Pandemi Tunda Pembangunan Proyek Emiten Kontraktor

Pandemi menyebabkan penundaan sejumlah proyek infrastruktur. Beberapa perusahaan tengah mengevaluasi proyek terkait rendahnya serapan belanja modal.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Alat berat dan para pekerja proyek pelebaran jalan di sekitar jalur keluar Tol Lingkar Luar Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/8/2021). Buruh pekerja proyek menjadi salah satu sektor kerja informal yang terselamatkan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Sektor proyek pembangunan, terutama sektor pembangunan strategis seperti infrastruktur, tetap dijalankan untuk mencapai target penyelesaian dan kesinambungan proyek selanjutnya, seperti proyek tol ini yang rencananya akan terintegrasi dengan pembangunan Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung.

JAKARTA, KOMPAS — Pandemi membuat proyek-proyek pembangunan tertunda. Emiten-emiten kontraktor turut merasakan dampak dari penundaan ini. Penundaan tersebut membuat kontrak baru yang didapatkan dan penyerapan belanja modal menjadi tersendat.

Emiten kontraktor PT Total Bangun Persada Tbk  sudah memiliki beberapa proyek yang akan dikerjakan dengan nilai sekitar Rp 10 triliun. Akan tetapi, sehubungan dengan terjadinya pademi Covid-19, ada beberapa proyek yang belum kunjung digarap.

Dari proyek yang sudah didapatkan Total Bangun Persada di antaranya adalah apartemen, bangunan multiguna, industri, dan data center (pusat data). Pada tahun ini, Total Bangun Persada menargetkan perolehan kontrak baru senilai Rp 1,5 triliun.

”Kontrak baru yang didapatkan antara lain ada kontrak data center, mal, sekolah, juga perkantoran,” kata Direktur Utama Total Janto Komadjaja dalam paparan publik secara virtual, Jumat (10/9/2021).

Proyek gedung tinggi baru akan pulih dalam tiga tahun mendatang karena di masa pandemi ini persewaan ruang kantor sangat terbatas mengingat para pekerja bekerja dari rumah.

Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terus Dikerjakan

Kompas/Bahana Patria Gupta

Aktivitas bongkar muat di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat (3/9/2021). JIIPE terdiri dari 3.000 ha yang terbagi menjadi Kawasan Industri 1.800 ha, Deep Seaport 400 ha, dan Kawasan Perumahan 800 ha. JIIPE adalah proyek terintegrasi skala besar pertama di Indonesia yang menggabungkan pelabuhan laut dalam, kawasan industri modern dengan infrastruktur berkualitas tinggi, dan kota perumahan berstandar internasional.

Proyek data center merupakan salah satu penunjang perkembangan layanan digital. Janti menjelaskan, nilai pembangunan data center beragam dan sangat tergantung dari spesifikasinya. Janti memperkirakan, proyek gedung tinggi baru akan pulih dalam tiga tahun mendatang karena di masa pandemi ini persewaan ruang kantor sangat terbatas mengingat para pekerja bekerja dari rumah.

Evaluasi proyek

Emiten kontraktor lain,  PT Pembangunan Perumahan Tbk membukukan kontrak baru senilai Rp 10,5 triliun hingga akhir Agustus lalu. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan target kontrak baru di 2021 yang sebesar Rp 30 triliun. Dengan pancapaian  yang hanya 35 persen dari target ini, manajemen Pembangunan Perumahan akan mengkaji kembali  proyek-proyek yang sudah  berada di dalam proses tender maupun yang baru memasuki proses tender.

Selain proyek di dalam negeri, Pembangunan Perumahan juga mengincar beberapa proyek di luar negeri. Kemunduran proyek juga menyebabkan belanja modal perusahaan tidak seluruhnya terserap tahun ini. Dengan demikian, diharapkan akan terlihat proyek mana yang memang berpotensi untuk dituntaskan tahun ini. Evaluasi akan diselesaikan pada bulan ini.

Kemunduran proyek juga menyebabkan belanja modal perusahaan tidak seluruhnya terserap tahun ini.

Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Gairahkan Pengembang

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Forklift digunakan untuk memindahkan baja yang akan dikirim ke Sambas, Kalimantan Barat, di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Jumat (25/12/2020). Di masa pandemi ini, pembangunan proyek infrastruktur pemerintah menjadi penopang kinerja industri baja. Sepanjang tahun 2020, kebutuhan baja Kementerian PUPR sebanyak 511.331 ton. Untuk tahun 2021, menurut Kementerian PUPR kebutuhan baja konstruksi tahun 2021 akan mencapai 1,04 juta ton.

”Kalau ada beberapa refocusing dan ada proyek yang mundur proyeksi kami, nilai kontrak baru hanya akan mencapai 85 persen dari target awal,” kata Direktur Utama Pembangunan Perumahan Novel Arsyad.

Pembangunan Perumahan mengincar kontrak baru berbagai pembangunan di luar negeri. Ada dua proyek di Filipina, salah satunya adalah pembangunan kereta api dan Rumah Indonesia di Mekkah, Saudi Arabia.

Pada tahun ini, sebenarnya Pembangunan Perumahan mempersiapkan belanja modal sebesar Rp 6,2 triliun. Akan tetapi, lantaran ada beberapa proyek  yang mundur tidak terlaksana pada tahun ini, diperkirakan belanja modal hanya akan terserap sebesar Rp 2,2 triliun saja.

Proyek yang mundur antara lain adalah proyek Jalan Tol Semarang-Demak, Jawa Tengah. Proyek ini mundur karena pembangunan di sesi 1 terlambat dimulai. Selain itu, ada pula keterlambatan pembangunan proyek residensial.

Baca Juga: Pembangunan Waduk di Tengah Kota Jakarta