Upaya untuk menaikkan kontribusi ekonomi biru terhadap PDB Indonesia membutuhkan perbaikan, dalam hal inklusivitas dan tata kelola sumber daya kelautan. Indonesia disarankan fokus pada sektor perikanan dan wisata bahari.

Indonesia dan PBB menjalin kemitraan untuk memperkuat peran kelautan dalam konservasi. Hal ini sekaligus untuk meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah meluncurkan panduan penyusunan instrumen pendanaan biru. Langkah itu untuk memperkuat perekonomian nasional sekaligus mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan infrastruktur keantariksaan di Indonesia akan digeser pada skema kemitraan publik-swasta. Masih banyak hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari regulasi hingga keterlibatan masyarakat.

Penerapan ekonomi biru melalui program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu memerhatikan aspek keadilan laut. Salah satunya dengan meningkatkan partisipasi nelayan.

PDB kemaritiman pada 2020 sebesar Rp 1.212 triliun atau 11,31 persen dari PDB nasional senilai Rp 10.722 triliun. Nilai itu turun Rp 19 triliun ketimbang tahun 2019 sebesar Rp 1.231 triliun sebagai dampak pandemi.

Pembangunan ekonomi biru dan energi hijau dinilai mendesak untuk mengatasi krisis global di bidang pangan dan energi. Indonesia perlu mendorong komitmen negara maju untuk penerapan ekonomi biru pada presidensi G20.

Untuk meningkatkan kapasitas geopolitik Indonesia, maka perlu dikembangkan kerangka kerja pada lima isu strategis, yakni demokrasi, ekonomi hijau, ekonomi biru, transformasi digital, dan ketahanan Ibu Kota Nusantara.