Pemerintah Dorong KUR Pertanian secara Kluster
Realisasi KUR dari Januari-25 Juni 2021 sebesar Rp 143,14 triliun atau 56,58 persen dari target 2021, yaitu Rp 253 triliun. Penyaluran KUR sudah mendekati periode normal atau sebelum Covid-19.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mendorong penyaluran kredit usaha rakyat sektor pertanian secara kluster. Ekosistem pengembangan komoditas pertanian pun diarahkan agar didalami dari sisi pembiayaan, permintaan, dan produksi.
Realisasi kredit usaha rakyat atau KUR dari Januari-25 Juni 2021 secara keseluruhan sebesar Rp 143,14 triliun atau 56,58 persen dari target tahun 2021, yaitu Rp 253 triliun. KUR tersebut sudah diberikan kepada 3,87 juta debitor. Penyaluran KUR sudah mendekati periode normal atau sebelum Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keterangan pers seusai rapat terbatas tentang KUR di sektor pertanian, Senin (26/7/2021), mengatakan, peningkatan penyaluran KUR tersebut karena perekonomian mulai pulih.
”Dan, tingkat suku bunga yang rendah, atau 3 persen, di mana pemerintah memberikan tambahan subsidi sebesar 3 persen,” katanya.
Penyaluran KUR di sektor pertanian sebesar Rp 42,7 triliun dari target tahun 2021 yang Rp 70 triliun. KUR sektor pertanian ini dari tahun ke tahun meningkat. KUR sektor pertanian dari tahun 2020 ke 2021 meningkat 29,8 persen.
Baca Juga: Pandemi Covid-19 Menghambat Penyalur KUR Bank BRI di NTT
Pemerintah pun mendorong diadakannya KUR secara kluster, seperti KUR kluster padi dan KUR kluster jagung. ”Bapak Presiden meminta agar pengembangan komoditas pertanian ekosistemnya itu didalami. Tidak hanya dari segi pembiayaan, tetapi juga dari demand site, (atau dari) pembeliannya. Dan juga (dari sisi) yang memproduksi, (yakni) dari para petani,” ujar Airlangga.
Presiden meminta ekosistem pengembangan komoditas pertanian didalami dari segi pembiayaan, permintaan, dan produksi.
Hal ini dapat berbasis komoditas, seperti kopi, tanaman jagung, padi, tebu, ataupun tanaman hortikultura.
”Dan, untuk itu, Bapak Presiden meminta ada penugasan badan yang sejenis Bulog (Badan Urusan Logistik). Nanti Menteri BUMN akan menjelaskan terkait konsep penajaman dari holding pangan ataupun RNI,” katanya.
Terkait kebijakan KUR tanpa agunan, Airlangga menuturkan, pemerintah menaikkannya dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta. KUR kluster menjadi hal yang akan terus didorong. Lembaga-lembaga penyalur, terutama untuk KUR khusus ini, terus diintegrasikan. Secara khusus, Presiden Joko Widodo memberi arahan, terutama kepada bank Himbara, seperti BNI dan BRI.
Baca Juga: Korporatisasi Petani
Presiden Jokowi juga mengarahkan korporatisasi pertanian ataupun melalui koperasi. Pengembangan rice milling unit (unit penggilingan padi) dengan investasi Rp 5 miliar, misalnya, bisa dilakukan dengan skema KUR yang memiliki tingkat suku bunga rendah, yakni 3 persen.
”Terdapat kredit investasi dalam KUR yang bisa dari 5-7 tahun, berbunga rendah, dan ini bisa diperuntukkan kepada kelompok petani. Misalnya, 10 petani berkumpul, maka dengan kredit KUR itu bisa mencapai Rp 5 miliar. Itu sebagai contoh. Bapak Presiden juga minta agar dipermudah dan tidak ada regulasi yang menghambat dari KUR,” tutur Airlangga.
Khusus sektor pertanian, lanjut Airlangga, secara umum perkebunan kelapa sawit mendapatkan sekitar Rp 9,5 triliun, pertanian padi Rp 7,8 triliun, tanaman lainnya Rp 5,5 triliun, dan hortikultura sebesar Rp 5,2 triliun. Selanjutnya, untuk budidaya sapi Rp 3,9 triliun, budidaya domba dan kambing Rp 3,5 triliun, pertanian palawija Rp 2,7 triliun, mix farming Rp 2,6 triliun, dan pembibitan sekitar Rp 1,1 triliun.
Baca Juga: Kalsel Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 3.500 Hektar Tahun Ini
Airlangga menuturkan, KUR kelompok ini tersedia bagi petani dalam berbagai kepentingan, semisal KUR digunakan untuk pembelian pupuk dan pembelian peralatan pertanian terkait produksi. KUR juga dapat digunakan untuk pascapanen, termasuk KUR kluster untuk investasi unit penggilingan padi.
”KUR dapat dilakukan untuk off taker dari pembeli. KUR juga dapat diterima oleh kemitraan berbasis kepada BUMDes, pengurus Koptan. KUR dapat melakukan kerja sama dengan aplikasi digital. Jadi, mulai dari suplai, off take, teknologi, dan kemitraan bisa dibayarkan melalui KUR,” kata Airlangga.
Menurut Airlangga, dengan adanya penggabungan atau merger Pegadaian dan PNM, ekosistem pembiayaan usaha menengah dan kecil sudah terintegrasi dari hulu sampai hilir. Sebagai contoh, mulai dari Banpres Produktif dan Kartu Prakerja bisa dilanjutkan menjadi KUR Supermikro dan itu bisa diangkat lagi menjadi KUR Mikro.
”Bahkan, apabila usahanya, misal rice milling unit, bisa ditingkatkan dari awal investasi untuk ekspansi, itu bisa lari ke kredit komersial karena ini semua terintegrasi dalam sistem perbankan,” ujarnya.
Relaksasi
Pada kesempatan tersebut, Airlangga menuturkan bahwa dalam KUR Supermikro dan KUR Mikro tidak ada persyaratan penjaminan. Jangka waktu yang berlaku untuk KUR Supermikro dan KUR Mikro juga sudah direlaksasi. Kredit modal kerja yang 3 tahun bisa diperpanjang menjadi 4 tahun. Kredit investasi yang 5 tahun bisa menjadi 7 tahun.
”Demikian pula untuk KUR Kecil, KMK-nya (kredit modal kerja) bisa dari 4-5 tahun, kredit investasi 5-7 tahun. Dan, di samping itu pemerintah juga menyiapkan KUR khusus. Jadi, ada yang sifatnya lebih spesifik, dengan berkelompok, dan ada mitra usaha. Ini salah satunya bisa dilakukan untuk replanting sawit,” kata Airlangga.
Terkait penerima, Airlangga menegaskan bahwa KUR dapat diberikan kepada mereka yang juga mendapatkan kredit lain secara bersamaan.
”Misalnya, KUR pada penyalur KUR yang sama. Kemudian (dia) memiliki kredit pemilikan rumah, leasing kendaraan bermotor untuk tujuan produktif, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, resi gudang, ataupun kredit konsumsi untuk rumah tangga,” tutur Airlangga.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menuturkan, KUR sektor pertanian di tahun 2021 berproses dengan daya serap di atas 40 persen. ”(Serapan) ini menyesuaikan dengan musim tanam. Jadi, masuk musim tanam dua, pada Agustus, proses itu akan lebih banyak kami dorong,” katanya.
Baca Juga: Strategi Perbankan Memberdayakan Petani
Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian BUMN akan melakukan berbagai konsolidasi untuk mengefektifkan KUR mulai hulu, pengolahan, sampai dengan pasar. ”Di data kami, di pertanian, NPL (kredit bermasalah), (kredit) yang macet itu cuma 0,3 persen,” kata Syahrul.
Di kesempatan tersebut, Syahrul berharap Menko Perekonomian dapat memfasilitasi KUR untuk porang, sebuah komoditas yang saat ini sedang diprioritaskan selain sarang burung walet.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan, dari kuota KUR tahun 2021 dengan target Rp 253 triliun, Himbara menjadi kontributor terbesar, yaitu 92 persen lebih. Hal ini sesuai dengan penugasan yang diterima Himbara.
”Dan, sebagai catatan juga bahwa (di) Bank BRI, Mandiri, BNI, untuk mendukung program KUR ini, kami sudah menyiapkan 8 kluster; yaitu kluster padi, jagung, sawit, tebu, jeruk, tanaman hias, kopi, dan porang. Dengan demikian, nanti bisa bersinergi dengan program-program yang ada di Menteri Pertanian ataupun Menteri Perdagangan,” papar Erick.
Erick menuturkan, pinjaman juga sudah diberikan kepada 6.190 unit penggilingan padi senilai Rp 2,7 triliun. Hal ini untuk mendukung petani agar dapat menikmati pascapanen.