Terkendala Dokumen, Pembebasan Lahan Tol Seksi Padang-Sicincin Baru 40 Persen
Pembebasan lahan jalan Tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin, Padang Pariaman, Sumatera Barat, baru mencapai 40 persen. Lambatnya pengumpulan dokumen oleh pemilik tanah menjadi salah satu kendala.
Oleh
YOLA SASTRA
·3 menit baca
PADANG, KOMPAS — Pembebasan lahan jalan Tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin, Padang Pariaman, Sumatera Barat, baru mencapai 40 persen. Lambatnya pengumpulan dokumen oleh pemilik tanah menjadi salah satu kendala. Target pembebasan lahan diperkirakan molor menjadi Agustus 2021 dari target awal Juni 2021.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar Saiful di Padang, Senin (8/6/2021), mengatakan, jumlah lahan bebas pada kilometer 4,2-36,6 sebanyak 40 persen dari total 1.486 bidang. Sisanya, 18 persen sudah diterbitkan surat perintah pembayaran, 19 persen selesai musyawarah atau pengumpulan dokumen, 22 persen tahap penilaian, dan 1 persen belum ada pengumuman.
”Sebesar 40 persen sudah kami bayar ganti rugi. Sekitar 18 persen menunggu dari LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara), sudah kami kirim. Mudah-mudahan minggu ini ada yang keluar. Lainnya sedang diproses,” kata Saiful, seusai rapat pengadaan jalan Tol Padang-Pekanbaru, Senin siang.
Saiful mengatakan, proses pembebasan lahan untuk Kilometer 4,2-36,6 atau STA (Stasiun) 4+200-STA 36+600 itu diperkirakan molor menjadi Agustus 2021 dari target semula Juni 2021. Salah satu kendalanya adalah lambatnya pengumpulan dokumen oleh pemilik tanah.
Menurut Saiful, sebagian besar tanah yang dilewati jalan tol adalah tanah ulayat yang dimiliki kaum, bukan milik pribadi yang sudah bersertifikat. Untuk pengurusan dokumennya, harus melalui persetujuan ninik mamak (kepala kaum) dan anggota kaum.
Terkadang ninik mamak belum sepakat atau anggota kaum ada yang merantau sehingga proses pengurusan dokumen tersendat. ”Jadi, kami tidak bisa menitipkan ganti ruginya di pengadilan karena ini bukan sengketa,” kata Saiful.
Terkadang ninik mamak belum sepakat atau anggota kaum ada yang merantau sehingga proses pengurusan dokumen tersendat.
Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang mengatakan, pemkab segera menindaklanjuti permasalahan pembebasan lahan yang terkendala dokumen tersebut. ”Kami akan mengumpulkan camat, ketua kerapatan adat nagari (KAN), wali nagari, wali korong, paling lamat hari Kamis, untuk menuntaskan permasalahan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Proyek Jalan Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya Marthen Robert Singal mengatakan, hingga saat ini progres pembangunan seksi Padang-Sicincin dari Kilometer 0-36,6 baru mencapai 40,58 persen. Rinciannya, 16,67 persen berupa pengadaan bahan dan 23,91 persen pengerjaan jalan.
”Kalau semua lahan bebas Agustus 2021, pembangunan seksi Padang-Sicincin ditargetkan selesai akhir 2022. Kami berharap lahan segera bebas sehingga kami bisa bekerja secara frontal,” kata Marthen.
Menurut Marthen, dari 12,84 kilometer lahan yang bebas, belum semuanya bisa dikerjakan karena tidak saling menyambung. Dampaknya tidak semua lahan bisa dimasuki karena aksesnya belum ada. Ia pun berharap lahan di sekitar lokasi pengerjaan menjadi prioritas untuk dibebaskan.
Jalan Tol Padang-Pekanbaru memiliki panjang sekitar 255 kilometer. Pembangunan terbagi atas enam seksi, yaitu Padang-Sicincin, Sicincin-Bukittinggi, Bukittinggi-Payakumbuh, Payakumbuh-Pangkalan, Pangkalan-Bangkinang, dan Bangkinang-Pekanbaru.
Keberadaan Tol Padang-Pekanbaru bakal memangkas waktu tempuh menjadi 2,5-3 jam. Pada ruas eksisting Padang-Pekanbaru sepanjang sekitar 300 kilometer saat ini, waktu tempuh 8-9 jam.