Serapan Anggaran Penanggulangan Covid-19 Baru 19 Persen

Pemerintah mengalokasikan anggaran penanggulangan Covid-19 lebih dari Rp 695 triliun. Namun, sampai 22 Juli 2020, baru 19 persen anggaran yang digunakan. Presiden Jokowi mengingatkan menterinya guna bekerja lebih keras.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo meminta semua menteri dan kepala lembaga bekerja lebih cepat dan membuat terobosan dalam Komite Penanganan Covid-19. Sebab, saat ini penyerapan anggaran masih rendah dan realisasi kegiatan dinilai tidak optimal. Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas virtual dari Istana Merdeka, Senin (27/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Covid-19 membawa krisis yang tak hanya terjadi di sektor kesehatan, tetapi juga pada kehidupan ekonomi masyarakat dan negara. Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran penanggulangan Covid-19 lebih dari Rp 695 triliun. Namun, penyerapan anggaran berlangsung lambat. Sampai 22 Juli 2020, baru 19 persen anggaran yang digunakan.

Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali menteri-menterinya untuk bekerja lebih keras dalam menanggulangi Covid-19. Sebab, pandemi Covid-19 belum berakhir dan korban terus bertambah. Kasus Covid-19 di dunia sudah mencapai 15,8 juta orang dengan 640.000 orang meninggal dunia. Di Indonesia, jumlah kasus hampir mencapai 100.000 dan pasien meninggal lebih dari 4.700 orang.

”Oleh sebab itu hati-hati, hati-hati betul. Jangan sampai aura krisis itu sudah hilang, semangat menangani krisis ini hilang atau turun,” tutur Presiden Joko Widodo dalam pengarahannya kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 dalam rapat terbatas dari Istana Merdeka, Senin (27/7/2020).

Hadir dalam ratas virtual tersebut, antara lain, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Sosial Juliari Batubara; Kepala Polri Jenderal (Pol) Idham Azis; Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto; Kepala BIN Budi Gunawan; serta Kepala BPS Suhariyanto.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Warga menunggu pembagian bantuan sosial tunai di Kantor Kelurahan Rawa Buntu, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (23/6/2020). Bantuan sosial ini diberikan untuk membantu warga yang terdampak pandemi Covid-19

Menurut Presiden, penanganan Covid-19 dan dampak ekonominya terasa lambat. Penyerapan stimulus tak optimal, kecepatan penanganan juga dinilai kurang. Dari alokasi anggaran Rp 695,2 triliun, baru 19 persen atau Rp 135 triliun anggaran yang terealisasi per 22 Juli.

Dari alokasi tersebut, penyerapan yang sangat rendah ada di sektor kesehatan, yakni 7 persen serta di dukungan sektoral dan pemerintah daerah yang baru 6,5 persen. Adapun insentif usaha juga baru disalurkan 13 persen. Realisasi program-program perlindungan sosial juga baru 38 persen, sedangkan insentif untuk UMKM baru terdistribusi 25 persen.

Baca juga: Pencairan Insentif Tenaga Medis Terus Diakselerasi

Presiden Jokowi meminta Komite Penanganan Covid-19 menerapkan terobosan dan bekerja lebih cepat. ”Saya ingatkan, kalau masalahnya di regulasi dan administrasi, segera dilihat betul. Kalau memang revisi regulasi (diperlukan), agar segera ada percepatan, lakukan shortcut,” ujarnya.

Komite Penanganan Covid-19 dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi. Dengan demikian, ”gas” dan ”rem” untuk penguatan kegiatan ekonomi dan penanggulangan risiko kesehatan bisa diatur seimbang. Namun, Presiden Jokowi mengingatkan, penanganan kesehatan tetap harus menjadi prioritas dan tidak boleh berkurang sedikit pun.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Anggota tim medis Puskesmas Kecamatan Sawah Besar menunjukkan tulisan-tulisan di hazmatnya, di sela-sela tugas melakukan tes usap kepada pedagang pasar dan petugas Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) Kelurahan Karang Anyar, di Gedung Karang Taruna Karang Anyar, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2020).

Seusai ratas, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, guna mempercepat realisasi anggaran Covid-19, akan dibuat periodisasi dan akselerasi program-program ekonomi serta dukungan program kesehatan. Bansos yang dinilai produktif untuk peningkatan daya beli masyarakat akan diprioritaskan. Penjaminan produk UMKM dan subsidi bunga kredit UMKM juga dipercepat penyalurannya.

Sementara itu, Airlangga menjelaskan, komite membuat lima tema dalam kerjanya, yakni Indonesia aman, Indonesia sehat, Indonesia berdaya, Indonesia tumbuh, dan Indonesia bekerja. Dalam Indonesia aman, program-program berkaitan dengan upaya mengamankan masyarakat dari Covid-19.

Indonesia sehat menjadi reformasi pelayanan kesehatan berbasis kegotongroyongan. Indonesia berdaya bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat, sedangkan Indonesia tumbuh bertujuan meningkatkan tambahan penerimaan negara. Tema terakhir, Indonesia bekerja, disiapkan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja.

Untuk Indonesia aman, antara lain diperlukan akselerasi dan perluasan tes PCR, pelacakan, dan karantina. Targetnya, delapan provinsi merah menjadi kuning dan hijau. Selain itu, sejumlah kegiatan juga dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat aman dalam menghadapi pilkada di 270 daerah pada Desember 2020 serta mempersiapkan distribusi obat-obatan, vaksin, ataupun antibodi dalam setahun ke depan.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan seusai mengikut rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Menuju Indonesia Sehat akan didorong percepatan pelayanan, kemandirian kesehatan, perbaikan kualitas rumah sakit, penyediaan alat kesehatan dan obat di dalam negeri, termasuk transformasi sistem kesehatan dan BPJS Kesehatan yang berkualitas.

Dalam tema Indonesia berdaya, pemerintah akan menyalurkan bansos, Kartu Prakerja, subsidi gaji, dan program padat karya. Termasuk di bagian ini adalah penyaluran kredit modal kerja dan penjaminan pemerintah dengan prioritas UMKM, serta penyaluran 12 juta bantuan ke UMKM masing-masing Rp 2,4 juta.

Program Kartu Prakerja, ujar Airlangga, segera dimulai kembali setelah perbaikan kelembagaan dan revisi peraturan selesai dilakukan. Gelombang keempat diharap bisa dimulai baik secara daring maupun luring supaya anggaran terserap lebih cepat.

Bantuan lain, kata dia, adalah subsidi listrik. Selain penyaluran subsidi listrik untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang diperpanjang sampai Desember, akan ada penurunan abonemen atau biaya listrik sesuai dengan aspirasi dunia industri dan pariwisata. Penerima subsidi listrik ini terdiri dari 112.223 pelanggan rumah tangga berpenghasilan rendah, 330.653 pelanggan pelaku bisnis, dan 28.886 pelanggan industri.

Kompas/Priyombodo

Warga mengisi token listrik di ruang meteran rumah susun Karet Tengsin, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

Untuk subsidi listrik, pemerintah akan membayarkan Rp 3 triliun yang terdiri dari subsidi pengguna listrik sosial Rp 285,9 miliar, subsidi pelaku bisnis Rp 1,3 triliun, dan subsidi pelaku industri Rp 1,4 triliun. ”Ini sudah diberikan, segera PMK (peraturan menteri keuangan)-nya disiapkan,” kata Airlangga.

Secara terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan, kelas menengah adalah penggerak pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sejak 2002, konsumsi mereka tumbuh 12 persen. Kelas menengah ini bisa menggerakkan pelaku UMKM sebagai pemasok barang-barang yang dibutuhkan. Namun, untuk itu, salah satu peluang yang bisa dikembangkan adalah industri custom untuk otomotif dan berbasis hobi.