Lahan Baru untuk Cetak Sawah Dikhawatirkan Menimbulkan Bencana Baru

Program cetak sawah baru untuk memenuhi kebutuhan pangan di tengah pandemi diminta untuk mengoptimalkan lahan yang ada dibandingkan membuka lahan baru, apalagi di gambut. Pembukaan lahan baru akan timbulkan bencana.

Kompas

Danrem 102/Panju Panjung Kolonel Arh Purwo Sudaryanto, Penjabat Gubernur Kalimantan Tengah Hadi Prabowo, Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo, beserta jajarannya melakukan tanam perdana di sawah yang dicetak oleh pihak TNI di Desa Pantik, Kabupaten Pulang Pisau, Selasa (12/4/2016). TNI mencetak 17.300 hektar sawah di sembilan kabupaten di Kalimantan Tengah. Hingga saat ini sawah seluas 4.500 hektar sudah siap ditanami petani.

PALANGKARAYA, KOMPAS — Program cetak sawah baru untuk memenuhi kebutuhan pangan di tengah pandemi diminta untuk mengoptimalkan lahan yang sudah ada dibandingkan membuka lahan baru, apalagi di gambut. Pembukaan lahan baru hanya akan menimbulkan bencana.

Sebelumnya, pemerintah pusat menyebutkan akan menyiapkan 900.000 hektar lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya komoditas padi. Lahan seluas 300.000 hektar pun sudah disiapkan di Kalimantan Tengah.

Direktur Eksekutif Kemitraan Indonesia Laode M Syarif menjelaskan, pemerintah perlu belajar dari berbagai dampak alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit ataupun hutan tanaman industri (HTI). Hal itu menyebabkan pengeringan jutaan hektar lahan gambut di Indonesia.

”Pengeringan itu menyebabkan kerugian ekonomi, kesehatan, bahkan sosial. Itu belum dihitung dengan kerugian pendidikan, plasma nutfah yang hilang, dan emisi karbon,” kata Laode saat dihubungi dari Palangkaraya, Kamis (7/5/2020).

Laode menambahkan, program cetak sawah atau food estate dengan membuka lahan baru juga tidak lagi sesuai dengan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030 sebagai bagian dari Paris Agreement yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia.

Pengeringan itu menyebabkan kerugian ekonomi, kesehatan, bahkan sosial. Itu belum dihitung dengan kerugian pendidikan, plasma nutfah yang hilang, dan emisi karbon.

Laode mengatakan, kebutuhan pangan di tengah pandemi merupakan hal yang perlu diapresiasi dan didukung. Laode menilai banyak hal yang bisa dilakukan tanpa harus membuka lahan baru.

Baca juga: Realisasi Cetak Sawah Masih Jauh dari Target

”Pemerintah bisa mengoptimalkan lahan-lahan kritis melalui program reforma agraria, lalu ada perhutanan sosial yang izinnya dikerjakan masyarakat,” ungkap Laode.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Anak-anak sedang memperhatikan traktor tangan yang merupakan bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di acara tanam perdana di sawah yang dicetak pihak TNI di Desa Pantik, Kabupaten Pulang Pisau, Selasa (12/4/2016). TNI mencetak 17.300 hektar sawah di sembilan kabupaten di Kalimantan Tengah. Hingga saat ini sawah seluas 4.500 hektar siap ditanami petani.

Laode menambahkan, pemerintah bahkan bisa menggunakan pola kemitraan dengan perusahaan perkebunan dan hutan yang memanfaatkan plasma 20 persen dari luas lahan perusahaan.

Pada lahan tersebut, tambah Laode, perusahaan bisa memberikan bantuan asistensi teknis dan sarana produksi pertanian bagi masyarakat sehingga dapat dioptimalkan untuk menghasilkan bahan pangan. Pada lahan-lahan kemitraan yang memungkinkan untuk dilakukan pencetakan sawah, maka pemerintah dapat melakukan kegiatan pencetakan sawah.

”Ini juga merupakan saat yang tepat untuk diversifikasi pangan karena secara tradisional masyarakat memiliki sejumlah alternatif makanan pokok sehingga memaksakan masyarakat Indonesia hanya mengonsumsi beras juga tidak sesuai dengan tradisi dan kearifan lokal yang beragam,” kata Laode.

Tanah gambut

Hal senada juga dikatakan Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah Dimas Novian Hartono dalam webinar Kamis sore dengan tema ”Proyek Sawah di Gambut, Mengulang Kesalahan Masa Lalu?” di kanal media sosial.

Baca juga: Jalan Panjang Menuju Ketahanan Pangan

Dimas menjelaskan, program 300.000 hektar di Kalteng untuk sawah mirip dengan proyek Satu Juta Hektar atau yang dikenal Proyek Lahan Gambut (PLG) di Kalteng pada zaman Orde Baru sekitar tahun 1995. Saat itu, bukannya menjadi lahan pertanian, justru lahan gambut itu menjadi terbengkalai dan membawa bencana.

”Bukannya lahan pertanian malah mengambil kayu-kayu yang ada. Sejak saat itu, kebakaran selalu terjadi hampir tiap tahun,” kata Dimas.

Kompas/Jumarto Yulianus

Kegiatan tanam padi di sawah yang dicetak prajurit TNI di Desa Sabah, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Kamis (15/12/2016).

Dimas menambahkan, proyek cetak sawah yang pernah dibuat di Kalteng pada tahun 2016 juga gagal karena dari total 86 hektar hanya menghasilkan 5 ton beras. Menurut dia, program cetak sawah tidak menjadi solusi pemenuhan kebutuhan pangan Indonesia.

”Proyek ini (cetak sawah) akan menjadi PLG baru atau jilid kedua, kami khawatir ini menjadi sumber bencana baru, juga bakal menimbulkan konflik sosial baru,” ungkap Dimas.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalteng Sunarti mengungkapkan, program tersebut merupakan rencana pembangunan food estate sebagai cadangan pangan yang sudah diusulkan ke pusat pada  2017, tetapi belum ada tanggapan.

Baca juga: Keberagaman Budidaya Menguatkan Ketahanan Pangan

Menurut dia, lahan seluas 300.000 hektar memang disiapkan untuk food estate, tetapi jika semuanya disetujui pemerintah pusat, total lahan untuk pertanian sebesar 663.287 hektar.

”Tetapi, pelaksanannya masih menunggu banyak perizinan dan mekanisme panjang lainnya,” kata Sunarti.

Kompas

Warga melintas di antara lahan yang sudah dibuka untuk Delta Kayan Food Estate (DKFE) di kawasan transmigrasi Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, Senin (26/9). Menteri Pertanian Suswono meresmikan DKFE dengan luasan 50.000 hektar ini diharapkan mampu mendongkrak produksi pangan nasional dan memenuhi target Kaltim swasembada pangan.

Sunarti menjelaskan, pengelolaan lahan seluas 300.000 hektar atau hampir lima kali luas DKI Jakarta itu, menurut rencana, menggunakan pola kerja sama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di Kalteng. Lahan itu hanya digunakan untuk menanam padi.

Pemerintah Provinsi Kalteng mengajukan program food estate atau pencadangan pangan ke pemerintah pusat pada awal Februari 2017 dengan luas lahan mencapai 663.287 hektar. Rinciannya, 300.000 hektar untuk padi organik di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, dan Kota Palangkaraya, lalu 273.387 hektar untuk tebu di Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur.

Sedangkan 40.000 hektar untuk singkong di Kabupaten Seruyan, 20.000 hektar untuk cokelat di Barito Selatan dan Barito Utara, serta 20.000 hektar untuk menanam bambu di Kabupaten Seruyan, juga 10.000 hektar untuk peternakan sapi.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Seorang ibu, warga Kinipan, Lamandau, Kalimantan Tengah, menanam kembali lahan yang sudah dibuka perusahaan sawit pada Sabtu (19/1/2019). Hal itu dilakukan sebagai bentuk melawan deforestasi. Ia menanam tanaman yang biasa digunakan untuk memasak oleh ibu-ibu di Kinipan.

Dari peta yang diusulkan, lokasi lahan 300.000 hektar di Kabupaten Pulang Pisau memang berada di kawasan gambut dalam. ”Kami sudah memiliki contoh beberapa lokasi pertanian milik warga yang produktif meski berada di lahan bekas rawa gambut,” kata Sunarti.