Pemprov NTT Prioritaskan Pembangunan 78 Ruas Jalan Provinsi
Pembangunan 78 ruas jalan propinsi di Nusa Tenggara Timur dikebut pengerjaannya hingga 2022 dengan sebagian dana bersmuber dari pinjaman daerah, agar akses ke beberapa kabupaten semakin terbuka.
Oleh
KORNELIS KEWA AMA
·4 menit baca
KUPANG, KOMPAS - Pemprov Nusa Tenggara Timur memprioritaskan pembangunan 78 ruas jalan provinsi yang tersebar di 23 kabupaten/kota sampai dengan 2022. Sebanyak 32 ruas jalan sedang dalam proses tender. Biaya pembangunan jalan strategis ini sebagian dari pinjaman daerah. Kawasan sentra produksi pertanian dan perkebunan, sebaiknya dibangun akses jalan yang lebih memadai untuk dilalui.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) Maksi Nenabu kepada pers di Kupang, Selasa (30/3/2021) mengatakan, Pemprov menargetkan 906 ruas jalan yang harus dibangun. Tetapi anggaran terbatas, ditambah pandemi Covid-19 sehingga sebagian anggaran dialokasian untuk menangani Covid-19.
Sebenarnya ada 906 ruas jalan, dan 78 ruas ini diantaranya ditetapkan sebagai prioritas, dan harus dibangun sampai dengan 2022. Dari jumlah itu, saat ini sebanyak 32 jalan dalam proses tender, sisa 46 ruas akan ditangani tahun 2022. "Proses tender ini berlangsung terbuka, tanpa intervensi mana pun. Siapa saja dipersilahkan ikut proses sesuai ketentuan dan dilakukan secara dalam jaringan,”kata Nenabu.
Pekerjaan 32 ruas jalan yang ditender itu berupa peningkatan kualitas jalan, perbaikan rusak berat, sedang, dan ringan. Pemprov telah melakukan survei terhadap setiap kondisi jalan yang ada, kemudian menentukan mana yang segera digarap 2021 dan yang dikerjakan pada 2022.
Jalan prioritas yang dimaksud terkait dengan pengembangan ekonomi di wilayah itu seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber daya alam lain. Akses menuju lokasi itu perlu dibangun segera mungkin untuk percepatan pembangunan dan pengelolaan kawasan itu. Masyarakat yang berada di wilayah itu bisa segera mengolah sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Kewenangan provinsi
Jalan yang menjadi kewenangan provinsi, dibiayai dari APBD Provinsi. Tetapi kondisi keuangan APBD saat ini terbatas sehingga Pemprov melakukan pinjaman melalui bank NTT senilai Rp 900 miliar. Jumlah dana Rp 900 miliar ini antara lain untuk membiayai 32 ruas jalan strategis tahun ini.
Proses tender ini berlangsung terbuka, tanpa intervensi mana pun. Siapa saja dipersilahkan ikut proses sesuai ketentuan dan dilakukan secara dalam jaringan (Maksi Nenabu)
Selain itu, Pemprov juga meminjam dana dari PT Sarana Multi Infastruktur (SMI) Persero, senilai Rp 189,7 miliar. Pinjaman ini, khusus untuk membiayai 16 ruas jalan strategis provinsi di NTT sejak 2020 - 2021.
Ia mengatakan, Gubernur NTT Viktor Laiskodat terus melakukan sejumlah terobosan terkait pembangunan infrastruktur jalan di NTT. Pinjaman dari PT SMI Persero ini akan ditutup dengan dana APBD provinsi secara bertahap. Jalan sangat penting, sebagai kunci kesuksesan dalam pembangunan di wilayah terpencil.
Panjang jalan provinsi mencapai 3.003 km. Ruas jalan ini tersebar di 23 kabupaten/kota di NTT antara lain, Manggarai Barat sepanjang 143,8 km, Sumba Tengah 43,9 km, Sumba Barat Daya 280,8 km, Nagekeo 60,7 km, Manggarai Timur 113 km, Malaka 90,6 km, dan Kota Kupang 20 km. Jalan dalam kondisi rusak berat, sedang, dan ringan mencapai 906,6 km.
Total panjang jalan di 22 kabupaten 16.000 km. Kondisi jalan bagus 4.800 km, sementara jalan dalam kondisi rusak dengan kategori berat, sedang, dan ringan mencapai 11.200 km. Kondisi jalan kabupaten jauh lebih buruk dibanding jalan provinsi.
Jalan provinsi ini menghubungkan dua atau beberapa kabupaten/kota, pelabuhan, dan sentra-sentra produksi pertanian atau sumber daya alam lain di lebih dari satu kabupaten. Sementara jalan kabupaten menghubungkan pusat ibu kota kabupaten dengan semua kecamatan di kabupaten itu, atau jalan yang menghubungkan satu kecamatan dengan kecamatan lain di kabupaten itu.
Perkerasan jalan
Pemerhati masalah infrastruktur jalan Manggarai Timur, Bone Uha mengatakan, jalan provinsi yang menghubungkan kecamatan Elar dan Elar Selatan sepanjang 113 km, telah dibangun sepanjang 80 km oleh Pemprov tahun 2020.
Pembangunan itu berupa rotec pavement atau perkerasan jalan dengan pasir dan kerikil. Saat musim hujan, jalan ini sangat mudah terbawa banjir, kemudian terjadi pengikisan, lobang, dan kubangan air di sepanjang jalan.
Mantan anggota DPRD Manggarai Timur tiga periode ini mengatakan, wilayah Elar dan Elar Selatan sebagai pusat produksi padi, jagung, umbi-umbian, kopi, coklat, kelapa, pinang, pisang, mangga, rambutan, cengkeh, dan vanilla maka sebaiknya jalan diaspal sehingga bisa bertahan sepanjang musim hujan. Musim panen produksi perkebunan ini biasanya pasca musim hujan, yakni April-Agustus. Jika jalan tidak diaspal, kendaraan sulit masuk ke wilayah itu.
Selama ini hasil produksi perkebunan tersebut sulit dipanen karena kondisi jalan rusak. Ketika jalan itu dipekerkeras dengan pasir dan batu, hanya bertahan selama musim kemarau. Itu pun sepanjang jalan dipadai debu tanah, dan saat hujan tiba jalan mudah rusak bahkan sulit dilalui kendaraan seperti saat ini.
Ketua Masyarakat Trasportasi Indonesia Wilayah NTT Don Gaspar Noelsaku mengatakan, NTT butuh waktu 20-50 tahun untuk menyelesaikan pembangunan seluruh ruas jalan yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Itu pun belum tentu bertahan sampai 5 tahun, usia jalan sangat tergantung juga pada kontur tanah. Jika jalan itu dibangun hotmix tetapi kondisi tanah sangat labil, bergerak, patah, dan mudah longsor, cepat rusak.
“Saatnya pemerintah mulai merencanakan untuk membangun sistem rel kereta api di daerah termasuk NTT. Wilayah pantai utara kabupaten Kupang sampai perbatanasan Oecussi, Timor Leste misalnya, bisa dibangun rel kereta api, demikian pula jalan di pantai utara Flores,”kata Noelsaku.