Presiden Jokowi Tinjau Sodetan Akses Jalan ke Bakal Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur
Untuk memastikan kesiapan ibu kota negara, Presiden meninjau langsung sodetan akses jalan menuju ibu kota negara di Kalimantan Timur. Akses jalan ini, menurut Presiden, penting untuk menjamin distribusi logistik.
Oleh
Mawar Kusuma Wulan
·4 menit baca
SAMARINDA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meninjau langsung sodetan akses jalan menuju bakal ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam tinjauan tersebut, Presiden Jokowi menyebut bahwa hal terpenting dari pembangunan ibu kota baru adalah pembangunan infrastruktur yang nantinya juga akan mendukung pemenuhan kebutuhan logistik.
”Kita melihat lebih detail lagi karena untuk membangun ibu kota baru, yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik,” ujar Presiden Jokowi di lokasi sodetan akses jalan didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam video yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (24/8/2021).
Kita melihat lebih detail lagi karena untuk membangun ibu kota baru, yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik. (Presiden Joko Widodo)
Sodetan akses jalan menuju bakal ibu kota negara tersebut berlokasi di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Kilometer 14 yang dilewati Presiden Jokowi dalam perjalanan dari Kota Samarinda ke Kota Balikpapan. Presiden Jokowi besama Prabowo dan Basuki tampak serius berdiskusi sembari melihat ke arah peta dan meninjau langsung dengan teropong.
”Tadi saya dengan Pak Menhan dan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail juga. Tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Itu saja,” lanjut Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa agenda ibu kota baru tetap dalam rencana.
”Harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri,” tambah Prabowo.
Menurut Prabowo, lokasi bakal ibu kota negara merupakan lokasi yang strategis. Apalagi, pemindahan ibu kota sudah disiapkan sangat matang melalui berbagai studi yang sudah banyak dilakukan dan beragam pertimbangan. ”Saya sangat mendukung. Saya menyarankan kepada Presiden, ya sudah bahwa kita harus teruskan Pak, begitu saran saya. Menteri PUPR juga sudah meyakinkan bahwa ini memang persiapannya sudah sangat matang,” kata Menhan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor berterima kasih kepada Presiden Jokowi karena telah menetapkan titik simpang sodetan ke arah bakal ibu kota negara. Sodetan tersebut berjarak hanya 37-41 kilometer dari Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. ”Ini sangat mendukung dan sangat memberikan kecepatan mobilitas masyarakat,” tambahnya.
Menurut Isran, pemerintah daerah serta masyarakat telah memberikan dukungan terhadap rencana ibu kota negara. ”Kawasan ini adalah kawasan hutan dan lahan negara, jadi tidak ada masalah dengan lahan,” kata Gubernur Kaltim.
Di sela-sela kunjungan kerja ke Kalimantan Timur tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga meninjau penanganan normalisasi Sungai Karang Mumus untuk mengurangi risiko banjir di Kota Samarinda. Dalam siaran pers tertulis, Basuki menyebut masih terdapat warga sekitar yang tinggal di sempadan sungai sehingga perlu penataan untuk mengembalikan kapasitas tampung dan aliran sungai.
”Saya mengajak semua pihak untuk menjaga daerah tangkapan air melalui penghijauan kembali dan menahan laju alih fungsi lahan,” kata Basuki.
Di sela-sela kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga meninjau penanganan normalisasi Sungai Karang Mumus untuk mengurangi risiko banjir di Kota Samarinda.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Harya Muldianto mengatakan, kapasitas Sungai Karang Mumus yang merupakan sungai drainase utama Kota Samarinda yang bermuara di Sungai Mahakam sudah berkurang. Akibatnya, sering terjadi luapan yang menyebabkan banjir pada saat musim hujan.
”Penanganan yang dilakukan haruslah melihat Kota Samarinda yang relatif datar, dengan kendala adanya hambatan pasang surut. Karena itu, perlu upaya untuk memotong puncak banjir di hulu, di antaranya dengan cara membangun kolam retensi, memperlebar kapasitas alur sungai, dan juga diupayakan menyimpan air di hulu dengan waduk atau bendungan menjadi sangat utama,” papar Harya.
Untuk penanganan banjir di Hulu Sungai Karang Mumus, Harya mengatakan telah melaksanakan pengerukan sedimen dan pembersihan gulma di Waduk Benanga yang dibangun pada 1978. ”Waduk ini, selain bermanfaat untuk irigasi seluas 800 hektar dengan luasan fungsional 200 hektar dan pemenuhan air baku 113 liter per detik, juga untuk mereduksi banjir sekitar 20 persen DAS Karang Mumus,” ujarnya.
Kementerian PUPR juga telah menata beberapa kawasan sempadan sungai di Samarinda melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada 2019-2020 yang telah diresmikan Wali Kota Samarinda pada Januari 2021 dan telah serah terima pengelolaannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Segmen perniagaan ini meliputi kawasan Kelurahan Bandara dan Kelurahan Dadimulya.