Anggaran Ganti Rugi Belum Cair, Pembebasan Lahan Tol Seksi Padang-Sicincin Terkendala
Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru kembali rentan terkendala. Keterbatasan lahan membuat pengerjaan seksi sepanjang 36,6 kilometer itu tersendat.
Oleh
YOLA SASTRA
·4 menit baca
PADANG, KOMPAS — Pembebasan lahan Jalan Tol Seksi Padang-Sicincin terkendala anggaran ganti rugi yang belum cair. Ada sekitar 19 persen lahan yang masih menunggu pembayaran ganti rugi sejak tiga bulan terakhir. Keterbatasan lahan membuat pengerjaan seksi sepanjang 36,6 kilometer itu tersendat dan terancam kembali molor.
Seksi Padang-Sicincin merupakan bagian dari Jalan Tol Padang-Pekanbaru sepanjang sekitar 255 kilometer. Pembangunan terbagi atas enam seksi. Selain Padang-Sicincin, ada juga Sicincin-Bukittinggi, Bukittinggi-Payakumbuh, Payakumbuh-Pangkalan, Pangkalan-Bangkinang, dan Bangkinang-Pekanbaru.
Keberadaan Tol Padang-Pekanbaru bakal memangkas waktu tempuh menjadi 2,5-3 jam. Pada ruas eksisting Padang-Pekanbaru sepanjang sekitar 300 kilometer saat ini, waktu tempuh berkisar 8-9 jam.
Data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat menyebutkan, hingga saat ini, dari total 1.486 bidang tanah untuk seksi Padang-Sicincin, baru 618 bidang atau 42 persen yang sudah bebas.
Lahan bebas itu terdiri dari lahan yang sudah dibayarkan uang ganti kerugian (UGK), fasilitas umum, dan konsinyasi. Sementara itu, 287 bidang atau 19 persen lainnya sudah terbit surat permintaan pembayaran (SPP) dan sedang menunggu proses pembayaran UGK.
”Sebanyak 19 persen itu masih menunggu pencairan dari pusat. Sekitar tiga bulan belum turun anggaran untuk pembayaran ganti rugi. Ini lebih lanjut bisa ditanyakan ke PPK pengadaan jalan tol,” kata Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah di BPN Sumatera Barat Yuhendri Yakub, Selasa (7/9/2021).
Yuhendri melanjutkan, sisa lahan lainnya 39 bidang (3 persen) sedang validasi dokumen dan 195 bidang (13 persen) proses pengumpulan dokumen. Selanjutnya, 332 bidang (22 persen) penilaian dan 15 bidang (1 persen) belum ada pengumuman.
Adapun secara ekuivalen, kata Yuhendri, panjang lahan yang bebas 15,14 km dan yang menunggu pembayaran UGK 6,84 km. Sisanya 0,47 km sedang validasi dokumen, 8 km pengumpulan dokumen, 5,61 km penilaian, dan 0,55 km belum ada pengumuman.
Menurut Yuhendri, selain anggaran belum cair, kendala lain dalam proses pembebasan lahan seksi Padang-Sicincin itu adalah jumlah bidang tanah yang lebih banyak dibandingkan saat perencanaan dari 732 bidang menjadi 1.486 bidang. Keterbatasan saat pembatasan kegiatan masyarakat, penolakan pengukuran dan pendataan oleh masyarakat, dan gugatan masyarakat juga memperlambat proses.
Selanjutnya, proses pengumpulan berkas tanah kaum yang butuh waktu lebih lama dibandingkan tanah bersertifikat karena kepemilikannya bersifat komunal. Sekitar 85 persen lahan pada trase tersebut, kata Yuhendri, merupakan tanah kaum dan tidak bersertifikat.
”Terkait dokumennya, targetnya paling tidak tahun 2021 ini bisa kami selesaikan. Cuma, untuk pembayaran uang ganti ruginya itu di PPK. Secara dokumen, kami dulu menargetkan selesai Juni 2021 tetapi terjadi kendala seperti itu,” ujarnya.
Sampai berita ini diterbitkan, Kompas belum mendapat konfirmasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Seksi Padang-Sicincin Siska Martha Sari. Siska tidak merespons panggilan telepon dan pesan tertulis dari Kompas.
Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, Senin (6/9/2021), mengatakan, kendala pembebasan lahan adalah belum adanya dana dari pemerintah pusat untuk membayar ganti rugi tanah. Pemprov sudah menyampaikan persoalan ini dan meminta percepatan pencairan. ”Semoga dana bisa segera cair,” katanya.
Target molor
Direktur Proyek Jalan Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya Marthen Robert Singal, Senin, mengatakan, hingga 31 Agutus 2021, progres pembangunan seksi Padang-Sicincin baru 44,32 persen, yaitu 16 persen berupa pengadaan bahan dan 28,32 persen pengerjaan fisik jalan.
Progres itu tidak bertambah signifikan dibandingkan dengan pernyataan Marthen pada 8 Juni 2021. Saat itu progres pembangunan seksi Padang-Sicincin dari KM 0-36,6 baru 40,58 persen. Rinciannya, 16,67 persen berupa pengadaan bahan dan 23,91 persen pengerjaan jalan.
Marthen menjelaskan, jumlah lahan yang bebas dan sudah dibayarkan UGK hingga akhir Agustus lalu sekitar 36 persen atau 13,18 km dan sebagian berupa titik-titik yang tidak tersambung. Namun, yang bisa dikerjakan baru 9 km dengan 4,2 km di antaranya sudah berbentuk jalan tol.
”Sisanya, sekitar 4 km yang juga putus-putus, belum bisa digarap karena tidak bisa dimasuki. Tidak ada jalan ke lokasi,” kata Marthen.
Menurut Marthen, saat ini pengerjaan di seksi Padang-Sicincin tetap berlangsung. Namun, jika sudah tidak ada lahan yang bisa dikerjakan, sumber daya mungkin saja dialihkan ke lokasi lain yang membutuhkan. Sebelumnya, karena refocusing, sudah banyak tenaga kerja kontraktor, alat-alat, dan bahan yang sudah diadakan di seksi ini dialihkan ke tempat lain di lingkup pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
Marthen berharap, pembebasan lahan segera selesai. Ia juga menyampaikan, karena target pembebasan lahan 100 persen pada Juli 2021 tidak tercapai, target selesainya jalan tol ini yang sebelumnya diperkirakan akhir 2022 dipastikan kembali molor. Saat peletakan batu pertama pada 9 Februari 2018, seksi ini ditargetkan bisa digunakan tahun 2019 (Kompas, 10/2/2018).
”Dengan kondisi lahan bebas sekarang baru 36 persen, tidak mungkin tercapai akhir 2022. Kalau lahan bebas 100 persen pada Desember 2021, mungkin bisa selesai tahun 2024. Semakin lama bebasnya lahan, semakin mundur target selesainya,” ujar Marthen.