Pemerintah Tunda Program Undang Turis

Pemerintah menunda pemberlakuan kembali program bekerja dari destinasi pariwisata, implementasi rencana kebijakan wisata berbasis vaksin, dan pembukaan kembali kunjungan turis internasional.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Pemberian vaksin Covid-19 dilaksanakan secara massal di balai pertemuan (wantilan) di luar Puri Saren Agung Ubud, Gianyar, Selasa (16/3/2021). Pemberian vaksin Covid-19 ini juga menandai program persiapan pembukaan Ubud sebagai kawasan hijau Covid-19 atau green zone Covid-19, di Bali. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pemberian vaksin Covid-19 bagi masyarakat Ubud di Puri Saren Agung Ubud, Selasa (16/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Sejalan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, pemerintah menunda pelaksanaan program bekerja dari destinasi pariwisata, wisata vaksin, dan pembukaan kembali kunjungan wisatawan mancanegara dengan skema Travel Corridor Arrangement. Ketiga program itu akan kembali dibahas saat evaluasi PPKM darurat.

”Kami putuskan menunda dulu program wisata vaksin, bekerja dari Bali atau destinasi lain, dan pembukaan kembali Bali untuk wisatawan mancanegara. Kami mengikuti kelanjutan PPKM darurat dan perkembangan situasi darurat Covid-19 lainnya,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno, di sela-sela temu media di Jakarta, Senin (12/7/2021).

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pernah menyerukan program bekerja dari Bali serta destinasi lain untuk membantu pemulihan industri di kawasan destinasi dan sudah berjalan. Program ini menyasar aparatur sipil negara.

Sementara wisata vaksin disebut sudah dbicarakan dengan Presiden Joko Widodo dan direncanakan akan dijalankan. Adapun pembukaan kembali pariwisata Indonesia untuk kunjungan wisatawan mancanegara dengan skema Travel Corridor Arrangement(TCA) ditargetkan mulai Juli 2021. Salah satu negara sasaran TCA adalah Singapura.

Menurut Sandiaga, informasi terkait penambahan 15 daerah untuk pelaksanaan PPKM darurat selain Jawa dan Bali telah disampaikan ke seluruh pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan kementerian masih sama, yakni mendorong daerah-daerah tetap memfasilitasi vaksinasi Covid-19 bagi pekerja dan berkoordinasi kementerian/lembaga agar ada penurunan harga tes usap.

Baca juga : Hibah Pariwisata Diharapkan Segera Terealisasi

Sementara itu, untuk proyek ekonomi kreatif yang telanjur jalan, seperti film, kementerian tetap memfasilitasi prosesnya sampai pascaproduksi. Kementerian juga tetap melaksanakan sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan (CHSE). ”Kami tetap mengusahakan agar dana bantuan insentif pemerintah dan hibah bisa segera cair pada triwulan III-2021,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansja, saat dihubungi terpisah, mengatakan, Asita memaklumi keputusan pemerintah tersebut. Sebab, konsep PPKM darurat bertujuan positif bagi kesehatan dan keselamatan banyak orang.

”Sejumlah negara sudah memblokir kunjungan dari Indonesia sekarang. Singapura dan Uni Emirat Arab, misalnya. Situasinya di global pun sedang susah, meskipun beberapa negara lebih mampu mengendalikan pandemi Covid-19,” tuturnya.

Hanya saja, dia mengakui, PPKM darurat beserta penundaan program yang mendatangkan mobilitas wisatawan akan menyebabkan industri pariwisata semakin terpuruk. Kunjungan wisatawan domestik juga susah diperoleh. ”Kami  berharap PPKM darurat efektif dan tuntas. Jangan terlalu panjang. Kami dan semua sektor industri lainnya kini sudah stuck,” katanya.

Di tengah kesulitan tersebut, lanjutnya, pelaku industri pariwisata berharap pemerintah aktif mengeluarkan insentif kebijakan untuk meringankan beban pengusaha. Akan tetapi, Asita menilai Pemerintah Indonesia kurang responsif mengatasi dampak PPKM darurat ke industri pariwisata. Dia mencontohkan dana hibah yang belum kunjung cair.

Baca juga : Promosikan ”Work From Bali”, Pemda Berkeliling ke Sejumlah Kementerian

Kompas

Calon penumpang tetap menggunakan masker saat di ruang tunggu Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, Senin (22/3/2021)

Keringanan

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyampaikan hal senada. Menurut dia, pemerintah bisa meringankan beban pengusaha melalui penangguhan atau keringanan pembayaran kewajiban industri kepada negara, seperti listrik dan pajak.

”PPKM darurat sudah pasti akan menurunkan okupansi kamar kembali. Masa darurat ini telah berlangsung 1,5 tahun dan pelaku industri sudah merasakan bahwa kesenjangan pendapatan-pengeluaran sudah semakin besar. Kami pun sudah tidak bisa menabung,” kata Maulana.

Dengan situasi itu, dia khawatir pengusaha kembali merumahkan atau memutus hubungan kerja para pekerjanya. Sebab, pengusaha sudah sulit bertahan.

Berdasarkan laporan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD) dan Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO) pada 30 Juni 2021, pariwisata internasional dan sektor-sektor yang terkait erat secara global mengalami kerugian 2,4 triliun dollar AS pada 2020 karena dampak langsung dan tidak langsung dari penurunan tajam kedatangan turis internasional akibat pandemi Covid-19. Pelaksanaan vaksinasi yang asimetris memperbesar pukulan ekonomi yang diderita pariwisata di negara-negara berkembang, karena mereka dapat menyumbang hingga 60 persen dari kerugian produk domestik bruto global.

Baca juga : Tingkat Hunian Hotel Diprediksi Turun Jadi 10-15 Persen