Bank Dunia Dorong Pemanfaatan Potensi Besar Ekonomi Biru

Pengembangan ekonomi biru menjadi tantangan global menuju pembangunan yang berkelanjutan. Penerapannya dinilai penting bagi Indonesia guna mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera dan lingkungan laut yang sehat.

Bank Dunia, dalam laporan ”Laut untuk Kesejahteraan: Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia”, menguraikan bahwa laut Indonesia memiliki banyak potensi ekonomi besar jika dikelola secara berkelanjutan. Laut merupakan pusat kemakmuran Indonesia yang terdiri dari 17.500 pulau, 108.000 kilometer garis pantai, dan tiga perempat wilayah laut. Sumber keuntungan dari kegiatan ekonomi laut ditaksir senilai lebih dari 180 miliar dollar AS setiap tahun.

Adapun sektor perikanan di Indonesia memiliki kontribusi produk domestik bruto senilai 27 miliar dollar AS per tahun, menghidupi 7 juta tenaga kerja, dan memenuhi lebih dari 50 persen kebutuhan protein hewani di Indonesia. Di tingkat global, laut berkontribusi 1,5 triliun dollar AS per tahun terhadap ekonomi.

Managing Director of Development Policy and Partnership Bank Dunia Mari Elka Pangestu mengemukakan, pengelolaan lautan secara lestari merupakan isu dan tantangan global. Dibutuhkan kerja sama internasional untuk mengelola laut secara adil dan lestari serta menghindari praktik penangkapan ikan berlebih dan pencemaran laut. Sebagai negara kepulauan terbesar dunia, Indonesia memiliki peran yang besar.

Baca juga : Komitmen RI atas Transformasi Pengelolaan Laut Berkelanjutan Diuji

Bank Dunia mendampingi negara-negara di dunia untuk strategi pengembangan ekonomi biru. Selain itu, Bank Dunia juga mengkaji kembali pendekatan ekonomi kelautan dengan memusatkan perhatian pada ekonomi biru. Langkah ini menjadi strategi utama untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara yang lestari. Ekonomi biru mendukung pemerintah di berbagai negara untuk memberikan manfaat laut yang memakmurkan, perkembangan ekonomi berkelanjutan, serta pencapaian kelestarian dan pertumbuhan secara beriringan.

Per Maret 2020, Bank Dunia sudah membiayai proyek senilai 5,6 miliar dollar AS serta mendukung dana bantuan internasional (multi donor trust fund) yang pro-ekonomi biru untuk pengembangan sektor kelautan dan sumber daya kelautan yang lestari. Bank Dunia juga memberikan dukungan teknis untuk peningkatan produktivitas perikanan, pengembangan kapasitas pemerintah untuk mengelola sumber daya kelautan.

Salah satu program yang sedang disiapkan adalah laut untuk kesejahteraan yang memfokuskan pada pelestarian dan konservasi ekosistem bakau. Pelestarian ekosistem bakau penting demi keberlangsungan dan menjadi program stimulus yang dalam jangka pendek menyerap lapangan kerja serta tujuan konservasi jangka panjang.

”Kita membutuhkan program yang terpadu, ekonomi biru dan hijau, untuk strategi pembangunan tangguh dan lestari,” kata Mari dalam paparan laporan Bank Dunia, ”Laut untuk Kesejahteraan: Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia”, Kamis (25/3/2021).

Advisor Institute for Sustainable Earth and Resources (ISER) Universitas Indonesia Rachmat Witoelar mengemukakan, sistem perekonomian dunia, krisis iklim, dan laut saling berkaitan. Dalam mendorong perkembangan ekonomi dunia diperlukan upaya pelestarian laut, pengawasan, pertukaran data dan informasi antarpihak, serta pengembangan sistem peringatan dini untuk mengatasi dampak negatif perubahan iklim. ”Diperlukan kerja sama antarpemangku, pemerintah, dan akademisi untuk mendukung kebijakan berbasis sains,” katanya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Nelayan mencari ikan di kawasan perairan Gili Kapal, Sambilia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu.

Baca juga : Pemerintah Tidak Konsisten soal Cantrang

Environmental Economist Bank Dunia David Kaczan mengungkapkan, Indonesia sudah melakukan sejumlah upaya dalam pengendalian sektor perikanan dan kelautan. Namun, sering kali kekurangan informasi menjadi hambatan karena data masih tersebar, bahkan belum tersedia. Minimnya data tidak perlu menjadi penghalang untuk menunda rencana aksi. Ketimpangan informasi dapat diatasi secara bertahap melalui koordinasi antarpemangku kepentingan.

Sejumlah tantangan dalam pengendalian ekosistem laut dan pesisir antara lain 38 persen dari ikan yang ditangkap melebihi kemampuan ekosistem (overfishing), sekitar sepertiga dari terumbu karang Indonesia dalam kondisi kurang baik, serta ekosistem pesisir yang penting, seperti bakau, mengalami pengurangan yang besar. Sementara itu, sampah laut menimbulkan kerugian bagi perekonomian Indonesia senilai lebih dari 450 juta dollar AS setiap tahun. Beberapa destinasi wisata laut dan pesisir juga telah menunjukkan dampak dari pengunjung yang terlalu padat dan belum memiliki infrastruktur dasar yang memadai.

Pihaknya mengusulkan beberapa rekomendasi untuk mendukung sektor perikanan yang berkelanjutan dan produktif, di antaranya penerapan sistem Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia dan memperkuat area taman laut dengan memanfaatkan potensi dukungan dari dana abadi nasional dan kemitraan dengan sektor swasta. Selain itu, memperluas moratorium alih fungsi hutan primer, termasuk ekosistem mangrove, untuk mencegah kerusakan, serta mengurangi sampah plastik di laut.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Safri Burhanuddin menjelaskan, Pemerintah Indonesia terus berupaya menekan ancaman degradasi lingkungan dan pesisir, serta menjajaki potensi pendanaan untuk restorasi dan rehabilitasi melalui kerja sama lintas sektor dan pemangku kepentingan.

Kompas

Sejumlah nelayan menarik pukat atau jala ikan di Pantai Gampong/Kampung Jawa, Kota Banda Aceh, Kamis (1/5/2014). Aceh memiliki potensi hasil laut berlimpah, tetapi belum dimaksimalkan. Salah satu penyebabnya, minimnya fasilitas melaut yang dimiliki nelayan.

Dalam empat tahun, pemerintah menargetkan restorasi terumbu karang mencapai 637.000 hektar. Selain itu, pengurangan sampah plastik hingga 75 persen hingga tahun 2025, di antaranya dengan daur ulang sampah. Wilayah pariwisata, kelautan, dan pesisir sangat terdampak sampah plastik. Tahun ini, pemerintah menargetkan pengurangan sampah plastik hingga 61 persen.

”Untuk restorasi bakau, pemerintah mengundang perusahaan untuk ikut melestarikan dan merehabilitasi bakau di tempat (perusahaan) beroperasi,” kata Safri.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Arifin Rudiyanto mengemukakan, ada beberapa strategi utama yang diterapkan dalam transformasi ekonomi inklusif, antara lain meningkatkan produktivitas ekonomi dan pariwisata, mengembangkan ekonomi hijau, termasuk ekonomi biru dan transisi energi.

Baca juga : Ekonomi Laut Berkelanjutan