. Jauh-jauh hari agen perjalanan sudah menyampaikan kepada pembeli paket wisata berbagai persyaratan yang harus dilengkapi atau dipatuhi untuk bisa masuk ke Sumbar.

Baca juga : Pelancong Domestik Tak Cukup Bangkitkan Pariwisata Bintan

Asnawi Bahar, pelaku wisata, mengatakan, para pemangku kebijakan, Asita, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, dan lainnya harus bisa menyikapi bersama kemungkinan lonjakan pengunjung di akhir tahun. Semuanya mesti mempersiapkan diri dipandu oleh dinas pariwisata agar pariwisata tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek kesehatan di masa pandemi Covid-19.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Wisatawan berkunjung ke Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau di Padang Panjang, Sumatera Barat, Rabu (17/7/2019). Di pusat dokumentasi dan informasi yang didirikan tahun 1988 itu, pengunjung bisa melihat rumah gadang (rumah adat Minangkabau) serta berbagai koleksi yang berkaitan dengan kebudayaan Minangkabau.

”Dengan demikian, SOP (prosedur standar operasi ) berjalan dengan baik. Jadi, obyek wisata tidak ditutup, tetapi diawasi secara baik. Pariwisata harus bergerak. Kami selama dua tahun ini bisa dikatakan tidak bergerak. Hanya menjaga diri agar (usaha) tidak tutup,” kata Asnawi, yang pernah menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asita.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Novrial mengatakan, dinas dalam hal pariwisata bertindak sebagai regulator. Dinas siap memfasilitasi pelaku wisata terkait regulasi yang dibutuhkan. ”Kami berada di belakang pelaku wisata,” katanya.

Sejauh ini, ada pihak yang meminta kepada dinas agar ada aturan di provinsi dan kabupaten/kota tentang kewajiban wisatawan menunjukkan sertifikat vaksin untuk bisa masuk hotel, rumah makan, dan obyek wisata. Namun, kebijakan ini bisa menimbulkan dilema jika diterapkan.

”Di satu sisi, kebijakan ini akan mempercepat capaian target vaksinasi. Namun, di sisi lain, kami juga akan berpihak kepada pengelola obyek wisata, jangan-jangan dengan kewajiban vaksin itu orang tidak masuk ke obyek wisata. Ini kesulitan kami untuk menyeimbangkan antara aturan yang tidak masuk wilayah kami dan keberpihakan kami kepada lingkungan internal kepariwisataan,” ujarnya.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Para pengunjung memenuhi kawasan obyek wisata Jam Gadang, Bukittinggi, Sumatera Barat, Senin (1/6/2020) sore.

Terkait kemungkinan lonjakan kunjungan wisatawan di akhir 2021, Novrial mengatakan, semua orang harus bisa membedakan risiko penularan Covid-19 dari wisatawan dan dari tuan rumah. Menurut dia, risiko penularan dari pengunjung kecil, terutama pengguna pesawat, karena mereka siap berwisata, sudah tes usap PCR, vaksinasi, dan merasa sehat untuk datang. Adapun tuan rumah, ada yang belum divaksinasi dan belum disiplin mengenakan masker.

”Jadi, ini dua hal berbeda. Saya berdiri di wisatawan. Wisatawan jauh lebih siap dibanding tuan rumah yang menerima kunjungan. Tuan rumah apakah disiplin prokes atau tidak? Itu bagian kecil tugas kami di pariwisata,” ujarnya.  Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terus mengimbau pelaku wisata dan para petugas di obyek wisata mengikuti vaksinasi Covid-19 agar kegiatan wisatawan lebih aman.

Ditambahkan Novrial, sejak April 2020, dinas sudah membuat SOP yang mesti diterapkan di obyek wisata pada masa pandemi Covid-19. Selain pengaturan jarak dan waktu operasional, SOP juga mengatur harus ada petugas yang mengingatkan pengunjung tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan protokol kesehatan lain saat berkunjung. Adapun pelaksanaan SOP dan sanksi bagi pelanggar merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sebagai pengelola tempat wisata.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Pemandangan di obyek wisata Pantai Gandoriah, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Jumat (14/8/2020).