Sinkronkan Program Literasi Digital bagi Pelaku UMKM

Kini, ketika pandemi Covid-19 mengubah perilaku konsumen dan menuntut pelaku usaha bermigrasi ke daring, mayoritas pelaku UMKM di Indonesia kesulitan beradaptasi. Program literasi digital mesti padu.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Rini, pemilik UMKM batik Kanagoods di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, mengontrol kain batiknya yang sedang dijemur setelah proses pewarnaan, Senin, (27/7/2020). Pandemi Covid-19 menyebabkan penjualan secara tatap muka batik dengan pewarnaan alam tersebut jatuh. Untuk menyiasatinya, Kanagoods memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk memasarkan batiknya.

JAKARTA, KOMPAS — Program literasi digital bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah. Akibatnya, dampak yang diharapkan tidak optimal. Kini, ketika pandemi Covid-19 menuntut pelaku usaha bermigrasi ke daring, mayoritas pelaku UMKM kesulitan beradaptasi.

Selain pemerataan akses infrastruktur telekomunikasi, Co-founder UKMIndonesia.id Dewi Meisari menilai, UMKM membutuhkan kurikulum literasi digital yang padu secara nasional agar tidak timbul ketimpangan. ”Literasi digital bagi UMKM juga mesti dipegang oleh satu leading sector agar lebih efisien,” ujarnya, saat dihubungi, Selasa (28/7/2020).

Literasi digital bagi pelaku UMKM, kata Dewi, tidak hanya tentang bagaimana menggunakan produk dan fasilitas platform e-dagang dan media sosial. Pelaku usaha memerlukan edukasi dan literasi untuk membangun keunikan produk dan strategi memperkuat kanal pemasaran.

Oleh karena itu, kata Dewi, UKMIndonesia.id bersama dengan Organisasi Perempuan Perserikatan Bangsa-bangsa (UN Women) tengah menyusun materi dan silabus mengenai literasi ekonomi digital. Wujud materi ini berupa kursus gratis yang bisa diakses secara dalam jaringan.

Menurut Ketua Bidang Organisasi International Council for Small Business (ICSB) Indonesia Samsul Hadi, digitalisasi menjadi faktor kunci agar UMKM bisa bertahan dan berkembang di tengah pandemi Covid-19. Namun, pelaku UMKM tidak bisa diharapkan terjun ke ekosistem digital tanpa pendampingan dan pelatihan.

”UMKM lebih fleksibel merespons perubahan dibandingkan korporasi besar. Namun, UMKM sering kali kalah dari segi kapasitas, kualitas, dan akses pasar,” kata Samsul.

Berdasarkan survei Bank Pembangunan Asia (ADB) pada periode April-Mei 2020, sebanyak 48,6 persen dari total UMKM di Indonesia menutup usahanya seketika. UMKM yang penjualan bulanan turun lebih dari 30 persen mencapai 37,7 persen dari total 64,34 juta UMKM.

Baca juga: Waktunya ”Ekonomi dari Rumah”

Selain itu, 30,5 persen UMKM mengalami penurunan permintaan domestik, 19,8 persen mengalami gangguan produksi/rantai pasok, dan 14,1 persen mengalami pembatalan kontrak selama April-Mei 2020.

Stimulus

Pemerintah mengalokasikan Rp 123,46 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM. Program pemulihan mencakup pemberian subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi kredit, penjaminan modal kerja, insentif Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM, belanja imbal jasa penjaminan, dan pembiayaan investasi kepada korporasi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi stimulus UMKM hingga 22 Juli 2020 mencapai Rp 30,21 triliun atau 25,3 persen dari pagu. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, penyerapan anggaran stimulus UMKM cukup baik.

Selain stimulus, pemerintah menggelar sejumlah program untuk membantu UMKM di tengah pandemi. Kementerian Koperasi dan UKM, misalnya, menggelar pelatihan manajerial, vokasional, dan kewirausahaan melalui e-learning di edukumkm.id. Ada pula program Kakak Asuh untuk UMKM, Belanja di Warung Tetangga, Masker untuk Semua, dan pembelian produk UMKM.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, penyerapan stimulus harus dipercepat agar UMKM tidak semakin tertekan akibat Covid-19. Kondisi saat ini berbeda dengan krisis 1997-1998. UMKM di tengah pandemi justru menjadi pihak yang terdampak paling awal.

Pelaku e-dagang

Sejumlah pelaku e-dagang juga berupaya dalam meningkatkan dan memeratakan literasi ekonomi digital UMKM. Executive Vice President Consumer Goods Blibli Fransisca K Nugraha mengatakan, strategi yang terbukti jitu dalam menjangkau dan mengembangkan penjual UMKM potensial, baik di luar Jawa maupun di Jawa, ialah bekerja sama dengan pemerintah dan asosiasi industri di pusat dan daerah. Tujuannya menjangkau berbagai macam pelaku usaha.

Menurut Fransisca, kolaborasi tersebut berdampak pada peningkatan akses ataupun kemampuan berbisnis penjual UMKM dalam ekosistem e-dagang. ”Hal ini dapat memperluas pasar UMKM dan harapannya, penghasilan UMKM karena hadirnya e-dagang meningkat dan memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahap pemulihan pasca pandemi Covid-19 nantinya,” tuturnya.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Perajin menyiapkan bahan sisa kain untuk membuat masker dengan motif batik dan lurik di Kedungmundu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (24/7/2020). Saat ini penjualan pakaian batik mereka masih sepi dan lesu karena sedikitnya permintaan pasar.

External Communications Senior Lead Tokopedia Ekhel Chandra Wijaya berpendapat, secara fisik, perusahaan menghadirkan Tokopedia Center untuk menjangkau masyarakat di Indonesia agar dapat memanfaatkan peluang berjualan secara daring. Pusat ini salah satunya berperan sebagai sarana edukasi digital yang membantu para pegiat UMKM dalam memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha.

Selain itu, kata Ekhel, Tokopedia juga berkolaborasi dengan sejumlah mitra strategis, seperti pemerintah dan badan usaha milik desa. Kolaborasi ini menghasilkan seminar dan pelatihan daring yang bertujuan mempermudah UMKM setempat dalam menggunakan teknologi digital dan menyelesaikan tantangan bisnis selama pandemi Covid-19.