Ancaman dan tantangan pemulihan ekonomi nasional kian berat. Pemerintah berkomitmen memberikan bantuan bagi pelaku usaha, khususnya sektor UMKM, untuk tetap bertahan. Bantuan tak sebatas finansial.
Oleh
Stefanus Osa Triyatna
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop dan UKM akan berupaya maksimal untuk pemulihan ekonomi nasional, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, di tengah ancaman lonjakan kasus Covid-19. Potensi penularan Covid-19 dapat dipicu oleh para ekspatriat dan pekerja saat momentum hari raya Idul Fitri meskipun pemerintah sudah melarang mudik atau pulang kampung.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop dan UKM Eddy Satriya saat menghadiri acara bazar ramadhan dan penunjukan duta UMKM di Majalengka, Jawa Barat, Senin (3/5/2021) petang, mengatakan, ancaman dan tantangan pemulihan ekonomi nasional (PEN) kian berat. Pemerintah berkomitmen memberikan bantuan bagi pelaku usaha, khususnya sektor UMKM, untuk tetap bertahan.
Di sisi lain, pemerintah juga tetap fokus mengendalikan laju pertambahan kasus Covid-19 melalui berbagai upaya pencegahan yang dipimpin oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 bersama Kementerian Kesehatan.
”Seperti diperkirakan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) pada pertengahan 2020 tentang kemungkinan gelombang kedua pandemi Covid-19, memang di beberapa negara hal itu terjadi. Akibatnya, penyembuhan dan penyelesaian virus bertambah lama. Artinya, pemulihan ekonomi juga akan bertambah tantangannya,” kata Eddy dalam siaran pers.
Bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM, antara lain, berupa program restrukturisasi, pemberian subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan non-KUR, Pajak Penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah, serta imbal jasa penjaminan dan penyediaan dana bergulir bagi koperasi yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebagai satuan kerja Kemenkop dan UKM.
Tahun ini pemerintah juga dipastikan melanjutkan pemberian bantuan produktif untuk pelaku usaha mikro (BPUM). Menurut Eddy, anggaran BPUM yang telah disiapkan tahun 2021 sebesar Rp 11,76 triliun. Anggaran sebesar itu diperuntukkan bagi 9,8 juta pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia. Diharapkan akan ada tambahan untuk tiga juta penerima.
Adanya BPUM diharapkan dapat membantu UMKM untuk tetap bertahan di masa pandemi Covid-19 yang belum mereda. Selama ini, UMKM selalu menjadi bumper bagi krisis ekonomi, seperti krisis moneter tahun 1997-1998 dan krisis tahun 2008.
Eddy optimistis bahwa dengan sinergi semua pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah, krisis ekonomi akibat Covid-19 bisa dilalui dengan baik melalui gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), khususnya untuk produk UMKM.
"Kita tetap mengharapkan ada pendataan oleh kepala dinas dan stakeholder terkait. Meski tahun ini jumlahnya turun menjadi Rp 1,2 juta per penerima, tetapi kami rasa bantuan BPUM bisa jadi tambahan modal produktif dan jadi tambahan untuk pengadaan bahan baku bagi pelaku usaha mikro," ujar Eddy.
Eddy mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Majalengka yang berperan aktif mendampingi dan membina UMKM sehingga bisa berkontribusi terhadap perekonomian wilayah. Pertumbuhan ekonomi Majalengka menjadi salah satu yang positif dibandingkan wilayah lainnya. Hal itu disebabkan peran sektor UMKM, khususnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, di wilayah ini berkembang cukup baik meski di tengah pandemi.
”Majalengka memperlihatkan resilient di tengah pandemi. Di sini sektor pertanian tumbuh bagus. Jadi, ini perlu kerja sama kita semua agar tidak hanya soal pemasaran yang digarap, tetapi sediakan pula bentuk dukungan lain, terutama bagi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Saya pikir dalam lima tahun mendatang ini bisa menjadi tumpuan ekonomi kita,” kata Eddy.
Bupati Majalengka Karna Sobahi mengatakan, jumlah UMKM di wilayahnya tahun 2020 mencapai 28.722 unit. Dari jumlah itu didominasi oleh sektor usaha mikro yang mencapai sekitar 27.542 unit. Besarnya jumlah UMKM ini diharapkan bisa menjadi penopang bagi perekonomian di Majalengka.
Karna menambahkan, dalam menjalankan usaha, para pelaku UMKM menemukan berbagai kendala, di antaranya keterbatasan modal usaha, kendala teknis, hingga keterbatasan akses pemasaran. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar ada keikutsertaan dari semua pihak, khususnya Kemenkop dan UKM, untuk memberikan dukungan.
”Majalengka meminta bantuan. Sebab, awalnya kota ini sepi ibarat kota pensiun, tetapi kami terus gerak cepat dengan melakukan inovasi, kreativitas untuk ciptakan sesuatu,” ujar Karna.
Para pelaku UMKM menemukan berbagai kendala, di antaranya keterbatasan modal usaha, kendala teknis, hingga keterbatasan akses pemasaran.
Untuk bantuan BPUM tahun 2020, Kabupaten Majalengka mendapatkan dana Rp 87 miliar yang diperuntukkan bagi 36.000 pelaku usaha mikro. Tahun ini, pihaknya telah mengajukan ke pemerintah pusat agar program BPUM bagi 17.000 pelaku usaha mikro kembali mendapatkan BPUM tersebut.
Sementara itu, terkait penunjukan Aurra Kharisma sebagai Duta UMKM Majalengka, Karna berharap bisa memberikan efek positif bagi pemasaran produk UMKM Majalengka. Sebagai Miss Grand Internasional 2021 yang bergaul di dunia internasional, Aurra dinilai memiliki relasi yang baik dalam kancah global sehingga bisa menjadi sarana peningkatan merek UMKM lokal di dunia internasional.
”Sehebat apa pun potensi yang kita miliki, tanpa strategi pemasaran yang baik, potensi ini akan menjadi biasa saja. Maka, dengan Duta UMKM ini, kita berharap bisa membantu pemasaran produk UMKM,” ujar Karna.
Aurra Kharisma mengaku terhormat atas penobatan dirinya sebagai Duta UMKM Majalengka. Dia berharap dengan kepercayaan tersebut bisa membantu masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Majalengka, dalam mendapatkan pasar baru.
Dia menyatakan kesiapannya membantu pemasaran produk UMKM di kancah internasional melalui jaringan yang dimilikinya. ”Mudah-mudahan, saya bisa membantu Bapak-Ibu semua dalam mempromosikan produk-produk UMKM Majalengka supaya bisa lebih dikenal luas,” kata Aurra.