Kalsel Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 3.500 Hektar Tahun Ini
Program peremajaan sawit rakyat digulirkan kembali di Kalimantan Selatan dengan target seluas 3.500 hektar. Penyediaan bibit sawit yang baik dan besertifikat masih menjadi tantangan untuk keberhasilan program tersebut.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·3 menit baca
Kompas/Priyombodo
Buah sawit yang telah dipanen segera diangkut truk dan disetor ke pabrik di Desa Semoi 2, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (11/3/2021).
BANJARMASIN, KOMPAS — Peremajaan sawit rakyat seluas 3.500 hektar di Kalimantan Selatan ditargetkan tahun ini. Program peremajaan tanaman perkebunan itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kelapa sawit dari perkebunan rakyat.
Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR merupakan program dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian yang digulirkan sejak 2018. Dana untuk program peremajaan itu bersumber dari pungutan dana ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel Suparmi menuturkan, Kalsel telah memenuhi target program PSR 2018-2020 seluas 10.517 hektar. Tahun ini, program PSR kembali digulirkan dengan target seluas 3.500 ha. Sasarannya ada di lima kabupaten, yaitu Banjar dengan 1.000 ha, Tanah Bumbu (1.000 ha), Barito Kuala (500 ha), Tanah Laut (500 ha), dan Kotabaru (500 ha).
”Program PSR ini bertujuan membantu petani sawit rakyat agar mereka bisa memperbarui kebun dengan tanaman kelapa sawit yang berkualitas dan berkelanjutan, serta meningkatkan produktivitas kelapa sawit,” kata Suparmi lewat siaran pers yang diterima di Banjarmasin, Selasa (13/4/2021).
Dalam program PSR, BPDPKS menyalurkan bantuan dana kepada pekebun rakyat sebesar Rp 30 juta per hektar per orang. Mekanismenya lewat usulan dari pekebun. Usulan itu diverifikasi di tingkat kabupaten dan provinsi baru kemudian disampaikan ke pusat.
HUMAS PEMPROV KALSEL
Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA menanam bibit sawit dalam acara penanaman sawit sebagai simbolis pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat di Desa Kait-Kait, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Senin (12/4/2021).
Ketua Tim PSR dari Kementerian Pertanian Agus Hartono menyampaikan, ada tiga sasaran program PSR, yaitu kelapa sawit yang berumur di atas 25 tahun, produksinya kurang dari 10 ton per hektar per tahun, dan benih yang tidak besertifikat.
”Secara nasional, target PSR adalah 180.000 ha per tahun sehingga kontribusi dari Kalsel masih sangat kecil,” ujarnya saat menghadiri acara penanaman sawit sebagai simbolis pelaksanaan program PSR di Desa Kait-Kait, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Senin (12/4/2021).
Karena itu, Agus minta agar semua elemen yang terkait dengan perkebunan di Kalsel mendukung program PSR. Tujuannya agar target programnya tak hanya seluas 3.500 ha, tetapi bisa mencapai 5.000 ha atau bahkan lebih dari itu.
”Program PSR ini untuk meningkatkan produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Jika daerah berkomitmen dengan target 7.000 ha atau bahkan 10.000 ha, kami tetap siap membantu,” katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel, perkebunan dengan luas tanam paling besar di Kalsel pada 2020 adalah kelapa sawit. Luas perkebunan kelapa sawit di Kalsel tercatat 425.932 ha dengan produksi 1.120.053 ton. Untuk perkebunan sawit rakyat luasnya mencapai 106.411 ha dengan produksi 244.084 ton.
Harus disubsidi
Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA mengatakan, perkebunan kelapa sawit rakyat maupun yang diusahakan oleh perusahaan atau swasta harus sama-sama maju. Terlebih untuk perkebunan rakyat harus disubsidi agar dapat maju berbarengan dengan sektor perkebunan swasta sehingga turut membantu perekonomian negara.
”Program PSR ini merupakan komitmen bersama untuk perkebunan sawit rakyat. Tentu, manfaatnya sangat besar bagi rakyat. Kami tetap akan data dan ajukan ke Kementan jika yang mendaftar nanti lebih dari 3.500 ha,” katanya.
Safrizal meyakini pertanian adalah masa depan Kalsel, bukan lagi pertambangan. ”Sekarang bisa jadi penghasil devisa nomor satu adalah tambang, tetapi itu akan habis dan tidak bisa diperbarui. Oleh karena itu, kami akan lakukan yang terbaik di sektor pertanian dengan bantuan Kementan,” tuturnya.
Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel Imam Suprastowo mengatakan, Kalsel tidak berani mengambil target besar untuk program PSR karena masih terkendala dalam penyediaan bibit sawit yang baik dan besertifikat. Kebanyakan kebun sawit rakyat sekarang ini kurang baik hasilnya karena bibitnya kurang baik.
”Ketersediaan bibit yang baik itu menjadi kendala utama untuk menyukseskan program PSR di Kalsel. Karena itu, kami akan fokus pada pengawasan produksi bibit sawit dari para penangkar yang ada saat ini,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
