Kondisi ekonomi yang sedang mengalami kontraksi memerlukan solusi percepatan kegiatan padat karya dan belanja pemerintah dan daerah. Pembiayaan menjadi faktor penting untuk mendorong pembangunan di daerah.
Oleh
Stefanus Osa Triyatna
·3 menit baca
ARSIP PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
Infrastruktur LRT Palembang menjadi salah satu proyek yang ikut dibiayai PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).ARSIP PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
JAKARTA, KOMPAS — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) berkomitmen membantu pembiayaan untuk pemerintah daerah lewat penyaluran dana program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Pada 2020, perseroan mendapat perluasan mandat dari Kementerian Keuangan untuk menyalurkan dana PEN kepada pemerintah daerah dan BUMN berupa pinjaman Rp 20 triliun.
Direktur Utama Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Edwin Syahruzad mengatakan, proyek-proyek yang dibiayai SMI di daerah antara lain infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan. Proyek-proyek ini bersifat padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. Proyek tersebut dibiayai SMI lewat program pinjaman dana PEN di daerah.
”APBD dirancang untuk proyek-proyek yang memang siap dan cepat utilitasinya. Harapannya, ketika situasi ekonomi membaik, defisit APBN ataupun APBD dapat dinormalisasi,” kata Edwin dalam paparan kinerja SMI secara daring, Selasa (29/6/2021).
Ada banyak pemda, imbuh Edwin, yang memanfaatkan pinjaman PEN, antara lain Provinsi Bali yang mencapai Rp 1,5 triliun. Selain itu, ada pula DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, termasuk beberapa kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang memanfaatkan.
APBD dirancang untuk proyek-proyek yang memang siap dan cepat utilitasinya. Harapannya, ketika situasi ekonomi membaik, defisit APBN ataupun APBD dapat dinormalisasi.
Pasar Legi Parakan, Jawa Tengah, merupakan salah satu proyek pemerintah daerah yang mendapat pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).ARSIP PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
”Beberapa kabupaten di Bali juga mengajukan pembiayaan di tahun ini. Tentunya, pembiayaan ini digunakan untuk proyek-proyek yang menjadi kewenangan di daerah, seperti pembangunan jalan, rumah sakit, dan puskesmas. Bali merupakan salah satu provinsi yang terdampak pandemi Covid-19,” imbuh Direktur Pembiayaan dan Investasi SMI Sylvi J Gani.
Menurut Sylvi, hingga triwulan II-2021, SMI tetap berkomitmen pada pembiayaan infrastruktur sesuai mandatnya. Fokus pembiayaan hingga akhir 2021 akan lebih selektif terhadap proyek-proyek infrastruktur yang terbukti tahan terhadap pandemi. Proyek yang dibiayai juga akan fokus pada kebutuhan pokok seperti sistem penyediaan air minum.
Perluasan mandat
Pada tahun 2020, SMI mendapatkan perluasan mandat dari Kementerian Keuangan untuk menyalurkan dana PEN kepada pemerintah daerah dan BUMN berupa pinjaman senilai Rp 20 triliun.
Selain itu, SMI juga menyalurkan dana PEN berupa investasi pemerintah senilai Rp 15 triliun untuk tiga BUMN. Ketiga BUMN itu adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dana tersebut bertujuan untuk membantu kinerja setiap BUMN dalam mengatasi dampak pandemi terhadap pendapatan.
ARSIP PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
RSUD KonaweARSIP PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
Direktur Operasional dan Keuangan SMI Darwin Trisna Djajawinata menjelaskan, aset SMI di tahun 2020 sebesar Rp 100,7 triliun atau naik 32 persen dibandingkan tahun 2019. Capaian ini terbantu oleh kegiatan-kegiatan SMI mendukung program pemerintah melalui PEN, seperti pembiayaan pinjaman untuk daerah.
”Tidak hanya itu, di tahun 2020, SMI memperoleh kepercayaan besar dari sejumlah investor dalam rangka pembiayaan yang fasilitasnya mencapai 700 juta dollar AS. Secara laba, tahun 2020 kinerja SMI terjaga cukup baik. Ini menandakan secara korporasi, keuangan SMI dalam kondisi sangat sehat,” papar Darwin.
