Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.
JAKARTA, KOMPAS--Proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terbuka bagi semua pihak, baik swasta maupun BUMN. Bahkan, untuk proyek pembangunan bendungan, pemerintah mewajibkan BUMN bekerja sama dengan swasta.
"Kamar Dagang dan Industri Indonesia memang saya undang. Salah satunya membahas proyek infrastruktur yang dikatakan banyak dikerjakan BUMN. Sebenarnya, kalau di APBN, proyek yang dikerjakan BUMN itu porsinya kecil. Semua proyek tentu dibuka ke swasta," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Selasa (20/3), di Jakarta.
Menurut Kementerian PUPR, ada 3.935 paket pekerjaan konstruksi pada 2017. Dari jumlah itu, 1.232 paket (32 persen) memiliki nilai hingga Rp 2,5 miliar. Adapun 2.418 paket (61 persen) memiliki nilai Rp 2,5 miliar-Rp 10 miliar, 166 paket (4 persen) senilai Rp 50 miliar-Rp 100 miliar, dan 119 paket (3 persen) nilainya di atas Rp 100 miliar.
Dari 119 paket yang nilai proyeknya di atas Rp 100 miliar tersebut, sekitar 65 persennya dikerjakan BUMN. Sementara, 35 persennya dikerjakan swasta.
Kementerian PUPR telah mengatur, BUMN hanya diperbolehkan masuk ke proyek yang nilainya di atas Rp 50 miliar. Bahkan, tahun ini BUMN diimbau hanya masuk ke proyek yang nilainya di atas Rp 100 miliar. "Kalau pembangunan bendungan, yang banyak memimpin adalah BUMN, tetapi harus menggandeng swasta. Nantinya BUMN harus kerja sama dengan swasta, tidak hanya di bendungan," ujar Basuki.
Nantinya BUMN harus kerja sama dengan swasta, tidak hanya di bendungan.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa mengatakan, kesempatan yang lebih luas bagi kontraktor swasta merupakan langkah tepat pemerintah. "Kita perlu membuat kontraktor nasional lebih banyak," kata Erwin.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, ada 136.662 badan usaha kontraktor di Indonesia.
