Program Penanggulangan Kemiskinan Harus Lebih Efektif

KOMPAS/PRIYOMBODO

Warga mencuci di hunian di pinggir rel kereta di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018). Kemiskinan masih menjadi persoalan di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS - Alokasi anggaran pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan terus meningkat. Peningkatan anggaran semestinya diikuti oleh peningkatan efektivitas program agar penurunan tingkat kemiskinan bisa berlangsung lebih cepat.

Data yang dihimpun hingga Rabu (4/4) menunjukkan, jumlah dan persentase penduduk miskin bisa terus turun karena pemerintah intensif mengalokasikan anggaran. Pada 2010, anggaran penanggulangan kemiskinan tercatat sebesar Rp 100 triliun. Pada 2018, jumlahnya menjadi Rp 292,8 triliun. Pengentasan penduduk miskin dilakukan melalui berbagai program, antara lain program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, dan jaminan sosial. Walaupun anggaran yang dikucurkan pemerintah sangat besar, pengurangan jumlah penduduk miskin relatif kecil, hanya sekitar 2,5 juta jiwa dalam waktu 5 tahun.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto di Jakarta, Senin (9/4/2018) menyatakan, penyempurnaan data penduduk miskin adalah langkah paling dasar untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Artinya, data penduduk miskin harus akurat.

Pemerintah selama ini terus menyempurnakan data kemiskinan. Saat ini, pemerintah memiliki data terpadu kemiskinan hasil survei Badan Pusat Statistik pada 2015. Data ini kemudian diolah lebih lanjut oleh TNP2K dan Kementerian Sosial. Persoalannya, belum semua program menggunakan data terpadu tersebut. Misalnya adalah Kartu Indonesia Pintar dan program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Banyak data sasaran di luar basis data terpadu. Artinya, ada data yang ditambahkan, ada data yang dikurangkan. Semestinya, kementerian dan lembaga negara fokus menjalankan programnya saja

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pungky Sumadi menjelaskan, program penanggulangan kemiskinan saat ini, telah menyentuh pada kelompok termiskin. Namun, untuk proses peningkatan kesejahteraan lebih lanjut, dibutuhkan kesempatan dan peningkatan kapasitas yang lebih besar dan berkelanjutan.

Kompas/Dedi Muhtadi

Petugas Unit Pelayanan Cepat Penanggulangan Kemiskinan (UPCPK) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tengah melayani warga miskin yang memerlukan layanan pengobatan secara cepat beberapa waktu lalu. Unit di bawah Bagian Kesra Kabupaten ini melayani warga yang selama ini belum tersentuh program pemerintah seperti Jamkesnas atau Jam Kesehatan Daerah.

Potret di lapangan menunjukkan, di Desa Sidera, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, ada 46 keluarga miskin dari total 900 keluarga. Desa pertanian itu hanya berjarak 7 kilometer arah selatan Palu, ibu kota Sulteng. Keluarga M Jufri (39) dan Asriani (38) merupakan satu dari 46 keluarga miskin di Sidera. Setiap bulan keluarga tersebut mendapatkan Rp 1 juta dari berbagai usaha, mulai dari penjualan cabai atau jagung, warung kecil di pinggir jalan, dan menjadi buruh.

Sementara itu, Daimah (45) belum bisa keluar dari jerat kemiskinan. Ibu rumah tangga di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Utara itu mengandalkan bantuan pemerintah untuk menopang hidup keluarganya.

Hidup di Jakarta selama 18 tahun, kehidupan Daimah beserta suaminya tak kunjung beranjak baik. Penghasilan keluarga itu hanya bergantung dari usaha berdagang kelapa muda suami Daimah. Setiap bulan, penghasilan sang suami tak lebih dari Rp 1,5 juta. Uang tersebut sebagian besar habis untuk membayar sewa rumah kontrakan mereka sebesar Rp 800.000 setiap bulan.

Penyederhanaan persoalan

Guru Besar FISIP Universitas Airlangga Surabaya Bagong Suyanto menilai, pemerintah menyederhanakan kemiskinan pada persoalan ekonomi semata. Padahal, kemiskinan merupakan persoalan multidimensi. ”Pendekatan ekonomi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi tidak salah. Namun, semestinya pemerintah juga menggunakan perspektif lain untuk melihat kemiskinan sebagai persoalan multidimensi,” ujar Bagong.

Sebagai contoh, kemiskinan petani padi tidak semata karena persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan struktur produksi.

Mereka hanya menjadi produsen komoditas, tetapi tidak terlibat dalam proses pertambahan nilai dari padi. Akibatnya, ketika harus membeli produk jadi berbahan baku beras, mereka membayar jauh lebih tinggi dibandingkan harga gabah yang mereka hasilkan.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan kepala lembaga untuk membuat program-program yang fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan investasi dan perdagangan dalam menyusun rancangan anggaran 2019. Selain itu, dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna, Senin (9/4/2018) di Istana Negara, Jakarta, diingatkan kembali supaya semua kementerian/lembaga menghilangkan ego sektoral.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta semua kementerian/lembaga untuk fokus pada program-program yang menguatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan investasi dan perdagangan. Pesan ini ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/4/2018) sore.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, program-program yang akan diperkuat tahun ini dan tahun berikutnya antara lain program keluarga harapan (PKH), kesehatan dan pendidikan, vokasi, serta program untuk membantu kelompok masyarakat miskin.

Anggaran penanggulangan kemiskinan terus meningkat. Peningkatan anggaran harus diikuti oleh peningkatan efektivitas program supaya tingkat kemiskinan makin cepat turun.