”Holding” BUMN tak sekadar menyasar pelaku usaha ultramikro. Pembentukan perusahaan induk yang akan dimotori BRI ini juga akan berupaya mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir.
Oleh
Dimas Waraditya Nugraha
·3 menit baca
KOMPAS/SHARON PATRICIA
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) Teten Masduki (tengah) sedang memegang sepatu produksi lokal bermerek Fortuna Shoes. Kunjungan pameran ini dalam rangka peresmian Gedung Smesco sebagai pusat layanan konsultasi bagi koperasi dan UMKM, Kamis (2/7/2020), di Jakarta.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menunjukkan keberpihakan terhadap produk dalam negeri melalui pembentukan induk usaha badan usaha milik negara yang bergerak di sektor pembiayaan ultramikro. Kehadiran induk usaha ini diharapkan berdampak positif pada ekosistem pembiayaan ultramikro yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Pembentukan induk usaha atau holding badan usaha milik negara (BUMN) pembiayaan usaha ultramikro ditargetkan rampung pada triwulan III-2021. Holding ini akan beranggotakan tiga BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Direktur Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha kecil Menengah (LLP-KUKM) atau Smesco Indonesia Leonard Theosabrata, Jumat (12/3/2021), mengatakan, pembentukan induk usaha yang kemungkinan besar akan dipimpin oleh BRI akan sangat memantik optimisme pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Optimisme ini terbangun karena BRI cukup berhasil dalam memberi pendampingan dengan beban pinjaman yang sangat terjangkau.
Bahkan, sebagian besar kredit usaha rakyat disalurkan oleh BRI mampu mengangkat pelaku UMKM sudah mampu naik ke kelas. ”Pelaku mikro membutuhkan agregasi sehingga skala ekonomi produksinya dapat lebih baik untuk menjawab potensi pemulihan ekonomi tahun ini,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta.
UMKM membutuhkan skema pembiayaan modern yang tidak lagi mensyaratkan agunan dalam pemberian kredit. Rata-rata usaha mikro tidak memiliki aset memadai yang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit.
Pembentukan induk usaha BUMN pembiayaan ultramikro juga dapat mempermudah akses pembiayaan bagi usaha mikro dengan bunga yang rendah. Saat ini porsi kredit perbankan untuk UMKM baru 20 persen. Hal ini cukup disayangkan mengingat kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 60 persen dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 97 persen.
Menurut Leonard, UMKM membutuhkan skema pembiayaan modern yang tidak lagi mensyaratkan agunan dalam pemberian kredit. Rata-rata usaha mikro tidak memiliki aset memadai yang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit.
Selain pembiayaan, pelaku UMKM saat ini juga membutuhkan pendampingan untuk mendigitalisasi bisnis mereka. Pembiayaan tanpa pendampingan digitalisasi justru tidak akan banyak membantu pemulihan operasional mereka pada tahun ini.
”Kami juga terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan platform digital agar mereka mendapat akses pasar lebih luas,” katanya.
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, awal Februari 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggulirkan rencana pembentukan holding tersebut. Pembentukan perusahaan induk ini akan dilakukan melalui penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue BRI.
Pemerintah akan mengambil bagian seluruhnya dari rights issue BRI dengan cara mengalihkan saham seri B negara pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Pegadaian. Setelah transaksi rights issue, BRI akan memiliki seluruh saham seri B Pegadaian dan PMN.
Penyertaan atau penyetoran seluruh saham seri B negara pada Pegadaian dan PNM dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.
Saat ini, rencana rights issue tersebut telah mendapatkan arahan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan komite privatisasi dan akan dikonsultasikan dengan DPR.
KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercengkerama dengan salah satu penerima kredit ultramikro saat kunjungan kerja ke kampung pojok, Desa Sindangsari, Serang, Banten, Jumat (15/3/2019).
Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, di balik pembentukan holding pembiayaan ultramikro, pemerintah memiliki visi untuk membangun ekosistem pinjaman yang dapat menjangkau para pelaku usaha secara lebih luas, tanpa harus menanggalkan spesialisasi dan segmentasi masing-masing perusahaan.
Tidak hanya membidik yang belum memiliki akses ke pendanaan, pemerintah juga ingin memberikan pinjaman kepada masyarakat yang masih mengandalkan rentenir untuk memenuhi kebutuhan modal mereka.
Dari survei yang dilakukan BRI, hingga 2018 masih ada sekitar 5 juta masyarakat yang menggunakan jasa rentenir. Sunarso menyebut jika dikalkulasi bunga yang harus dibayar masyarakat atas pinjaman dari rentenir itu mendapai 100 persen-150 persen.
Sementara itu, Executive Vice President Keuangan dan Operasional PNM Sunar Basuki menyatakan, PNM siap mengikuti arahan pemerintah dalam pembentukan sinergi BUMN ultramikro. Sinergi ini bertujuan meningkatkan pemberdayaan usaha ultramikro dengan menyasar 57 juta pelaku usaha ultramikro.
