Lonjakan Kasus Covid-19 Bisa Hambat Pemulihan Ekonomi
Kesehatan publik harus diprioritaskan jika ingin membuka kegiatan ekonomi dan bergerak menuju pemulihan. Jika kasus Covid-19 terus naik, pemulihan ekonomi akan lebih terbatas.
Calon penumpang kereta api antre untuk melakukan tes cepat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (17/12/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pengetatan pada sejumlah sektor dalam masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2021. Kebijakan itu antara lain pengaturan jumlah karyawan yang bekeja di kantor maksimal 50 persen, pembatasan operasional pusat perbelanjaan termasuk tempat usaha seperti kafe, restoran, dan bioskop, serta kewajiban tes antigen bagi warga yang akan keluar masuk Jakarta menggunakan transportasi umum.
JAKARTA, KOMPAS — Perekonomian Indonesia memang membaik dan memasuki tahapan pemulihan. Namun, pemulihan ekonomi berisiko tidak merata di semua sektor usaha karena permasalahan Covid-19 masih belum tertangani. Jika kasus Covid-19 terus naik, pemulihan ekonomi akan lebih terbatas.
Lead Country Economist World Bank Indonesia Ralph Van Doorn, Kamis (17/12/2020), menuturkan, kondisi ekonomi domestik memulih perlahan pada paruh kedua 2020. Pemulihan didukung pembukaan aktivitas ekonomi secara bertahap, baik di tingkat nasional maupun global, sehingga laju kontraksi melambat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Indonesia pada triwulan III-2020 tumbuh minus 3,49 persen, tidak sedalam triwulan II-2020 yang minus 5,32 persen.
Meski demikian, lanjut Doorn, dampak krisis Covid-19 terus terasa. Permintaan domestik masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan sebelum krisis. Per September 2020, tingkat permintaan berada 2,8 persen di bawah periode yang sama tahun lalu. Kondisi diperparah lonjakan angka pengangguran dan setengah menganggur.
”Beberapa sektor usaha mulai pulih, tetapi sebagian masih tertekan karena kegiatannya bergantung kontak fisik. Indonesia mesti mewaspadai kecepatan pemulihan yang tidak merata di semua sektor,” ujarnya dalam peluncuran laporan Prospek Ekonomi Indonesia Edisi Desember 2020 secara virtual.
Menurut Doorn, sektor usaha yang paling lambat pulih adalah usaha yang membutuhkan kontak fisik intensif dan interaksi tatap muka dengan konsumen, seperti transportasi, perhotelan, perdagangan glosir dan eceran, konstruksi, dan manufaktur. Bank Dunia memproyeksikan sektor-sektor itu sulit pulih dalam jangka pendek atau sekitar dua tahun.
Sebaliknya, sektor usaha yang pemulihannya cepat dan sejalan dengan trajektori global adalah sektor keuangan, pendidikan, komunikasi, dan telekomunikasi.
Kesehatan masyarakat
Doorn menekankan, Indonesia harus tetap memprioritaskan kesehatan masyarakat jika ingin membuka kegiatan ekonomi dan bergerak menuju pemulihan. Kebijakan kesehatan fokus pada perbaikan sistem pengetesan dan pelacakan kontak, serta langkah-langkah persiapan untuk pengadaan dan pemberian vaksin.
”Jika kasus infeksi Covid-19 terus naik, perjalanan pemulihan ekonomi akan lebih terbatas,” kata Doorn.
Jika kasus infeksi Covid-19 terus naik, perjalanan pemulihan ekonomi akan lebih terbatas.
Berdasarkan laporan harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada 17 Desember 2020, ada 7.354 kasus baru yang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan 142 kematian dan 4.995 kasus sembuh. Sementara pemeriksaan laboratorium dilakukan pada 43.461 orang dalam sehari dengan 60.629 spesimen.
Dilaporkan juga, 510 kabupaten/kota sudah terdampak Covid-19 sehingga hanya 4 kota/kabupaten yang dinyatakan belum terdampak penyakit yang disebabkan oleh virus Sars-CoV-2 ini.
”Untuk mencegah kejadian serupa (lonjakan kasus pascaliburan) terulang, pemerintah sedang menyusun kebijakan terkait perjalanan selama periode libur Natal dan Tahun Baru sebagai langkah antisipasi pencegahan dari peningkatan kasus. Kebijakan itu antara lain terkait syarat testing bagi pelaku perjalanan,” kata Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Kamis.
Wiku juga berharap pemerintah daerah turut mengantisipasi potensi lonjakan mobilitas masyarakat. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan perjalanan jauh selama libur panjang nanti.
Pangkas proyeksi
Dalam laporan Prospek Ekonomi Indonesia Edisi Desember 2020, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 menjadi minus 2,2 persen. Sebelumnya, pada September 2020, perekonomian Indonesia diproyeksikan minus 1,6-2 persen dalam skenario terburuk.
World Bank Country Director for Indonesia and Timor-Leste Satu Kahkonen mengatakan, perjalanan pemulihan ekonomi Indonesia akan sangat panjang dan penuh tantangan. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan publik menjadi kunci dalam upaya pemulihan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Kedatangan vaksin ke Indonesia memang menjadi harapan. Namun, ketidakpastian vaksin juga masih besar. Sejauh ini masih belum diketahui efektivitas, daya tahan, dan jangkauan dari vaksin yang ada. Bahkan, sistem pengadaan dan pemberian vaksin juga belum diketahui.
”Butuh upaya yang kompleks dalam program vaksinasi. Jumlah penduduk Indonesia ratusan juta yang berada di ratusan pulau,” ujarnya.
Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 menjadi minus 2,2 persen.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo optimistis pemulihan ekonomi Indonesia sedang berjalan dan sesuai trajektori. Pada triwulan IV-2020, kinerja investasi, ekspor, dan konsumsi rumah tangga akan lebih baik dari dua triwulan sebelumnya.
Untuk mendukung pemulihan, BI akan melanjutkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan suku bunga rendah. Desember ini, BI telah mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 3,75 persen.
”Kebijakan suku bunga rendah tetap dilancarkan agar likuiditas di pasar tetap memadai,” ujarnya.
THE DENVER POST VIA AP PHOTO/HELEN H RICHARDSON
Gina Harper, koordinator klinis apotek, mengukur jumlah pasti vaksin Covid-19 untuk satu dosis sebelum diberikan kepada pasien pertama di Rumah Sakit UCHealth Poudre Valley di Fort Collins, Colorado, Senin (14/12/2020).
Perry menambahkan, BI bakal turut mendanai pembelian vaksin lewat mekanisme pembelian surat berharga negara (SBN) dengan skema berbagi beban (burden sharing). Berdasarkan surat keputusan bersama dengan Kementerian Keuangan pada 7 Juli 2020, bank sentral telah membeli SBN sebesar Rp 397,6 triliun.
Anggaran itu masih bisa dioptimalkan karena Undang-Undang APBN 2021 mengatur sisa anggaran pembelian SBN 2020 ini boleh tetap digunakan lagi pada tahun anggaran 2021. ”Pemerintah masih bisa memanfaatkan sisa dana hasil burden sharing 2020 yang belum dihabiskan seluruhnya. Kami juga mendukung penuh kalau sisa dana ini yang sebesar Rp 30 triliun-Rp 39 triliun itu diprioritaskan untuk membeli vaksin,” kata Perry.
Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, Teuku Riefky, berpendapat, pemulihan ekonomi secara keseluruhan masih belum pasti yang dipengaruhi masalah kesehatan dan efektivitas vaksin pada masa depan. Jika implementasi dan pendistribusian vaksin efektif, pemulihan bisa segera terjadi.
”Namun, jika kondisi pandemi semakin parah dan ada potensi pembatasan sosial yang lebih ketat, kepercayaan investor akan menurun,” kata Riefky.
Selain itu, investor akan melihat gambaran pemulihan ekonomi yang lebih suram apabila terjadi penghentian aktivitas ekonomi yang sedang berlangsung sebagai upaya mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 pada akhir tahun. Penerapan kembali PSBB juga akan menghambat permintaan agregat dalam waktu dekat.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F12%2Ffa37e138-3a3f-4ca0-bdc6-f7ca725fabcc_jpg.jpg){kind=logo}
