Pemerintah Segera Bangun Tiga Sentra Pasar Ikan Internasional

Bappenas berencana membangun sentra perdagangan ikan internasional di tiga wilayah, yakni Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Pasar tersebut terintegrasi dengan pelabuhan perikanan sehingga ikan bisa langsung diekspor.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Aktivitas di Pasar Ikan Modern Muara Baru di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Pluit, Jakarta Utara, Kamis (18/4/2019). Pasar ikan pertama di Indonesia yang dibangun dengan konsep higienis mengacu konsep Pasar Ikan Tsukiji di Tokyo, Jepang.

BADUNG, KOMPAS — Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan mendirikan tiga pasar ikan internasional yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan. Rencana itu dibuat untuk meningkatkan ekspor perikanan yang kerap terhambat infratruktur dan regulasi.

Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sri Yanti di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (11/12/2019), mengatakan, Bappenas berencana membangun sentra perdagangan ikan internasional di tiga wilayah, yakni Sumatera, Sulawesi, dan Maluku.

”Kami rencanakan lokasinya di wilayah perbatasan. Misalnya, di Sulawesi Utara yang dekat dengan pengekspor produk perikanan kita, seperti Jepang,” tuturnya di sela-sela acara lokakarya ”Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional”.

Pembangunan pelabuhan dan pasar ikan internasional terintegrasi dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dengan anggaran sekitar Rp 100 miliar per tahun, sentra perdagangan perikanan diharapkan dapat beroperasi penuh pada 2024 dan meningkatkan nilai ekspor perikanan hingga 8,2 miliar dolar AS (Rp 114 triliun).

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas Sri Yanti.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), volume ekspor perikanan tangkap Indonesia sepanjang semester I-2019 naik 3,77 persen menjadi 45.125 ton dibandingkan dengan semester I tahun sebelumnya. Adapun nilainya mencapai Rp 40 triliun.

Kendati sepanjang 5 tahun terakhir, volume ekspor naik dari 4,45 persen menjadi 7,44 persen, Sri menilai kinerja ekspor dari sektor perikanan belum terlalu baik. Alasannya, karena kendala infrastruktur dan regulasi.

”Ada regulasi yang sedikit menghambat produksi. Kita juga belum siap untuk memperkuat armada dalam negeri. Keadaan itu jadi menghambat ekspor kita,” ujarnya.

Hal yang sama juga diutarakan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Syarif Wijaya. Namun, ia memastikan pemerintah saat ini berkomitmen penuh untuk mendukung peningkatan ekonomi melalui sektor kelautan dan perikanan.

”Pemerintah saat ini bekerja keras mengatasi kendala perizinan dan membangun iklim usaha. Pak Menteri KKP juga mendorong industri perikanan agar maju. Politik anggaran kita juga berpihak pada pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Foto bersama pembicara dalam pembukaan workshop ”Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional”, di Badung, Bali, Rabu (11/12/2019).

Ia mengatakan, KKP akan mendukung rencana Bappenas untuk mendirikan pelabuhan dan pasar ikan internasional terintegrasi yang berorientasi ekspor. Pasalnya, saat ini Indonesia belum memiliki infrastruktur yang melayani perdagangan produk grosir hingga ritel untuk pasar internasional.

”Kami siap mendukung dengan mencari titik mana yang infrastruktur transportasinya bagus dan pasarnya bagus,” kata Syarif.

Efisiensi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyambut baik rencana pemerintah untuk membangin pelabuhan dan pasar ikan terintegrasi di Sulawesi. Terbukanya akses ekspor langsung ke pasar internasional akan meningkatkan kualitas dan efisiensi biaya ekspor produk perikanan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut Tieneke Adam mengatakan, daerahnya sendiri sudah siap dalam hal infrastruktur.

”Kita hub port ke pintu gerbang Asia Pasifik. Jadi, pelabuhan internasional salah satunya Sulut. Kita juga punya 82 unit pemroses ikan dan 7 unit pengalengan dari 14 yang ada di Indonesia,” sebutnya.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Pelaksana Tugas Kadis Kelautan dan Perikanan Sulut Tinneke Adam.

Dengan dibukanya akses ekspor langsung ke pasar internasional, biaya transportasi pun akan lebih hemat 30 persen. ”Ekspor sekarang masih melalui Surabaya , Jakarta, atau Bali. Makanya kami minta akses langsung agar biaya logistik lebih murah, daripada lewat jawa dulu. Selain itu, supaya produk kita bisa dapat grade A karena tidak ada penurunan kualitas,” tuturnya.

Sulut memiliki beberapa negara tujuan ekspor produk perikanannya, antara lain Jepang, Jerman, Amerika Serikat, Mesir, Yaman, Arab Saudi, Thailand, Belgia, Ukraina, dan Singapura.

Sulut menjadi salah satu daerah pengekspor tuna terbesar, selain Bali. Data Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), mencatat, penjualan tuna beku pada semester I-2019, mencapai 30,3 juta dollar atau Rp 420 miliar. Pada periode itu, Sulut juga mengekspor hasil pemrosesan ikan dalam bentuk ikan kaleng sebanyak 7.662 ton.