Wapres Amin Sebut ”Backlog” Perumahan Masih Tinggi
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga 30 September 2021, capaian Program Sejuta Rumah (PSR) bagi warga miskin telah mencapai 763.127 unit di seluruh Indonesia.
Oleh
Mawar Kusuma wulan
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kebutuhan perumahan terus bertambah sekitar 500.000 per tahun. Namun, angka backlog perumahan masih cukup tinggi dengan jumlah mencapai tidak kurang dari 11 juta. Karena itu, pemerintah berupaya terus-menerus memenuhi ketercukupan papan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat.
”Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang peduli pada pemenuhan kebutuhan papan, khususnya bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang hadir secara daring pada pembukaan Mondok Properti The Series dengan tema ”Mondok Developer” yang diselenggarakan Himpunan Pengembang Nusantara, Kamis (7/10/2021) malam.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga 30 September 2021, capaian Program Sejuta Rumah (PSR) bagi warga miskin telah mencapai 763.127 unit di seluruh Indonesia. Program ini akan terus dilanjutkan di tengah kondisi pandemi Covid-19. ”Kita memahami bahwa membangun rumah untuk rakyat akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Wapres.
Menghadapi angka backlog perumahan atau kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan perumahan yang masih cukup tinggi, Wapres Amin menyinggung tentang perlunya keterlibatan dan peran sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan.
Sektor properti juga memegang peranan penting karena berkaitan erat dengan berbagai industri bangunan dan perumahan yang menyerap banyak tenaga kerja. Menghadapi angka backlog perumahan atau kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan perumahan yang masih cukup tinggi, Wapres Amin menyinggung tentang perlunya keterlibatan dan peran sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan.
”Saya mengajak dunia swasta dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengatasi angka backlog perumahan. Kondisi ini merupakan peluang bagi saudara-saudara untuk turut berkiprah menyediakan rumah layak huni bagi jutaan saudara setanah air yang perlu dibantu,” kata Wapres Amin.
Di dalam penyediaan perumahan tersebut, kata Wapres, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) sebagai salah satu organisasi pengembang perumahan diharapkan berpegang pada prinsip profesionalitas dan spirit kebaikan. ”Untuk itu saya mengapresiasi peran Himpunan Pengembang Nusantara untuk mendorong lahirnya para wirausaha dan pengembang baru,” katanya.
Pengurus dan anggota HIPNU diminta memiliki niat (nawaitu) yang lurus dan bertindak profesional dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat dengan menerapkan spirit untuk saling membantu dalam kebaikan tanpa melihat suku, ras, ataupun agama. ”In aḥsantum aḥsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri,” ucap Wapres Amin.
Tumbuhkan wirausaha
Wapres Amin juga berharap gagasan Program Mondok Properti The Series dari HIPNU mampu melahirkan wirausaha dan pengembang properti untuk memenuhi kebutuhan rumah murah bagi masyarakat. Program ”Mondok Developer” merupakan inisiatif HIPNU untuk mencetak wirausaha baru di sektor perumahan melalui program lokakarya serta program sejenis lain dalam rangkaian Mondok Properti.
Menurut Ketua Umum HIPNU Arwani Rahmat Pitoko, penyelenggaraan acara ”Mondok Developer” merupakan bagian upaya untuk memulihkan perekonomian nasional. ”Semoga acara malam ini membawa manfaat buat kita bersama, mendatangkan keberkahan, usaha lancar, juga ekonomi cepat pulih,” ucap Arwani.
Program yang diselenggarakan pada 7 Oktober-29 Oktober 2021 setiap Kamis malam dan Jumat malam secara daring ini ingin mengedukasi dan menyebarluaskan literasi bisnis pengembang perumahan secara khusus dan bisnis properti. Bagi HIPNU, angka backlog sejumlah 11 juta orang yang belum memiliki rumah dipandang sebagai sebuah tantangan untuk berkontribusi dalam penyediaan hunian layak.
Di sisi lain, angka backlog ini juga sekaligus menjadi sebuah peluang untuk berwirausaha di sektor perumahan ataupun sebagai solusi percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi.
Di sisi lain, angka backlog ini juga sekaligus menjadi sebuah peluang untuk berwirausaha di sektor perumahan ataupun sebagai solusi percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi. Ada lebih dari 100 bisnis terkait perumahan yang akan ikut bergerak ketika sebuah proyek perumahan bergerak. Indonesia dinilai masih butuh pengembang-pengembang baru yang berani menerima tantangan dan menyambut peluang tersebut.