Presiden Jokowi: Agenda Besar Menuju Indonesia Maju Tetap Diperhatikan
Presiden Jokowi menuturkan, reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tetap jadi agenda utama. Pengembangan sumber daya manusia tetap jadi prioritas pemerintah.
Presiden Joko Widodo berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2021 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-76 RI di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (16/8/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menuturkan, perhatian pemerintah terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju tidak berkurang sedikit pun walaupun pemerintah sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas tetap menjadi prioritas.
”Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik, untuk membangun dari pinggiran, dan mempersatukan Indonesia, terus diupayakan,” kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) RI, Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).
Presiden Jokowi juga menuturkan, reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tetap menjadi agenda utama. Pandemi Covid-19 telah mengajarkan untuk mencari titik keseimbangan antara ”gas dan rem”, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian.
”Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk kepada data serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Pemerintah harus selalu tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Joko Widodo berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2021 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-76 RI di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (16/8/2021).
Kepala Negara menyampaikan, tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan. Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data terkini.
Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan.
”Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus dilakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat. (Hal ini) karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi,” tutur Presiden Jokowi.
Suasana di pusat perbelanjaan di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Sabtu (14/8/2021). Penerapan PPKM level 4 untuk wilayah DKI Jakarta diperpanjang hingga 16 Agustus 2021 dengan sejumlah pelonggaran, antara lain pusat perbelanjaan kembali dibuka untuk umum dengan sejumlah aturan.
Pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal. Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dasa Desa, dan Program Kartu Prakerja juga terus ditingkatkan.
Presiden Jokowi juga menuturkan, subsidi kuota internet untuk daerah-daerah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen. ”(Terkait hal) yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional,” ujarnya.
Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Namun, pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian Indonesia.
Menurut Presiden Jokowi, pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Namun, pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian Indonesia. ”Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55 persen dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi, dan ekspor,” ujarnya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F08%2F2660cf1a-6b6d-4a3b-b3ed-fe39f9cbde1f_jpg.jpg){kind=logo}
Pekerja membersihan lantai di salah satu gerai busana di pertokoan Pasar Baru, Jakarta, Jumat (13/8/2021). Relaksasi operasionalisasi pusat perbelanjaan dan pusat perdagangan dengan implementasi protokol kesehatan terutama untuk toko serba ada dan toko produk nonpangan yang tidak bisa beroperasi selama PPKM level 4 diharapkan dapat berdampak pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus dipercepat. ”Minggu yang lalu pemerintah telah meluncurkan OSS, Online Single Submission, yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha, apalagi bagi jenis-jenis usaha yang berisiko rendah,” kata Presiden Jokowi.
Baca juga : Tak Ada Tema Korupsi dalam Pidato Presiden, Komitmen Pemerintah Dipertanyakan
Urusan perizinan serta pengurusan insentif dan pajak dapat dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah. Kesempatan ini, menurut Presiden Jokowi, harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya.
Pada periode Januari-Juni 2021, realisasi investasi Indonesia—tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan—sedikitnya Rp 442,8 triliun. Perinciannya, 51,5 persen di luar Jawa dan 48,5 persen di Jawa. Investasi ini menyerap lebih dari 620.000 tenaga kerja Indonesia.
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) meluncurkan aplikasi Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, Senin (9/8/2021). Aplikasi ini digunakan pelaku usaha untuk memproses izin usaha secara daring.
”Penambahan investasi di bulan-bulan ke depan ini diharapkan bisa memenuhi target Rp 900 triliun serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan. Perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” ucapnya.
Baca juga : Kisah dan Harapan di Balik Baju Kampret Baduy Presiden Jokowi di Sidang MPR
Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama. Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global. ”Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat,” ujar Presiden Jokowi.
Menurut Kepala Negara, ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan. Perkembangan sektor pangan juga terus diupayakan untuk membangun kemandirian pangan.
Baca juga : Presiden Jokowi Targetkan Ekonomi Tumbuh 5,5 Persen di Tahun 2022
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2Fc10ae706-5112-4a1e-8c2d-622627d26b16_jpg.jpg){kind=logo}
Pengguna sepeda motor mendatangi Embung Sakembang di Desa Pagergunung, Ngablak, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (6/3/2021). Embung tersebut dibangun di lahan kas desa seluas 2,8 hektar dengan kemampuan menampung air sebanyak 14.000 meter kubik.
”Transformasi menuju energi baru dan terbarukan serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau akan menjadi perubahan penting dalam perekonomian kita. Konsolidasi kekuatan riset nasional terus diupayakan agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional,” ucap Presiden Jokowi.
Daya saing
Sinergi dunia pendidikan dengan industri dan pengembangan kewirausahaan terus dipercepat melalui Program Merdeka Belajar. Hal ini, lanjut Presiden, diharapkan mengakselerasi kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional, sekaligus meningkatkan daya saing industri dan produk dalam negeri.
Perluasan akses pasar bagi produk-produk dalam negeri juga menjadi perhatian serius pemerintah. ”Program Bangga Buatan Indonesia terus kita gencarkan sembari meningkatkan daya saing produk lokal dalam kompetisi global,” kata Presiden Jokowi.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F24a4fd39-f29d-43ce-830e-f389f6c19609_jpg.jpg){kind=logo}
Pojok QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) dalam Pagelaran UMKM Karya Kreatif Banua-Go Digital di Atrium Duta Mall, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (6/3/2021). Dalam rangka transformasi digital UMKM, pelaku UMKM terus didorong untuk menerapkan digitalisasi pembayaran dengan QRIS.
Pemerintah juga terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar jumlahnya terus bertambah.
”Sampai Agustus tahun ini, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22 persen dari total UMKM (di Indonesia) yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik,” ujar Kepala Negara.
Baca juga : Digitalisasi UMKM dan Wajah Baru QRIS
Partisipasi dalam ekonomi digital ini, menurut Presiden, sangat penting karena potensinya yang sangat besar dalam mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global. Tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia lebih dari Rp 253 triliun. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 330,7 triliun tahun 2021.
Sementara itu, menyambut Hari Ulang Tahun Ke-76 RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah merampungkan pembangunan tiga ruas jalan tol baru sepanjang 69 kilometer (km) dan satu jalan lingkar sepanjang 17,4 km di sejumlah provinsi. Empat ruas jalan tersebut siap beroperasi guna meningkatkan konektivitas dan kelancaran lalu lintas serta logistik yang pada akhirnya mendorong tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Jalan Tol Balikapapan-Samarinda.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui rilis tertulis, Senin (16/8/2021), menuturkan, kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif, seperti kawasan industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan, akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk nasional.
”Kami selesaikan pembangunan tiga ruas jalan tol dan jalan lingkar yang bertepatan dengan momentum HUT Ke-76 RI. (Ini) merupakan bukti bahwa pemerintah bersama pelaku industri jasa konstruksi terus bekerja di tengah pandemi Covid-19,” kata Menteri Basuki.
Basuki menuturkan, pihaknya meyakini infrastruktur adalah salah satu pilar ”Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh”. Pemerintah berharap, sektor konstruksi dapat terus menjadi salah satu solusi dan tumpuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif dan sekaligus membantu pemulihan ekonomi nasional.
Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 Serang-Rangkasbitung.
Menteri Basuki mengatakan, pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan sesuai visi dan misi Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia Maju. Infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya. Infrastruktur di kawasan sedang berkembang dan perbatasan juga dapat mengurangi disparitas sosial ekonomi antarwilayah.
Infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya. Infrastruktur di kawasan sedang berkembang dan perbatasan juga dapat mengurangi disparitas sosial, ekonomi, dan wilayah.
Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR menginformasikan, ruas tol pertama yang siap diresmikan pengoperasiannya adalah bagian dari jalan tol pertama di Pulau Kalimantan, yakni Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) Seksi I ruas Balikpapan-Samboja (22 km) dan Seksi V ruas Sepinggan-Balikpapan (11,1 km). Dua ruas tersebut merupakan titik krusial untuk operasi penuh Tol Balsam seksi II, III, dan IV yang telah diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Jokowi pada Desember 2019.
Ruas tol kedua yang siap diresmikan adalah Tol Serang-Panimbang Seksi I sepanjang 26,5 km yang menghubungkan Serang-Rangkasbitung. Kehadiran tol ini akan mendukung pengembangan ekonomi wilayah Banten tengah dan Banten selatan dengan Banten utara.
Tol Dalam Kota Jakarta Seksi A Kelapa Gading-Pulo Gebang.
Adapun ruas tol ketiga yang siap diresmikan pengoperasiannya adalah Jalan Tol Layang Dalam Kota Seksi Kelapa Gading-Pulo Gebang sepanjang 9,3 km. Seksi ini akan terkoneksi dengan jaringan Jalan Tol JORR Seksi E menuju Kawasan Ekonomi Khusus Marunda dan Pelabuhan Tanjung Priok.
Sementara itu, satu ruas jalan nasional yang siap diresmikan adalah Jalan Lingkar Brebes-Tegal di Provinsi Jawa Tengah. Jalan sepanjang 17,4 km tersebut untuk mendukung konektivitas dan kelancaran arus lalu lintas di Brebes dan Tegal yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di koridor Tol Trans-Jawa di sekitar pantai utara Jawa Tengah.
Terkait waktu peresmian, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menuturkan akan disesuaikan dengan jadwal yang diberikan Istana. ”Intinya, kami siap. Semoga bisa menjadi kado dalam rangkaian peringatan HUT Ke-76 RI. Sertifikat laik operasi sudah terbit,” katanya.
