Wapres Ma\'ruf Amin: Bank Muamalat Tidak Boleh Mati
Pemerintah akan berusaha menyelamatkan Bank Muamalat. Holding Perusahaan Pengelola Aset-Danareksa direncanakan akan digunakan untuk membantu Bank Muamalat.
Oleh
·3 menit baca
SEKRETARIAT WAPRES
Wakil Presiden Ma\'ruf Amin, Selasa (16/2/2021).
JAKARTA,KOMPAS – Pemerintah akan sedapat mungkin menyelamatkan Bank Muamalat. Holding Perusahaan Pengelola Aset-Danareksa pun direncanakan akan digunakan untuk membantu Bank Muamalat.
Wakil Presiden Ma\'ruf Amin menyampaikan harapan supaya masalah kinerja pembiayaan di Bank Muamalat bisa diselesaikan. “(Bank) Muamalat itu boleh sakit, tapi tidak boleh mati. Dia punya historis yang memulai munculnya bank syariah. Jadi semacam monumental untuk menggerakkan umat,” tutur Wapres saat memimpin pertemuan dengan pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Selasa (9/3/2021) sore.
Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Erick Thohir memperkenalkan kepengurusan MES. Hadir antara lain tiga orang Wakil Ketua Umum MES yakni Teten Masduki, Muhammad Lutfi, dan Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Jenderal MES Iggi Haruman Achsien dan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi sebagai Bendahara Umum MES.
Untuk menyelamatkan Bank Muamalat, Erick mengatakan penyelamatan tetap akan menggunakan organ-organ BUMN. Apalagi, saat ini ada holding Perusahaan Pengelola Aset (PPA)-Danareksa yang pembentukannya baru dibahas dalam rapat tertutup yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Senin (8/3/2021). Diharap PPA-Danareksa bisa membantu menyelamatkan Bank Muamalat.
Wakil Presiden Ma\'ruf Amin bertemu dengan pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah yang dipimpin Ketua Umum Erick Thohir (kanan) di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Selasa (9/3/2021).
Permodalan perusahaan ini sudah tergerus karena penumpukan aset berkualitas buruk sejak 1998. Selain itu, buruknya kualitas pembiayaan perusahaan memperparah kondisi.
Pada 2015, rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) Bank Muamalat menyentuh angka 7,11 persen. Setahun berikutnya, 2016, NPF membaik menjadi 3,83 persen. Namun, pada triwulan III-2019 kembali menjadi 5,64 persen. Setahun berikutnya belum juga membaik. Pada triwulan III-2020, NPF Bank Muamalat tercatat 5,69 persen.
Awal tahun 2020, Bank Muamalat mendapatkan kucuran investasi dari konsorsium Al-Falah Investment Pte Ltd, bentukan Komisaris Utama Bank Muamalat Ilham Habibie.
Selain itu, awal tahun ini Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berencana menanamkan investasi di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Investasi senilai Rp 3 triliun ini akan dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, investasi tier 1 melalui penambahan saham sebesar Rp 1 triliun dan investasi tier 2 Rp 2 triliun.
Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Erick Thohir menjadi pembicara di acara Afternoon Tea Kompas secara daring, Jumat (4/9/2020). Diskusi ini terbatas untuk anggota Kompas Collaboration Forum yang terdiri dari para CEO dan direktur berbagai perusahaan.
Mengenai rencana BPKH ini, Erick mengatakan sudah ada kesepakatan-kesepakatan antara Kementerian BUMN, BPKH, dan Otoritas Jasa Keuangan serta Badan Pemeriksa Keuangan. “Kita sudah ada kesepakatan-kesepakatan bagaimana penyelamatan Bank Muamalat ini tetap melibatkan organ BUMN,” tuturnya.
Wapres juga dijadwalkan memimpin rapat mengenai Bank Muamalat Jumat ini.
Reformasi Perpajakan
Terkait keuangan syariah secara umum, Wapres Amin maupun para pimpinan MES menyadari pembiayaan syariah tak kompetitif.
Erick mengatakan, sistem bagi hasil pembiayaan syariah cukup tinggi. Karenanya, diharapkan ada pembiayaan syariah yang lebih ramah dengan pengusaha. Dengan demikian, pembiayaan syariah bisa berkompetisi dengan pembiayaan konvensional.
Kompas
Kinerja perbankan syariah sepanjang 2020
Lutfi juga menyebutkan perlunya ada perbaikan kebijakan terkait bagi hasil pembiayaan syariah ini. Tanpanya, industri syariah Indonesia tak akan bisa bersaing dengan industri syariah negara-negara lain.
Wapres Amin menambahkan, perlu diperiksa beban-beban apa saja yang membuat pembiayaan syariah lebih mahal ketimbang pembiayaan konvensional. Bila diperlukan, reformasi perpajakan untuk lembaga keuangan syariah perlu dilakukan.
