Dorong Penerimaan, Pemerintah Lanjutkan Program Pengampunan Pajak
Kebijakan pengampunan pajak masuk dalam materi pembahasan dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Oleh
Dimas Waraditya Nugraha
·3 menit baca
Kompas
Spanduk sosialisasi pengampunan pajak terpampang di dinding jembatan penyeberangan orang Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta, Minggu (31/7/2016).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengindikasikan untuk kembali menjalankan program pengampunan atau amnesti pajak. Pemerintah memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang belum patuh di luar dan di dalam negeri untuk ikut program pengungkapan aset sukarela dengan tarif Pajak Penghasilan Final.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR terkait isu kepatuhan pajak, Senin (24/5/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung topik pengampunan pajak (tax amnesty) jilid kedua yang menurut rencana akan dilakukan pemerintah tahun ini.
Sri Mulyani mengatakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak telah memuat sejumlah rambu mengenai upaya untuk mendorong kepatuhan setelah program berakhir, termasuk pemanfaatan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) antarnegara.
”Sebetulnya sampai hari ini kami tetap mendapatkan AEoI dan akses informasi terhadap ribuan wajib pajak yang kami tindak lanjuti,” kata Sri Mulyani.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak telah memuat sejumlah rambu mengenai upaya untuk mendorong kepatuhan setelah program berakhir, termasuk pemanfaatan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) antarnegara.
Selain UU, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Nomor 2017 dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.
”Pemerintah telah memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk patuh, baik melalui program pengampunan pajak maupun fasilitas lainnya,” ujarnya.
Pemerintah juga berupaya melakukan reformasi yang tak hanya untuk pengumpulan pajak jangka pendek, tetapi juga memastikan APBN berkelanjutan pada masa depan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
”Dalam hal ini kita harus melihat bahwa ini adalah suatu respons yang hati-hati, yang harus dilakukan suatu negara ketika menghadapi situasi luar biasa,” kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah membahas rencana program pengampunan pajak jilid kedua. Ia menyebutkan kebijakan pengampunan pajak masuk dalam materi pembahasan dalam revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
TANGKAPAN LAYAR AKUN RESMI SEKRETARIAT PRESIDEN DI KANAL YOUTUBE
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan seusai rapat terbatas mengenai penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/5/2021).
Sebagai catatan, tahun 2022 penerimaan perpajakan ditargetkan tumbuh 8,37-8,42 persen dari outlook akhir tahun 2021. Secara nominal, angka tersebut setara dengan Rp 1.499,3 triliun-Rp 1.528,7 triliun.
Data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi rasio kepatuhan wajib pajak meningkat dari tahun ke tahun. Kepatuhan wajib SPT PPh pada 2015 tercatat baru sebesar 60 persen. Namun, pada 2019, angkanya melonjak menjadi 73 persen. Pada 2020, rasio kepatuhan pajak pelaporan SPT PPh naik lagi menjadi 78 persen.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menilai pengampunan pajak tidak terbukti meningkatkan penerimaan pajak jangka panjang. Buktinya, selama periode 2018-2020, rasio pajak terhadap PDB terus menurun hingga mencapai 8,3 persen.
”Rasio pajak atau rasio penerimaan pajak terhadap PDB bukannya naik malah melorot terus. Berarti ada yang tidak beres dengan program pengampunan pajak,” ujarnya.
Bhima memandang program pengampunan pajak rawan digunakan untuk pencucian uang lintas negara. Dengan mengatasnamakan pengampunan pajak, lanjutnya, perusahaan yang melakukan kejahatan keuangan bisa memasukkan uang ke Indonesia.
”Pemerintah seharusnya melakukan kebijakan untuk mengejar pajak mereka yang tidak ikut tax amnesty 2016. Data pengampunan pajak jilid satu, kan, sudah lengkap, kemudian ada pertukaran informasi pajak antarnegara dan dokumen internasional,” ujarnya.
