Upaya menekan arus impor barang melalui platform e-dagang disarankan tidak menggunakan opsi pembatasan harga minimal. Pemerintah bisa menempuh opsi lain, seperti pembatasan nomenklatur klasifikasi barang atau kode HS.

Pemerintah berusaha menegakkan tata kelola perdagangan secara elektronik atau e-dagang yang dinilai belum mendukung produk buatan dalam negeri serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Tanah Air.

Pelonggaran mobilitas masyarakat seiring kian terkendalinya pandemi Covid-19 membuat transaksi ekonomi digital tumbuh melambat. Pelaku industri perlu berinovasi karena peluang dinilai masih terbuka.

Kendati masih relatif kecil, bisnis layanan belanja bahan pokok secara daring dinilai berpeluang dikembangkan dalam jangka panjang. Hasil riset menunjukkan pertumbuhannya mencapai 4-5 persen sepanjang tahun 2019-2020.

Tingkat literasi keuangan dan digital masyarakat jadi salah satu faktor penopang kemajuan ekonomi digital. Selain mendongkrak literasi, Indonesia dinilai perlu punya strategi kebijakan ekonomi digital yang terintegrasi.

Bisnis yang membuat operasional pelayanan e-dagang kencang melaju kini makin semarak. Perusahaan rintisan menawarkan solusi otomasi mulai dari manajemen toko hingga ke rantai pasok.

Pedagang pasar tetap akan untung menjual minyak goreng satu harga karena harga dari distributor Rp 12.500 per liter. Di sisi lain, pemerintah mewajibkan minyak goreng yang dijual daring di lokapasar juga satu harga.