Pemerintah Siapkan Dua Skenario Pertumbuhan Ekonomi

Kompas/Wawan H Prabowo

Petugas dari kepolisian mengatur arus keluar mobil di jalur darurat dan khusus tenaga kesehatan di pos penyekatan Markas Polda Metro Jaya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada hari keempat pelaksanaan PPKM darurat, Rabu (7/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memproyeksikan dua skenario pertumbuhan ekonomi tahun ini menyusul terjadinya kembali lonjakan kasus Covid-19.  Pertumbuhan ekonomi tersebut akan sangat bergantung pada perkembangan kasus harian Covid-19 dan kebijakan pembatasan yang mengikutinya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam webinar bertajuk ”Mid Year Economic Outlook 2021”, Rabu (7/7/2021), mengatakan, lonjakan  kasus harian Covid-19 telah memaksa pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk menekan penularan sehingga ekonomi pada triwulan III dan IV-2021 bisa tetap tumbuh.

Sebelum terjadi lonjakan kasus, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 diproyeksikan berkisar 4,5-5,3 persen. Namun, lonjakan kasus yang terjadi saat ini akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah dari proyeksi semula.

Pada skenario moderat, angka kasus harian Covid-19 diproyeksikan terus memuncak hingga pekan kedua Juli 2021, kemudian menurun pada pekan ketiga dan keempat Juli 2021. Penurunan angka kasus harian Covid-19 selanjutnya akan diikuti dengan relaksasi PPKM pada minggu pertama Agustus 2021.

Dalam skenario ini, pemulihan aktivitas ekonomi akan kembali terjadi secara bertahap mulai pertengahan Agustus 2021 sehingga pertumbuhan ekonomi dalam setahun penuh pada 2021 diperkirakan akan berada di level 4,5 persen.

”Melalui skenario moderat ini, proyeksi pertumbuhan pada triwulan III-2021 sebesar 5,4 persen dan triwulan IV-2021 menjadi 5,9 persen,” kata Sri Mulyani.

KEMENTERIAN KEUANGAN

Pergerakan proyeksi pertumbuhan ekonomi berdasarkan dua skenario PPKM darurat.

Sementara itu, pada skenario berat, penambahan kasus harian masih akan terus terjadi hingga pekan terakhir Juli 2021. Penurunan kasus harian Covid-19 baru terjadi di pekan pertama dan kedua Agustus 2021 sehingga relaksasi PPKM baru akan dilakukan mulai pekan ketiga Agustus 2021.

Dalam skenario tersebut, pemulihan aktivitas ekonomi baru kembali terjadi secara bertahap mulai September 2021. Kondisi ini membuat proyeksi pertumbuhan tahunan 2021 menjadi 3,7 persen.

Baca juga: Topang PPKM Darurat, Anggaran Bansos dan Kesehatan Ditingkatkan

”Jika normalisasi baru terjadi pada September, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan triwulan IV-2021 masing-masing menjadi 4 persen dan 4,6 persen,” kata Sri Mulyani.

Variabel utama

Sri Mulyani menegaskan, faktor kesehatan adalah variabel utama yang akan memengaruhi situasi ekonomi tahun 2021. Sebelum terjadi lonjakan kasus Covid-19, ia mengungkapkan bahwa Indonesia sedang terjadi penguatan tren pemulihan.

Hal itu terlihat dari posisi purchasing manufactur index (PMI) berada di level tertinggi 55,3 pada awal Juni 2021. Selain itu, indeks konsumsi masyarakat selalu berada pada level optimistis, di atas angka 100 sejak April 2021. Penjualan ritel hingga konsumsi listrik bisnis dan industri, kata Sri Mulyani, juga terus mengalami peningkatan sejak April hingga awal Juni 2021.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pedagang pakaian menunggu pembeli di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (7/7/2021).

Namun begitu terjadi lonjakan kasus, konsumsi masyarakat langsung terkoreksi terutama di bidang transportasi, rekreasi, dan pakaian. Ekspor juga diperkirakan terdampak negatif, khususnya bagi sektor-sektor non-esensial yang menjalani PPKM darurat.

”Jadi pertumbuhan ekonomi di paruh kedua 2021 sangat tergantung skenario PPKM darurat. Seberapa dalam mobilitas harus diturunkan untuk mencegah penularan dan seberapa lama. Ini bergantung pada disiplin kita semua,” ujar Sri Mulyani.

Dihubungi secara terpisah, ekonom Samuel Sekuritas, Lionel Priyadi, memperkirakan butuh waktu tambahan lebih kurang sebulan dari pelaksanaan PPKM darurat 3-20 Juli 2021, untuk menurunkan jumlah kasus harian hingga tingkat yang aman, untuk mulai memberlakukan relaksasi.

”Dari pengalaman India dan Chile, kasus harian Covid-19 masih tetap naik dan mencapai puncaknya dalam kurun waktu 3-4 minggu setelah diberlakukan lockdown. Jika pemerintah terlalu cepat memberlakukan relaksasi, kasus harian akan berbalik naik kembali dengan cepat,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Buka Opsi PPKM Darurat di Luar Jawa-Bali

Samuel Sekuritas memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 akan tumbuh pada kisaran 2,3-2,8 persen.

Realokasi anggaran

Pemerintah juga harus memberikan tambahan stimulus kepada masyarakat akibat PPKM darurat. Sri Mulyani mengatakan, dengan kebutuhan yang dinamis, refocusing akan dilakukan terhadap APBN guna mendapatkan Rp 26,2 triliun dari anggaran kementerian/lembaga (K/L) untuk dialihkan pada anggaran penanganan Covid-19.

Hingga 4 Juli 2021, total pagu belanja K/L sebesar Rp 1.087,4 triliun dengan realisasi Rp 458,1 triliun. Itu berarti yang belum terserap Rp 629,4 triliun. Dengan realokasi tersebut, Sri Mulyani memastikan tidak akan mengganggu kinerja K/L.

Kompas

Refocusing anggaran belanja kementerian dan lembaga untuk menunjang kebutuhan PPKM darurat.

Dukungan APBN akan digunakan untuk diskon listrik, bantuan rekening minimum atau biaya beban, bantuan produktif ultramikro, program kartu harapan, kartu sembako, bantuan langsung tunai desa, program prakerja, insentif usaha, dan bantuan sosial tunai.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, saat ini fokus pemerintah adalah menurunkan kasus Covid-19 dan menahan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Ketidakpastian yang tinggi mengharuskan pengelolaan fiskal untuk tetap fleksibel.

”Harapannya, dengan kasus yang cepat terkendali, pemulihan ekonomi dapat segera kembali ke jalur sebelum adanya gelombang baru,” kata Febrio.