Selama miskoordinasi antar-kementerian dan lembaga tidak diluruskan, tim baru dikhawatirkan tetap tidak akan efektif dan malah menambah beban anggaran saat kondisi keuangan negara sedang tertekan.
Oleh
Agnes Theodora
·4 menit baca
SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, serta Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/7/2020). Pertemuan membahas pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
JAKARTA, KOMPAS — Di tengah ancaman resesi ekonomi serta krisis kesehatan, pemerintah berikhtiar menyinergikan penanganan aspek kesehatan dan perekonomian yang cenderung berjalan terpisah melalui pembentukan komite baru. Namun, selama koordinasi lintas lembaga tidak dibenahi, implementasi berbagai program pemulihan ekonomi serta penanganan Covid-19 dikhawatirkan tetap tidak akan efektif.
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang pelaksanaannya diketuai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir itu dibentuk lewat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo, Senin (20/7/2020).
Dalam pelaksanaannya, Erick dibantu Wakil Menteri BUMN Budi G Sadikin yang mengetuai Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Munardo yang mengetuai Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
Erick mengatakan, berhubung baru dibentuk, komite masih membicarakan garis besar program percepatan penanganan pandemi. Dalam waktu 1-2 hari, tim diharapkan sudah menyusun program kerja. Program yang disusun itu akan dilaporkan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pekan ini dan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo pekan depan.
”Dalam kondisi saat ini, penanganan aspek ekonomi dan kesehatan harus berjalan beriringan. Selama ini, kebijakan di bidang kesehatan dan ekonomi cenderung dipersepsikan bertolak belakang dan saling menegasikan,” ujarnya.
Dalam kondisi saat ini, penanganan aspek ekonomi dan kesehatan harus berjalan beriringan. Selama ini, kebijakan di bidang kesehatan dan ekonomi cenderung dipersepsikan bertolak belakang dan saling menegasikan.
Kompas/Priyombodo
Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan sambutannya pada acara peluncuran penguatan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat oleh BUMN di Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Erick mencontohkan, saat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), produksi di sejumlah pabrik ikut tertahan akibat jalur logistik dan pengiriman barang yang ikut terganggu. Terhambatnya kegiatan ekonomi itu berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.
Oleh karena itu, komite baru dibentuk untuk menyinergikan kebijakan penanganan pemulihan ekonomi yang ada di bawah Menko Perekonomian serta penanganan Covid-19 yang ditangani Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di bawah BNPB.
”Kita tidak mau akibat normal baru, masyarakat melakukan kegiatan secara bebas tanpa disiplin protokol kesehatan. Akhirnya, kalau ada gelombang kedua, ekonomi lagi yang terkena. Antara kedua hal ini ada irisan, setipis apa pun irisan itu, harus dilakukan bersama,” tutur Erick.
Adapun komite yang diketuai para punggawa BUMN itu ada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang beranggotakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, serta Menteri Dalam Negeri.
Menurut Budi Sadikin, salah satu tugas utama komite itu adalah untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang terancam terkontraksi lebih tajam hingga minus di kuartal II tahun ini. Pada kuartal I-2020, pertumbuhan ekonomi jatuh ke angka 2,97 persen.
”Kami akan mengidentifikasi sektor mana saja yang pertumbuhannya paling terkena dampak dan program apa saja yang harus diprioritaskan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Salah satu tugas utama komite itu adalah untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang terancam terkontraksi lebih tajam hingga minus di kuartal II tahun ini.
Menurut Budi, program-program seperti bantuan sosial (bansos), program padat karya, serta program lain yang bertujuan untuk menjaga pendapatan pekerja formal dan juga informal akan diprioritaskan. ”Kami juga harus menggali ide untuk meningkatkan pendapatan negara, untuk mendukung kebutuhan pembiayaan masif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi itu,” katanya.
Dari segi penanganan aspek kesehatan, Doni Munardo menuturkan, salah satu program yang akan didorong adalah meningkatkan kapasitas pemeriksaan spesimen hingga sebanyak 50.000 per hari. Untuk saat ini, kapasitas pemeriksaan masih berkisar 20.000 per hari sehingga sejauh ini belum ada gambaran nyata tentang kondisi penularan virus di masyarakat.
Komite baru juga akan mengkaji metode baru untuk menyosialisasikan bahaya Covid-19 dan protokol kesehatan ke masyarakat agar tingkat kedisiplinan meningkat di tengah penerapan normal baru. ”Gugus Tugas Covid-19 tetap jadi bagian yang tidak terpisahkan. Kita tidak boleh terpapar Covid-19, tapi kita juga jangan sampai terkapar karena PHK (pemutusan hubungan kerja),” ucap Doni.
Efektivitas dipertanyakan
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mempertanyakan pembentukan komite baru itu. Selama miskoordinasi antar-kementerian dan lembaga tidak diluruskan, tim baru dikhawatirkan tetap tidak akan efektif dan malah menambah beban anggaran saat kondisi keuangan negara sedang tertekan.
Tugas penanganan pemulihan ekonomi nasional melekat pada tugas kementerian yang sudah ada, seperti Kemenko Perekonomian untuk pemulihan ekonomi serta Kemenko PMK untuk urusan penyaluran bansos dan penjagaan daya beli masyarakat.
Selama miskoordinasi antar-kementerian dan lembaga tidak diluruskan, tim baru dikhawatirkan tetap tidak akan efektif dan malah menambah beban anggaran saat kondisi keuangan negara sedang tertekan.
Menurut Faisal, beragam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah disiapkan tidak bisa dirasakan masyarakat dan pelaku usaha karena buruknya koordinasi antarlembaga serta lambatnya gerak tiap kementerian.
”Dari sisi konsep, sudah banyak skema program, tapi dari sisi implementasi selalu terhambat karena komunikasi antarkomponen tidak baik. Itu yang seharusnya diluruskan, bukan membentuk suatu tim baru lagi atau memunculkan program-program baru lagi. Kuncinya yang penting langsung segera dijalankan,” tuturnya.
Faisal khawatir, pembentukan tim baru hanya akan menambah pemakaian anggaran baru ketika kas negara pun sedang terhambat. Ketika defisit APBN diperlebar, seharusnya pemerintah betul-betul memperhatikan setiap anggaran yang dikeluarkan.
Pembentukan tim baru hanya akan menambah pemakaian anggaran baru ketika kas negara pun sedang terhambat. Ketika defisit APBN diperlebar, seharusnya pemerintah betul-betul memperhatikan setiap anggaran yang dikeluarkan.
Penunjukan Erick Thohir selaku ketua pelaksana komite juga dipertanyakan. Pasalnya, saat ini BUMN sudah menghadapi setumpuk persoalan. Beban tanggung jawab baru di pundak Erick Thohir dan Budi Sadikin dikhawatirkan membuat masalah-masalah BUMN terabaikan. ”Saat ini saja sudah overload, lalu ditambah beban baru lagi,” ujarnya.
Terkait ini, Erick mengatakan, dirinya dan Budi dipilih karena BUMN memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian nasional. ”Suka tidak suka, BUMN punya infrastruktur dalam menjalankan banyak hal sehingga mungkin pertimbangan Presiden, ini bisa jadi footprint atau pemetaan awal,” katanya.
